• Home
  • Aceh Timur
  • FPRM Sebut Komisioner KIP Aceh Timur Langgar Peraturan Perundang-undangan
Jumat, 14 September 2018 | 00:59:24

FPRM Sebut Komisioner KIP Aceh Timur Langgar Peraturan Perundang-undangan

aktualonline.com/Jalaluddin M Yusuf

aktualonline.com.ACEH TIMUR///Dalam Peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi anggota komisi pemilihan umum provinsi dan pemilihan umum/Kabupaten kota dibab II persyaratan calon Anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota pasal 5 huruf (g) berdomisili di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan bagi Anggota KPU provinsi/diwilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik,Huruf( j ) mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha milik Negara/Badan Usaha milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon, Huruf ( K ),bersedia mengundurkan diri dari  kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum Apabila sudah terpilih menjadi Anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota dan dibuktikan dengan surat pernyataan,Hal ini sangatlah jelas disebutkan dalam peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018, kata Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM), Nasruddin kepada Wartawan Rabu (12/9/2018).

Dalam hal ini Ketua FPRM Nasruddin mengatakan bahwa KIP Aceh Timur menilai bahwa didalam Anggota Komisioner KIP Aceh Timur masih terdapat dua orang pegawai diantaranya satu dari pegawai Perusahaan Air Minum (PDAM) dan satu lagi dari Aparatur Sipil Negara (ASN)hal ini sangat jelas bahwa mereka keduanya sangat merugikan Negara dimana mereka sampai saat ini masih menerima gaji dua Instansi tersebut.

Ini juga sangat bertentangan dengan Aturan ASN Nomor 11Tahun 2017 dan dipertegas dengan surat edaran KPU Nomor 2 Tahun 2018 yang bahwasanya pembayaran gaji pokok dan tunjangan keluarga bagi ketua dan anggota KPU provinsi/KIP Aceh dan ketua KPU/Kabupaten/kota yang berstatus PNS tidak dapat dilakukan lagi karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 279 peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017,Sekertaris KPU/KIP Aceh dan Sektaris KPU/Kabupaten/kota agar memfasilitasi pengajuan pemberhentian sementara sebagai PNS kepada pembina kepegawaian pada Instansi masing-masing dan memastikan penghentian penghasilan sebagai PNS terhadap ketua dan anggota KPU provinsi/KIP Aceh dan ketua KPU/KIP Kabupaten/kota yang berstatus sebagai PNS.

Terkait dengan hal itu Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin minta Kejaksaan Aceh Timur dan instansi terkait lainnya untuk segera memproses pelanggaran undang-undang tersebut demikian ungkap Nasruddin.

Sementara Sekertaris KIP Aceh Timur saat dihubungi melalui telepon selulernya kepada AKTUAL M.Yunus mengatakan bahwa dirinya sudah menyurati Pemkab Aceh Timur melalui pembina kepegawaian pada Instansi terkait dan juga sudah ditembuskan kepada KPU Pusat demikian ujarnya.///Jalaluddin M Yusuf

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Rabu, 14 November 2018 | 11:11:44
Asisten II Pimpin Apel Hari Kesehatan Nasional ke-54
Rabu, 14 November 2018 | 11:06:01
Aceh Timur Tuan Rumah Rakerda Dekranasda Aceh
Selasa, 13 November 2018 | 13:56:42
Puluhan Kader Posyandu Ikut Pelatihan
Jumat, 9 November 2018 | 00:12:34
Temu Usaha Koperasi Dengan Pelaku Usaha/Perbankan
Senin, 5 November 2018 | 11:29:20
MAN IC Aceh Timur Alami Kemajuan Pesat
Senin, 5 November 2018 | 10:55:34
Kapolres Aceh Timur Pimpin Sertijab Kasat dan Kapolsek
BERIKAN KOMENTAR
Top