aktualonline.com.ACEH TIMUR///Ketua Komisi A DPRK Aceh Timur Irwanda berharap Komisioner KIP Aceh Timur menjalankan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan Amanat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2018 bab ll Pasal 5 Syarat Calon KPU/KIP dan Undang Undang ASN Tahun 2017 serta dipertegas dengan Surat Edaran KPU Nomor 2 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan sementara apabila sudah diangkat menjadi Komisioner atau Anggota Lembaga Non struktural, tegas Irwanda seraya mengatakan Penghasilan sebagai PNS yang diberhentikan sementara kerena menjadi Komisioner atau lembaga non sruktur tidak diberikan.

"Pembayaran serta gaji pokok dan tunjangan keluarga sebagai PNS yang sudah menjadi Komisioner tidak bisa diberikan lagi karena bertentangan dengan ketentuan pasal 279 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 201,kata Irwanda.

Irwanda juga sangat menyayangkan apabila masih ada oknum Komisioner KIP Aceh Timur yang masih menerima gaji PNS semenjak ditetapkan Peraturan ASN Nomor 11 Tahun 2017 dan diharapkan dapat mengembalikan uang tersebut kepada Kas Negara demikian ujar Irwanda.

Sementara itu Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasrudin meminta kepada KPU/KIP dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), untuk segera mengambil tindakan tegas kepada dua orang oknum Komisioner KIP Aceh Timur berinisial TZ dan MK  yang diduga selama ini melanggar dan mengabaikan aturan KPU yang menyebabkan adanya dugaan kerugian Negara dan ini tidak boleh diabaikan begitu saja, maka dalam hal ini Ketua FPRM Nasruddin mendesak DKPP untuk segera memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan dua orang oknum Komisioner KIP tersebut.///Jalaluddin MY

Editor : Zul