• Home
  • Aceh Timur
  • Akibat Pembebasan Lahan Tak Tuntas,Suplesi D.I.Jambo Reuhat Tidak Dapat Dikerjakan Sesuai Rencana
Jumat, 21 September 2018 | 11:17:02

Akibat Pembebasan Lahan Tak Tuntas,Suplesi D.I.Jambo Reuhat Tidak Dapat Dikerjakan Sesuai Rencana

aktualonline.com/Jalaluddin M Yusuf
Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin FPRM Nasruddin
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.ACEH TIMUR///Pembangunan Suplesi D.I Jaringan Irigasi Jambo Reuhat yang saat ini sudah dikerjakan oleh pihak rekanan perusahaan Kontraktor PT.Langsa Indah Lestari tersandung dengan Lahan masyarakat yang sampai hari ini belum dibebaskan, seharusnya ini tidak boleh terjadi didalam sebuah Pembangunan Proyek,

 

Saluran Suplesi Bendungan D.I. Jambo Reuhat Kab. Aceh Timur (Otsus) kategori Pekerjaan Konstruksi instansi Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Satker Dinas Pengairan Aceh dengan  Pagu Anggaran Rp:7.000.000.000 yang dimenangkan oleh PT. Langsa Indah Lestari yang beralamat di Jln. T. Chik Di Tunong No. 95 Gp. Jawa Kecamatan Langsa Kota.

 

Hal itu ditegaskan Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin FPRM Nasruddin kepada Jurnalis aktualonline.com. Kamis (20/9/2018).

 

Ia menambahkan bahwa seharusnya pemerintah dalam hal ini menurunkan Tim KJPP tentang penilaian tanah, dan sudah diatur,berdasarkan  undang undang No 2 Tahun  2012 tentang  jasa penilaian pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum.

 

Ditambahkan Nasruddin, maka  sangat  jelas  bahwa  jasa  penilaian  pengadaan tanah untuk umum adalah  kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah,pengadaan tanah adalah tanah,ruang atas tanah dan bawah tanah atau lainnya yang dapat dinilai,sedangkan pengertian umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dan istilah ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

 

Ketua FPRM Nasrudin meminta kepada  pemerintah  untuk  melakukan  jasa penilaian tanah untuk kepentingan umum ini diperlukan lembaga penilai pertanahan yang mempunyai lisensi BPN dan diakui oleh Menteri Keuangan Negara.

 

Setidaknya Pemerintah Provinsi melakukan sterilisasi lahan warga masyarakat sebelum dikerjakan proyek,tentu dibebaskan terlebih dahulu, namun ini tidak, sehingga terjadi sengketa dengan pemilik tanah yang hingga saat ini masih menjadi tawar menawar dengan pemilik tanah, sehingga saluran irigasi tidak dapat dibangun sekitar 185 meter panjangnya, hal seperti ini menjadi salah satu tanda Tanya, mengapa bisa dibangun sebuah proyek yang belum matang secara teknis ujar Nasruddin? sehingga untuk dapat melanjutkan pengerjaan tersebut putus ditengah jalan dan untuk dialiri tidak dapat dilakukan karena terbentur dengan lahan milik masyarakat dan proyek tidak dapat dikerjakan sesuai dengan perencanaan awal demikian pangkasnya.

 

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu pemilik lahan Areal masyarakat Gampong Jambo Reuhat hingga saat ini belum dibebaskan atau dibayar oleh pemerintah Propinsi Aceh beberapa waktu yang lalu, Proyek tersebut dikerjakan oleh PT hal ini diungkapkan dan dibenarkan oleh tgk Abdullah usman 64 tahun  dan juga tokoh dan mantan kepala Desa  Jambo Reuhat  selaku pemilik lahan saat ditemui oleh media ini dikediaman Rumahnya mengatakan bahwa dirinya tidak mau memberikan lahan perkebunannya kepada Pemerintah Provinsi Aceh,dikarenakan biaya pembebasan lahan tidak sesuai dengan standar tanah yang dekat dengan jalan dan tempat tersebut juga lahan tanaman sawit yang sudah berusia 8 tahun termasuk tempat berusaha jual beli hasil bumi ,yang saat ini rencananya akan saya aktifkan lagi perbengkelan maka kalau lahan saya tidak bisa saya berikan kalau tidak sesuai demikian ujarnya.

 

Saat dikonfirmasi oleh media ini PPTK Provinsi Aceh Pak Muna melaui telfon selulernya membenarkan bahwa lahan tersebut memang belum dibebaskan oleh pemerintah provinsi dan kita sudah bermusyawarah rencananya pada tahun 2019 nanti akan segera diselesaikan demikian ujarnya singkat.///Jalaluddin MY

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Kamis, 18 Oktober 2018 | 23:25:39
Aceh Timur Laksanakan Workshop Pemetaan Populasi Kunci
Kamis, 18 Oktober 2018 | 00:11:06
Bupati Rocky Tinjau Jembatan Rusak
Rabu, 17 Oktober 2018 | 14:57:42
MTQ XXX Darul Aman Ditutup
Rabu, 17 Oktober 2018 | 14:56:52
Asisten III Aceh Timur Buka PKU Muda Aceh
Senin, 15 Oktober 2018 | 23:30:10
Satpol-PP&WH Diminta Lebih Giat Lakukan Penertiban
Senin, 15 Oktober 2018 | 01:33:44
124 Peserta Ikut MTQ XXX Darul Aman
Jumat, 12 Oktober 2018 | 23:58:49
Staf Ahli Bupati Buka MTQ Darul Aman
Jumat, 12 Oktober 2018 | 02:01:15
Jelang HUT Ke-XIX, DWP Aceh Timur Gelar Rapat
BERIKAN KOMENTAR
Top