Senin, 13 Januari 2020 | 02:25:55
* Belum Ada Tanda-tanda Akan Dibangun

Proyek Pembangunan Balai Desa Perlak Jadi Sorotan

Foto/Ist
Proyek Pembangunan Balai Desa Perlak Jadi Sorotan
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.GAYO LUES ||| Proyek pembangunan Balai Desa Perlak,Kecamatan Trife Haya,Kabupaten Gayo Lues yang menelan anggaran Rp 200.000.000 tahun anggaran 2018 menjadi sorotan lembaga swadaya masyarakat (LSM) PPKMA Gayo Lues.

 

Pasalnya, proyek pembangunan Balai Desa Perlak tersebut hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan segera seleasi dibangun dan masih terbengkalai.

 

Terkait hal tersebut,Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Gayo Lues H.Jata,SE.MM saat dikonfirmasi belum lama ini mengatakan bahwa pihaknya hanya sekedar melakukan pembinaan dalam hal penggunaan dana desa yang bersumber dari dana APBN.

 

“Mengenai peraturan Permendes,Pergub dan Perbup bagi Kepala desa yang mau mendengar atau tidak itu adalah menjadi urusan desa sementara mengenai masalah Keuangan dana desa melaui badan keuangan daerah dan mengenai pekerjaan diterima atau tidaknya atau tidak dilaksanakan itu menjadi tanggung jawab dan wewenang Inspektorat yang sangat berperan aktif kami cuma sekedar pembinaan,” sebut Jata.

 

Ditambahkan Jata,mengenai data penerima manfaat dana desa yang sangat proritas baik fisik,pemberdayaan pendidikan,kesehatan serta danà alokasi khusus kampung (ADKK ) harus ada ijin dari Bupati minimal Sekda,” tutur Jata

 

Sebab tegas Jata, pihaknya bekerja atas perintah Bupati dan tunduk kepada bupati serta bangunan ini pun milik Bupati , bahkan anggaran dinas kamipun paling kecil,gaji dan rutin cuma Rp 800 juta dan uang makanpun cuma Rp 6.000.000 rupiah dan untuk minum pun kami harus berhutang,imbuh Jata.

 

Sementara terkait masalah dana desa menurut Inspektorat Kabupaten Gayo Lues , Muslim,SE.M.AP  melaui  Irban I  Mhd Purnama Jaya . ST diruang kerjanya mengatakan,mengenai pembangunan Balai Desa Perlak belum sempat kita audit tentang fisik bangunan tersebut.Sebab kita cuma hanya mengambil sample dari beberapa desa, juga kegiatan ini kami menunggu penugasan dari Inspektur untuk kegiatan yang sudah terlaksana anggaran 2017 diawasi 2018 dan anggaran 2018 diawasi tahun  2019,pungkas Purnama .

 

Sementara menurut M.Jenen selaku Ketua LSM PPKMA bahwa penggunaan anggaran desa harus transparan sesuai dengan surat himbauan KPK Nomor B.7508/01/08/ 2016  terkait pengelolaan keuangan desa supaya dikelola secara transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan juga Permendes Nomor 6 Thn 2014 " pembangunan desa pasal 42 masyarakat berhak mengawasi pembangunan desa serta merujuk pada PP Nomor 71 thn 2000 tentang pran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.||| Syukran

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Kamis, 16 Januari 2020 | 00:27:49
Puskesmas Pantan Cuaca Kekurangan dokter
Kamis, 9 Januari 2020 | 00:33:42
Akreditasi Puskesmas Jangan Hanya Sebagai Simbol
Minggu, 5 Januari 2020 | 00:20:48
Penggunaan Dana BOS Harus Transparan
Kamis, 26 Desember 2019 | 12:00:10
Pelayanan Terpadu Disdik Galus Hanya Selogan Belaka
BERIKAN KOMENTAR
Top