• Home
  • Jakarta
  • Diduga Tidak Sesuai Undang-Undang, Mantan Ketua KPK, Soroti Pansel Capim KPK 2019-2023 Bentukan Presiden
Rabu, 22 Mei 2019 | 11:56:37

Diduga Tidak Sesuai Undang-Undang, Mantan Ketua KPK, Soroti Pansel Capim KPK 2019-2023 Bentukan Presiden

Foto/Ist
Mantan Ketua KPK, Abraham Samad
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.JAKARTA ||| Komposisi Panitia Seleksi ( Pansel) Calon Pimpinan ( Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK)  bentukan presiden RI, Joko Widodo mendapat reaksi keras dari senumlah mantan ketua KPK, salah satunya Abraham Samad dan berbagai aliansi aktivis penggiat Anti Korupsi.

 

Berdasarkan informasi yang tengah mengemuka di publik saat ini, disebutkan bahwa mantan ketua KPK, Abraham Samad dan senumlah rekan sejawatnya meminta Presiden Joko Widodo untuk merombak susunan Pansel tersebut, karena di nilai tidak sesuai dengan UU KPK. Selain tidak sesuai dengan Undang-Undang KPK pasal 36, salah satu anggota pansel tersebut justru pernah terlibat membela koruptor, yaitu Indriyanto Seno Adji pernah menjadi advokat yang membela koruptor dalam beberapa persidangan sebelum menjadi salah satu pelaksana tugas pimpinan KPK. 

 

"Padahal sebaiknya pimpinan KPK tidak pernah menangani perkara korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf a UU KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi. Sulit bagi Indriyanto Seno Adji untuk menolak figur calon pimpinan KPK yang pernah menangani perkara korupsi karena dirinya sendiri pernah melakukan hal yang sama," ujar Peneliti dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO),Carles, dari lansiran detik.com

 

Untuk itu, baik Abraham samad maupun seleuruh pemerhati atas komposisi pansel Capim KPK itu, meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo agar patuh terhadap aturan yang ada, dan segera melakukan revisi.

 

"Kita berharap Presiden dapat meninjau kembali dan mengubah serta merevisi komposisi Pansel KPK," kata Samad saat dikonfirmasi awak media.

 

Samad menambahkan, pemerintah masih punya banyak waktu untuk mengubah komposisi Pansel Capim KPK. Mengingat masa jabatan pimpinan KPK yang sekarang berakhir pada akhir tahun ini.

 

"Masih tersedia cukup banyak waktu untuk melakukan perubahan-perubahan komposisi Pansel KPK dikarenakan masa berakhirnya pimpinan KPK sekarang ini masih 7 bulan, yaitu pada bulan Desember 2019," ujar Samad.

 

Menurut Samad orang-orang yang menduduki posisi Pansel Capim KPK patut dipertanyakan integritasnya. Komposisi itu, kata dia, tidak memenuhi harapan untuk menghasilkan pimpinan KPK yang berintegritas.

 

Dia menilai sejumlah anggota pansel memiliki konflik kepentingan dalam upaya pemberantasan korupsi. Jika susunan pansel ini tetap dipertahankan, maka bukan tidak mungkin pimpinan KPK terpilih nantinya turut dipertanyakan integritasnya.

 

"KPK nanti akan dipersoalkan masyarakat, hasilnya tidak kredibel maka orang-orang ini akan tidak bisa tanggung jawab terhadap tugas pemberantasan korupsi di KPK. Taruhannya besar sekali. Jalan yang paling tepat presiden harus segera merevisi," katanya.

 

Samad menegaskan perlunya pansel diisi orang-orang berintegritas karena pimpinan KPK yang bakal dipilih juga harus punya integritas dan kredibilitas di atas rata-rata. Sebaliknya jika integritas dan kredibilitas pansel yang menyeleksi pimpinan KPK dipertanyakan, maka hasilnya sudah pasti juga akan dipermasalahkan.

 

"Karena idealnya calon pimpinan KPK punya integritas dan kredibilitas di atas rata-rata, maka orang-orang yang menyeleksinya harus sama, bahkan lebih. Kalau misalnya pansel sudah dipertanyakan, banyak kelompok keberatan, maka berarti integritasnya di bawah rata-rata," kata Samad.

 

Jokowi sendiri sudah menetapkan sembilan nama Pansel Capim KPK lewat Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Pansel Capim KPK 2019-2023 dipimpin Yenti Ganarsih. Yenti adalah seorang akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, yang juga mantan Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Senoadji, ditetapkan menjadi wakil ketua pansel.

 

Kemudian ada Harkristuti Harkrisnowo, akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM); Hamdi Moeloek, akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia; Marcus Priyo, akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada.

 

Lalu ada nama Hendardi, pendiri LSM Setara Institute, dan Al Araf, Direktur Imparsial. Selanjutnya ada dua unsur pemerintah, yakni Staf Ahli Bappenas Diani Sadia serta Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi.||| Feri Sibarani

 

 

 

 

 

Editor : Zul

Sumber : Dtc


BERITA LAINNYA
Senin, 5 Agustus 2019 | 11:16:41
Bupati Nias Hadiri Rakor Penerapan UU ASN
BERIKAN KOMENTAR
Top