• Home
  • Nasional
  • Pemerintah Putuskan Impor 3,7 Juta Ton Garam….DPD RI: PT Garam Gagal Total
Kamis, 25 Januari 2018 | 01:17:16

Pemerintah Putuskan Impor 3,7 Juta Ton Garam….DPD RI: PT Garam Gagal Total

Foto/Ist
Ahmad Nawardi DPD RI
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.JAKARTA///Anggota Komite II DPD RI, Ahmad Nawardi menyesalkan keputusan pemerintah yang menyepakati impor 3,7 juta ton garam industri. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menjatuhkan harga dan membuat produksi lokal sulit diserap pasar.

Senator kelahiran Madura ini juga menyebut, selain hanya menambah kemiskinan petambak, impor garam juga akan menghilangkan jati diri dan identitas Indonesia sebagai negara maritim.

Impor garam yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir kata Nawardi sudah sangat berlebihan yang berdampak pada pelumpuhan produksi garam nasional. Akibatnya, petambak garam pun dirugikan sehingga berujung kepada alih profesi menjadi buruh tenaga kasar karena produksi garam tidak lagi menguntungkan.

"Persoalan di hilir adalah kemampuan dan kapasitas produksi garam menurun dan kemudian dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan garam nasional. Akhirnya pemerintah mengambil jalan pintas dengan melakukan impor garam, dibandingkan memperbaiki tata kelola pergaraman secara komprehensif," kata Nawardi, Jakarta, Kamis, (25/01/2017).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Senator Jawa Timur itu membeberkan jika dalam empat tahun terakhir volume impor garam selalu mengalami kenaikan. Tahun 2016 impor garam tumbuh 15% menjadi 2,14 juta ton, dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 1,86 juta ton. Bahkan di tahun 2017 selama Januari-Juni impor garam sudah menyentuh angka 1,1 juta ton. 

"Pada sisi lain tingginya volume impor garam menunjukkan jika PT Garam sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang diberikan tugas khusus mengurusi masalah pergaraman gagal total dalam meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan petani garam," singgung mantan anggota DPRD Jawa Timur tersebut.

Besarnya kapasitas impor garam untuk tahun 2018 dinilai Nawardi akibat efek domino dari  buruknya pengelolaan produksi PT. Garam dalam menyerap garam rakyat. PT Garam juga tidak dapat menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp 200 miliar lebih untuk membeli garam lokal.

"PT Garam kelihatan agresif dalam menyerap garam rakyat kan sudah menjelang musim hujan dan sudah masuk musim penghujan. Sehingga PT Garam gagal memenuhi target realisasi penyerapan garam rakyat 1 juta ton di tahun 2017," imbuh mantan wartawan tempo ini.

Nawardi menduga penyerapan garam rakyat yang terlambat hanya siasat PT Garam agar impor garam tidak mendapat penolakan dari masyarakat.

Ketua HKTI Jawa Timur itu juga meminta PT Garam untuk membuka data realisasi anggaran untuk penyerapan garam rakyat dimana saja dan berapa jumlahnya.

"PT Garam harus buka itu, jangan akali petani garam. Sehingga seolah-olah garam di tingkat petani sudah habis. Padahal di beberapa sentra produksi garam rakyat masih melimpah dan belum diserap PT Garam," tambah Nawardi.

Nawardi juga menyoal mekanisme distribusi garam impor untuk kebutuhan industri yang tidak jelas. Sehingga menyulitkan pelaku industri untuk mendapatkan garam dari PT Garam.

"Saya sering menerima aduan sekalipun garam impor sudah datang, tapi di beberapa gudang penyimpanan PT Garam termasuk di luar Pulau Jawa ternyata kosong. Apakah impor garam hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ini harus dijawab oleh PT Garam. PT Garam jangan jadi mafia," kata Nawardi. 

Bahkan dengan situasi PT Garam yang semakin mengkhawatirkan, Nawardi pesimis PT Garam berhasil merealisasikan target pemerintahan Jokowi-JK agar bisa swasembada garam di tahun 2020 mendatang.

"Kecuali Menteri BUMN melakukan restrukturisasi dengan melakukan pergantian di jajaran direksi PT Garam. Kalau situasinya seperti sekarang dimana tren impor selalu mengalami kenaikan setiap tahun, 2020 mendatang bukan justru swasembada tapi ketergantungan terhadap impor akan bertambah besar."

 "Oleh karenanya, untuk mewujudkan swasembada garam yang harus di laksanakan oleh pemerintah adalah dengan memberikan kepastian usaha pergaraman sebagai mandat UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam serta meminta kepada Presiden Indoensia untuk menerbikan Instruksi Presiden mengenai swasembada garam untuk memperbaiki tata kelola garam nasional," tutup Nawardi.///Zul-rel

 


BERITA LAINNYA
Senin, 3 September 2018 | 01:31:13
Mantan Ketua PWI Sofyan Lubis Tutup Usia
Jumat, 24 Agustus 2018 | 20:41:49
Presiden Minta TNI - POLRI Tingkatkan Sistem Toknologi
Senin, 6 Agustus 2018 | 00:31:48
Gempa Lombok,37 Orang Tewas
Senin, 6 Agustus 2018 | 00:06:52
Gempa 7,0 SR Guncang Lombok, 3 Bangunan Rusak
Minggu, 5 Agustus 2018 | 23:44:26
Kemensos Siapkan PKH Adaptif Untuk Korban Gempa Lombok
Minggu, 5 Agustus 2018 | 23:44:26
Kemensos Siapkan PKH Adaptif Untuk Korban Gempa Lombok
Kamis, 15 Maret 2018 | 11:28:13
Panglima TNI dan Kapolri Terima Bintang Kehormatan
Senin, 19 Februari 2018 | 02:11:25
Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019
BERIKAN KOMENTAR
Top