• Home
  • Nasional
  • Mandagi Pimpin Dewan Pers Indonesia Menuju Kejayaan dan Bangkitnya Marwah Pers Indonesia
Senin, 18 Maret 2019 | 23:05:53

Mandagi Pimpin Dewan Pers Indonesia Menuju Kejayaan dan Bangkitnya Marwah Pers Indonesia

Foto/Ist
Mandagi Pimpin Dewan Pers Indonesia Menuju Kejayaan dan Bangkitnya Marwah Pers Indonesia
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.JAKARTA ||| Rapat Pleno Anggota Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019 di Hotel Grand Cempaka Jakarta, baru-baru ini telah memilih Heintje Mandagi sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia periode 2019-2022. 

 

Dua kandidat yang sebelumnya disebut-sebut menjadi calon kuat untuk menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia yaitu Irjen (Purn) Pol Wisjnu Amat Sastro- mantan Kapolda Riau, dan Dr Emrus Sihombing- pakar Komunikasi, memilih mundur dan tidak bersedia dipilih. Mayoritas peserta rapat pleno Dewan Pers Indonesia kemudian memilih dan memutuskan Heintje Mandagi sebagai Ketua Dewan Pers. 

 

Setelah resmi menahkodai Dewan Pers Indonesia, Heintje Mandagi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia dan Sekretaris Sekber Pers Indonesia, bersama-sama dengan anggota lainnya berhasil menyusun komposisi lengkap Struktur kepengurusan Dewan Pers Indonesia periode 2019-2022. 

 

Adapun struktur organisasi yang telah terbentuk ialah diantaranya, jajaran pengurus inti, Mandagi didampingi Wakil Ketua Emrus Sihombing (Unsur Tokoh Masyarakat), dan Sekretaris Sugiharto Santoso (Unsur Pimpinan Perusahaan Pers), dan H Subaidi (Unsur Tokoh Pers dan Masyarakat) pada posisi Bendahara.  

Struktur Dewan Pers Indonesia adalah sebagai berikut, Komisi Hukum dan Perlindungan Pers dijabat oleh Irjen (purn) Pol. Wisjnu Amat Sastro (Unsur Tokoh Masyarakat).

 

Komisi Sertifikasi Kompetensi : Lasman Siahaan, SH, MH (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)

Komisi Pengembangan Profesi, Suriyanto, SH,MH.,MKn (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)

Komisi Pengaduan Masyarakat, Mustika Sani, SH.,MH (Unsur Tokoh Masyarakat), Sementara posisi

Komisi Verifikasi Perusahaan Pers, Drs. Maripin Munthe (Unsur pimpinan organisasi perusahaan pers)

Komisi Perwakilan Provinsi, Febryan Adhitya, SE,MSn (Unsur Pimpinan Perusahaan Pers) dan Komisi Hubungan Antar Lembaga, dijabat oleh Drs. Taufiq Effendi, MBA (Unsur Tokoh Masyarakat).

 

Selain merampungkan struktur organisasi tersebut, Dewan Pers Indonesia juga dalam waktu dekat akan merampungkan kerangka acuan kerja Dewan Pers Indonesia, yang telah digagas jauh-jauh hari sebelumnya, diantaranya DPI akan menciptakan sistem kinerja Pers Nasional yang lebih profesional, dan berwibawa serta berkeadilan sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945.

 

“Kita akan bekerja dengan membangun sistem yang perofesional dan modern untuk membawa pers Indonesia maju, mandiri, merdeka, dan sejahtera,” pungkasnya.

 

Hal lain adalah dikatakan Mandagi bahwa dalam waktu dekat sembari menunggu rekomendasi presiden RI atas hasil Kongres DPI baru-baru ini, pihaknya akan terus melangkah dengan cepat untuk memberikan dampak positif dan bermanfaat untuk kesejahteraan puluhan ribu wartawan di Indonesia yang selama ini kerap mendapatkan perlakuan tidak adil dan disebut abal-abal oleh Dewan Pers.

 

 “Pers Indonesia harus sejahtera karena peluang itu sangat besar dan terbuka lebar, namun selama ini pemerintah diam saja karena tidak paham, begitupun dengan Dewan Pers yang ada sekarang tidak pernah melakukan upaya untuk memperjuangan belanja iklan nasional tersebut dishare ke media lokal untuk kesejahteraan wartawan,” terangnya.

 

Menurutnya yang ada sekarang ini, Dewan Pers malah sibuk dengan proyek Uji Kompetensi Wartawan, Verifikasi Media, dan membentuk satgas untuk menakut-nakuti media-media online yang sesungguhnya sudah berjasa menciptakan puluhan ribu tenaga kerja wartawan dan pekerja pers.  

 

Selain itu, Dewan Pers Indonesia akan bekerja melayani masyarakat menyampaikan aduan terkait masalah pemberitaan melalui Komisi Pengaduan Masyarakat.

 

 “Masyarakat yang membutuhkan penyelesaian sengketa pers akan dilayani melalui Posko Layanan Pengaduan di setiap Perwakilan Provinsi di seluruh Indonesia, sehingga harapan kami tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan ke polisi terkait sengketa pers, dan masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta untuk melapor ke Dewan Pers,” tuturnya. 

 

“Peraturan-peraturan di bidang pers yang ditetapkan pada Kongres kemarin akan segera diimplementasi oleh seluruh organisasi pers, dan Dewan Pers akan memfasilitasi itu, terutama pengangkatan keanggotaan wartawan dan verifikasi media agar nantinya tidak ada lagi wartawan dan media yang disebut abal-abal oleh Dewan Pers,” urainya.||| Feri Sibarani/rls***

 

 

 

 

 

 

Editor : Zul 


BERITA LAINNYA
Jumat, 12 April 2019 | 23:52:53
Sulawesi Tengah Diguncang Gempa 6,9 SR
Senin, 3 September 2018 | 01:31:13
Mantan Ketua PWI Sofyan Lubis Tutup Usia
Jumat, 24 Agustus 2018 | 20:41:49
Presiden Minta TNI - POLRI Tingkatkan Sistem Toknologi
Senin, 6 Agustus 2018 | 00:31:48
Gempa Lombok,37 Orang Tewas
BERIKAN KOMENTAR
Top