• Home
  • Pekanbaru
  • LSM Akan Laporkan Dugaan Penyimpangan Rp 63 M Dana Reboisasi dan Dana DAK Kabupaten Meranti
Kamis, 3 Oktober 2019 | 22:39:40

LSM Akan Laporkan Dugaan Penyimpangan Rp 63 M Dana Reboisasi dan Dana DAK Kabupaten Meranti

illustrasi

aktualonline.com.PEKANBARU ||| - Rp 63 Miliar Dana yang terdiri dari Dana Reboisasi ( DR ) dan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Kabupaten Kepulauan Meranti yang diduga disalah gunakan sebagaimana disebutkan dalam temuan BPK RI perwakilan Riau tahun 2017 bakal dilaporkan kepada penegak hukum. Pasalnya penggunaan dana tersebut oleh BPK disebutkan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

 

Dana Reboisasi ( DR ) yang peruntukan nya telah diatur secara khusus untuk tujuan tertentu sebagaimana diatur dalam PP No. 35 tahun 2002, Penggunaan DBH DR diatur melalui PP tersebut tentang Dana Reboisasi, yang diatur hanya untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

 

Namun ketentuan ini dianggap sangat  membatasi ruang gerak daerah dalam menggunakan DBH DR sehingga banyak terdapat sisa DBH DR di kas daerah kab/kota yang tidak dapat dimanfaatkan. Begitu pula di provinsi dikarenakan pengalihan kewenangan kehutanan ke provinsi, maka mulai tahun 2017 DBH DR dialokasikan kepada provinsi penghasil.

 

Oleh karena itu, untuk memperluas ruang gerak bagi Daerah dalam menggunakan DBH DR, dalam UU APBN 2018 diatur perluasan penggunaan DBH DR dengan peraturan pelaksanaannya melalui PMK No. 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, dan Perdirjen Perimbangan Keuangan Per-1/PK/2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format,  dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi diatur ketentuan sebagai berikut:

 

1. Penggunaan DBH DR oleh provinsi penghasil. Penggunaan DBH DR digunakan untuk membiayai kegiatan RHL yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pendukungnya. Kegiatan pendukung tersebut, meliputi Perlindungan dan pengamanan hutan

Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan

Pencegahan & penanggulangan kebakaran hutan & lahan.

 

Pengembangan perbenihan;

Penelitian & pengembangan, pendidikan & pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan reboisasi hutan

Pembinaan dan/atau Pengawasan dan pengendalian.

 

2. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, Penanaman pohon pada Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai (kakisu), dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.

Kegiatan sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan oleh OPD yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangan pada bidang terkait.

 

Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu. (Permenhut No. 18/Menhut-II/2007, Pasal 1). Jadi DR dipungut pada hutan negara yang berstatus hutan alam.

 

DR merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Kehutanan, selain PSDH, DR dan IIUPH. DR dipungut oleh pejabat penagih DR yang diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota .

 

Penerimaan DR memberi arti yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kehutanan dalam rangka pelestarian sumber daya alam hutan, Kerusakan hutan dan timbulnya lahan kritis terus berlangsung, sementara upaya rehabilitasi lamban dengan keberhasilan umumnya rendah. Dengan demikian posisi sumber DR untuk merehabilitasi kerusakan sumber alam makin penting dan menjadi andalan untuk masa yang akan datang.

 

Namun fakta bertolak belakang, dimana berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan riau tahun 2017 di Kabupaten Kepulauan Meranti justru diduga terjadi penyalahgunaan peruntukan DR dan DAK sebesar 63 Miliar oleh pemerintah yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah ( BUD ). Dalam keputusannya, BPK memerintahkan Bupati kepulauan Meranti agar segera mengembalikan dana-dana tersebut guna merealisasikan kegiatan Reboisasi dan DAK sesuai peruntukannya.

 

Berdasarkan hasil konfirmasi awak media ini kepada kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang.S, melalui telpon selulernya di nomor kontak +62 811-7515-7xx memberikan pernyataanya dengan mengaku bahwa temuan BPK RI tersebut benar adanya namun kepala BPKAD tersebut mengaku telah sepakat dengan BPK tanpa merinci kesepekatan yang dimaksud.

 

"Ya benar temuan itu ada, tetapi disitu tidak benar ada kesalahan karena telah di bolehkan oleh peraturan yang baru, untuk menggunakan dana itu dan kami selalu berkoordinasi dengan pihak BPK sudah ada kesepakatan kalau mau lebih jelas silakan datang saja kepada BPK, "katanya.

 

Hal senada juga dikemukan oleh sekda Kabupaten Meranti, Yulian Norwis saat dikonfirmasi lewat telepon selulernya di nomor kontak 0812-6606-13xx mengatakan bahwa pihaknya menggunakan dana-dana tersebut dengan pertimbangan agar tidak terjadi silpa dan juga disebutkan sebagai amanat permenkeu tanpa menyebutkan permenkeu dengan rinci. 

 

" Terkait dana DR dan DAK itu sudah tidak ada masalah, itu kita lakukan untuk menjaga agar tidak ada silpa di kas daerah, dan kita sudah masukkan ke APBD berikutnya," katanya.

 

Menurut sekda tersebut hal itu juga diakuinya merupakan amanat permenkeu, yang ketika diperjelas oleh awak media, Yulian langsung memutus pembicaraan dengan awak media. Namun dari percakapan yang berlangsung dengan singkat itu, sempat sekda pemkab Meranti itu membantah bahwa penggunaan dana DR dan dana DAK keperuntukan lain tidak ada melanggar perundang-undangan, sekalipun BPK dalam LHP nya dengan jelas menguraikan penggunaan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Terkait perihal ini Ketua DPP LSM Penjara, Dwiki Zulkarnaen saat di minta pendapatnya, dalam keterangan Pers nya menduga kuat adanya kesengajaan pihak terkait untuk melakukan KKN, pasalnya dari keterangan pihak BPK pada temuan nya, dengan terang menjelaskan bahwa perbuatan mengalihkan DR dan DAK tersebut telah terbukti melanggar PP No. 58 tahun 2007 tentang perubahan PP No. 35 tahun 2002  tentang Dana Reboisasi dan PP. No 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, serta Peraturan menteri dalam negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan leuangan daerah.

 

,"Berdasarkan temuan ini, terlihat indikasi kuat bahwa pihak terkait di pemda Meranti kami duga kuat sengaja ingin melakukan tindakan korupsi, karena sebagaimana disebutkan oleh LHP BPK tersebut, seharusnya BUD dapat memperkirakan kemampuan anggaranya dalam tahun berjalan, sehingga tidak ada alasan untuk mengalihkan penggunaan DR dan DAK dengan nilai yang fantastis begitu," terang Dwiki.

 

Menurut Dwiki terkait pengalihan penggunaaan dana dengan nilai sebesar itu, yang juga telah melanggar Undang-undang dan peraturan yang ada, pihaknya meminta aparat penegak hukum segera bertindak untuk menyelidiki arah penggunaan aliran dana tersebut.

 

"Ini harus dilakukan penyelidikan oleh penegak hukum, kejaksaan atau polda Riau, karena telah terlihat indikasi pelanggaranya sebagaimana disebutkan dalam LHP BPK," lanjut Dwiki.

 

Bahkan dalam keterangan Pers nya, Dwiki sangat terdorong untuk melaporkan perihal ini kepada KPK di Jakarta, sebagaimana telah kerap dilakukan pihaknya selama ini, karena bagi Dwiki selama tidak dilakukan proses penegakan hukum melalui penyelidikan maka tidak akan ada tindakan yang diketahui telah melanhgar hukum.

 

"Ini kemungkinan besar akan kami persiapkan berkas laporan ke KPK, untuk itu dalam waktu dekat temuan BPK ini akan kami kaji dari sisi pelanggaran dan dasar pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengalihkan penggunaan dana DR dan DAK tersebut, karena berdasarkan peraturan terbaru pun, DR itu tetap hanya boleh digunakan untuk kepentingan kehutanan dan lingkungan," katanya.

 

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 230/2017 sebagai turunan dari UU No. 15/2017 tentang APBN 2018. PMK ini mengatur tentang perluasan penggunaan dana bagi hasil dana reboisasi, dengan harapan daerah akan menyerap lebih banyak. Melalui PMK yang terbit pada Desember 2017 itu, daerah diharapkan dapat mengalokasikan dana bagi hasil dana reboisasi ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018.

 

Penggunannya juga dipertegas melalui  Surat Edaran  Menteri Lingkungan   Hidup dan     Kehutanan    Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/ 2018 tentang Pengguna an Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Untuk Mendukung Pengendalian Perubahan Iklim dan Perhutanan Sosial.

 

Sementara penggunaan DAK juga diduga kuat telah dialihkan ke peruntukan lain yang diduga untuk modus melakukan KKN  sebagaimana dalam temuan BPK yang di indikasikan melanggar ketentuan yang ada, sebagaimana DAK yang diperoleh dari APBN dengan peruntukan pembangunan fisik sarana dan prasarana yang bersifat pembangunan prioritas sebagaimana ditetapkan oleh pusat.||| Feri

 

 

 

 

 

 

Editor : Feri Sibarani


BERITA LAINNYA
Selasa, 8 Oktober 2019 | 16:34:39
Gubernur Riau Sambut Baik Demonstrasi Terkait Karhutla
Kamis, 3 Oktober 2019 | 22:36:57
Jalinsum Longsor,Gubernur Riau Turun ke Lokasi
BERIKAN KOMENTAR
Top