• Home
  • Pekanbaru
  • LSM Minta Penegak Hukum Lidik Penggunaan Dana DR Dan DAK Meranti Rp 63 Miliar Temuan BPK
Selasa, 8 Oktober 2019 | 01:16:54

LSM Minta Penegak Hukum Lidik Penggunaan Dana DR Dan DAK Meranti Rp 63 Miliar Temuan BPK

BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.RIAU ||| Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu. (Permenhut No. 18/Menhut-II/2007, Pasal 1). Jadi DR dipungut pada hutan negara yang berstatus hutan alam.

Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dalam bahasa inggrisnya disebut Special Allocation Fund adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah. DAK harus digunakan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Kedua jenis dana tersebut adalah bersumber dari APBN dengan digulirkan melalui DBH kepada daerah Kabupaten/kota atas rekomendasi pemerintah daerah Provinsi, dengan tujuan peruntukan secara khusus sebagaimana termuat didalam ketentuan bahwa  Dana Reboisasi ( DR ) yang peruntukan nya telah diatur secara khusus untuk tujuan tertentu sebagaimana diatur dalam PP No. 35 tahun 2002, Penggunaan DBH DR diatur melalui PP tersebut tentang Dana Reboisasi, yang diatur hanya untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Ternyata diketahui berdasarkan temuan BPK RI Provinsi Riau dalam LHP tahun 2017 menyebutkan pemkab Meranti telah menggunakan dana DR dan DAK sebesar 63 Miliar ke peruntukan lain, hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap Kas Daerah ternyata ditemukan permasalahan Saldo Kas di kas Daerah tidak menggambarkan saldo yang sebenarnya, yaitu semestinya harus didapati saldo kas daerah yang bersumber dari DR dan DAK sebesar minimal 63 Miliar.

Oleh karenanya, BPK terpaksa memerintahkan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Irwan Nasir agar segera mengbalikan dana DR dan DAK, agar program kegiatan dana DAK dan DR dapat dilaksanakan. Bahkan akibat penggunaan dana yang terindikasi salah peruntukan ini, BPK dalam LHP nya mengatakan terjadi pelanggaran terhadap PP No. 58 tahun 2007 tentang perubahan PP No. 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi pada pasal 16 menyatakan bahwa Dana Reboisasi digunakan hanya untuk membiayai kegiatan Reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya.

Demikian juga terjadi pelanggaran terhadap PP No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan pada pasal 60 ayat (3) mengatakan bahwa DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi Kegiatan, Penyiapan Kegiatan Fisik, Penelitian, Pelatihan, dan Perjalanan Dinas. Kemudian pelanggaran terhadap Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahkan realisasi anggaran DR dan DAK tersebut juga melanggar Perbub Kabupaten Kepulauan Meranti No.20 tahun 2016 Tentang Mekanisme Alur Kerja Manajemen Kas, melalui Penerbitan Surat  Penyediaan dana.

Akibat pelanggaran tersebut, yaitu  penggunaan dana DR dan DAK keperuntukan lain, hingga kini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak dapat memanfaatkan dana DAK dan DR sesuai dengan tujuan semula sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai mekanisme penggunaan dana DR dan DAK, sehingga hal itu yang diduga kuat oleh LSM Penjara terjadi penyimpangan.

,"Ini harus dilakukan penyelidikan oleh penegak hukum, tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena DR dan DAK itu adalah uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan secara terbuka dan transparan ke publik, masyarakat ingin merasakan dampak lingkungan hidup yang  baik dari penggunaan DR, dan sarana prasarana yang memadai dari penggunaan DAK secara tepat guna," terang ketua LSM Penjara Dwiki Zulkarnaen menjawab awak medi ini di Pekanbaru.

Menurut Dwiki, pihaknya berharap banyak kepada pihak penegak hukum, setelah berkas laporan selesai dipersiapkan, pihaknya akan segera melaporkan permasalahan yang menjadi temuan BPK ini diantaranya ke Polda Riau atau ke KPK, karena menyangkut dana yang besar, sehingga Menurutnya lebih pantas jika laporan ini ke pusat.

"Kita lihat nanti, apakah di Polda Riau saja, atau Kejati Riau, atau ke KPK, sebab ini nilainya sangat fantastis, puluhan Miliar digunakan kepada kegiatan lain yang tidak terkait dengan tujuan penganggaran, ini kami duga kuat ada penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan Negara, " lanjut Dwiki.

Berdasarkan temuan BPK RI, kabarnya penggunaan DR dan DAK sebesar 63 Miliar tersebut terjadi dalam tiga tahun terakhir, sehingga hal itu disebut oleh BPK bahwa kepala daerah pemkab Meranti tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pemganggaran dan pengelolaan pendapatan dan belanja secara optimal.

Dari hasil konfirmasi yang dilakukan awak media ini terhadap Pemkab kab. Kepulauan Meranti, khusunya Bupati Meranti, Drs. Iwan Nasir di Nomor kontak 0811-693-5xx hingga berita ini dimuat tidak dapat dihubungi, sementara Sekda Meranti, Yulian Norwis yang berhasil dihubungi oleh awak media ini sempat mengatakan bahwa terkait penggunaan DR dan DAK tersebut dikatakan nya sudah melalui koordinasi dengan BPK, dan amanat Permenkeu serta sebagai antisipasi pemkab terhadap dana silpa di tahun berikutnya.

"Itu soal dana DR dan DAK sudah dilakukan koordinasi dengan BPK, Terkait dana DR dan DAK itu sudah tidak ada masalah, itu kita lakukan untuk menjaga agar tidak ada silpa di kas daerah, dan kita sudah masukkan ke APBD berikutnya," katanya.||| Feri Sibarani

 

Editor : Feri S


BERITA LAINNYA
Selasa, 8 Oktober 2019 | 16:34:39
Gubernur Riau Sambut Baik Demonstrasi Terkait Karhutla
Kamis, 3 Oktober 2019 | 22:36:57
Jalinsum Longsor,Gubernur Riau Turun ke Lokasi
BERIKAN KOMENTAR
Top