• Home
  • Pekanbaru
  • Temuan BPK : Penggunaan Dana DR Dan DAK Meranti Tidak Sesuai Peraturan Pemerintah, LSM Penjara Indonesia Siap Melapor
Selasa, 15 Oktober 2019 | 16:20:04

Temuan BPK : Penggunaan Dana DR Dan DAK Meranti Tidak Sesuai Peraturan Pemerintah, LSM Penjara Indonesia Siap Melapor

Foto/Ist
aktualonline.com.PEKANBARU ||| Rp 63 Miliar rupiah Dana Reboisasi ( DR ) dan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) yang bersumber dari DBH Pusat selama kurun waktu 3 ( Tiga ) Tahun, yaitu meliputi tahun 2015, tahun 2016, dan Tahun 2017 di diduga menguap kekantong pejabat Pemkab Meranti, pasalnya, hingga 31 Desember 2017 Saldo kas di Pemkab Meranti merupakan dana DR dan DAK tidak ditemukan pada kas daerah, atau dana yang seharusnya terdapat 63 Miliar pada 31 Desember 2017,ternyata diduga menguap melalui penggunaan dana talangan.

Hal ini sempat menjadi sorotan publik pada tahun-tahun lalu, hingga kini berbagai pemberitaan terkait penggunaan dan DR dan DAK Meranti masih menjadi topik hangat dan mengundang sejuta pertanyaan dikalangan pakar hukum, lingkungan dan masyarakat luas, manakala dana DR dan DAK yang sejatinya telah diatur pengghunaan dan peruntukanya justru di Meranti hal itu seakan dipergunakan bebas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana disampaikan oleh kepala BPKAD Pemkab Meranti, Bambang Supriono dan Sekda Meranti, Yulian Norwis baru-baru ini menjawab konfirmasi awak media.

,"Penggunaan Dana DR dan DAK itu tidak ada permasalahan, karena hal itu sudah sesuai amanat Permenkeu dan itu juga sudah berkoordinasi dengan BPK, sehingga semua itu sudah sesuai,"kata Sekda Meranti,Yulian Norwis yang diketahui senada juga dengan pernyataan kepala BPKAD Bambang Supriono dalam kesempatan yang berbeda saat dikonfirmasi awak media ini.


Tanggapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait penggunaan dana DR dan dana DAK tersebut sangat bertentangan dengan pendapat BPK dalam LHP nya, dimana BPK menegaskan dalam LHP No. 3.C/LHP/XVIII.PEK/05/2016 Tanggal 28 Mei 2016 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada saldo kas tidak menggambarkan Sisa Dana Alokasi Khusus ( DAK ) sebesar Rp. 50.328.462.495,00 dan Dana Reboisasi ( DR ) sebesar Rp. pdengan temuan ini justru terdapat permasalahan pada dana-dana tersebut.

Permasalahan yang sangat berpotensi menyebabkan penyimpangan atau dikorupsi itu dipertegas kembali oleh BPK dalam rekomendasinya kepada Bupati Kepulauan Meranti untuk segera mengembalikan Dana DR dan DAK agar penggunaanya dapat dilakukan sesuai dengan tujuanya semula. Namun berdasarakan konfirmasi awak media ini kepada kepala BPKAD maupun Sekda Meranti tidak menggambarkan adanya pengembalian dana sebesar 63 Miliar.Bahkan ternyata diketahui dana-dana sebesar itu raib begitu saja digunakan sebagai dana talangan pemerintah kabupaten kepulauan Meranti dengan alasan disebabkan APBD mengalami defisit anggaran sebesar 11 Miliar lebih.

Hal ini sontak mengagetkan sejumlah kalangan penggiat korupsi di Riau, begitu juga para pakar akademisi yang kompeten dalam hal ini, pakar lingkungan hidup dan kehutanan Riau dari UIN Suska, Dr. Elviriadi telah memberikan tanggapanya baru-baru ini bahwa khususnya dana DR Meranti itu sangat mendesak untuk dipergunakan memperbaiki alam lingklungan yang telah rusak parah di kepulauan Meranti, termasuk perbaikan dan pemulihan hutan mangrove di sepanjang pantai di wilayah Meranti. Begitu pula dengan sisi hukum yang dilanggar dalam penggunaannya, terdapat setidaknya 5 ( Lima ) perundang-undangan dengan jenjang yang berbeda telah dilanggar oleh pemkab Meranti.

Menurut Doktor di bidang hukum pidana dari Universitas Islam Riau ( UIR ) Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H.,M.H atas ketidak sesuaian penggunaan dana DR dan DAK terhadap 5 ( Lima ) perundang-undangan sebagaimana disebuitkan oleh temuan dalam LHP BPK, maka hal itu menurut Nurul sudah memenuhi unsur bagi penegak hukum untuk melakukan proses penyelidikan atau penyidikan.

,"Ini hanya membutuhkan laporan masyarakat saja, sudah jelas terdapat pelanggaran disana, maka menurut saya hal ini sudah sangat memenuhi unsur bagi penegak hukum untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan,"terang Nurul.

Sementara disisi lain, DPD Riau LSM Penjara Indonesia yang digawangi oleh Dwiki Zulkarnain kini sudah merampungkan berkas laporanya dan hari ini Selasa 15 Oktober 2019 pihaknya melakukan kegiatan konfrensi Pers di suatu tempat seputaran Jalan Sudirman Pekanbaru terkait laporan nya yang menurutnya kasus penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan itu sarat konspirasi pejabat daerah kepulauan Meranti untuk menggerogoti dana DR dan DAK yang seharusnya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

,"Pembkab Meranti boleh saja menjawab apa saja atas pertanyaan sejumlah awak media terkait penggunaan puluhan Miliar dana Negara yang terindikasi menyimpang karena melanggar perundang-undangan, itu hak mereka mau bilang apa, tetapi Negara kita Negara hukum, semua penggunaan dana Negara yang terindikasi menyimpang dari aturan harus kita uji dengan proses hukum, nanti biar KPK akan menindaklanjuti laporan ini,"kata Dwiki dengan tegas.

Menurutnya Presiden RI Joko Widodo masih tetap komitmen terhadap upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia, hal itu tidak pelak lagi, dimana Presiden selalu menekankan pada setiap penggunaan anggaran Negara wajib harus memberi manfaat besar bagi masyarakat luas, tak terkecuali dana DR dan DAK, harus sesuai peruntukan,"kata Dwiki menambahkan.||| Feri Sibarani






Editor : Feri Sibarani

BERITA LAINNYA
Selasa, 19 November 2019 | 22:57:09
PT. RAPP Giat Lakukan Pencegahan Karhutla
Selasa, 19 November 2019 | 22:52:46
Kepala DLHK Riau Siapkan Langkah Pencegahan Karhutla
Jumat, 8 November 2019 | 22:33:50
Proyek Jalan di Kampar Tidak Transparan
Jumat, 8 November 2019 | 20:32:22
Triliunan Aset Daerah Siak Terindikasi Hilang
BERIKAN KOMENTAR
Top