• Home
  • Pekanbaru
  • Diberitakan Korupsi, Pejabat Riau "Gemar" Laporkan Wartawan, Penegak Hukum Langsung "Tancap Gas"
Senin, 10 Februari 2020 | 11:27:13

Diberitakan Korupsi, Pejabat Riau "Gemar" Laporkan Wartawan, Penegak Hukum Langsung "Tancap Gas"

aktualonline.com/feri sibarani
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU ||| Peran Pers Indonesia sangat menentukan nasib Bangsa ini, ribuan wartawan dari sabang sampai merauke dengan gaji pas-pasan bahkan sebahagian tanpa gaji, namun terus bekerja mencari berita apa saja setiap hari demi menyajikan segala informasi penting kepada masyarakat luas.

 

Namun sangat disayangkan, sejumlah pejabat di Negara ini khsusunya di Provinsi Riu, dan baru-baru ini, seorang oknum pejabat dengan jabatan Kepala Dinas PUTR di Kabupaten Rohil, yakni Jon Syafrindo melaporkan seorang wartawan akibat pemberitaan di media terkait korupsi sebesar 13 Miliar yang diduga dilakukan Jon Syafrindo.

 

Sementara disisi lain Negara melalui Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,telah menjamin dan melindungi profesi wartawan dalam segala tugas jurnalistiknya untuk mencari dan memperoleh, mengolah serta menyebarluaskan segala bentuk informasi.

 

Khususnya Pasal 3 ayat (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, dan ayat dua (2) disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

 

Pasal 4 ayat (1) dengan jelas Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan ayat dua (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, lalu ayat tiga (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, yang dijelaskan dengan ayat Empat (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

 

Pasal 5 ayat (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Artinya Pers memiliki hak penuh dan tidak dapat dihalangi oleh siapapun dalam tugas wartawan untuk melakukan kinerjanya.

 

Anehnya sejumlah kalangan menilai, ada apa dengan penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, konon kedua lembaga penegak hukum tersebut memahami Undang-undang dan hak profesi wartawan, namun kenyataannya kedua lembaga penegak Hukum tersebut kerap melakukan upaya proses hukum profesi wartawan yang dilaporkan oleh oknum pejabat yang menjadi objek pemberitaan. 

 

Sekalipun Pers telah dijamin kebebasanya oleh Undang-undang, namun faktanya pihak penegak hukum justru lebih "bernafsu" memproses Wartawan penulis terkait pemberitaan korupsi daripada berita korupsi itu sendiri. 

 

Sempat dua kali tidak hadir dipersidangan, Kadis PUTR Kabupaten Rokan Hilir Jon Syafrindo, akhirnya baru berani memberikan keterangan dipersidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 februari 2020, terkait dugaan pencemaran nama baik dirinya yang diduga dilakukan oleh oknum wartawan berisial RH terkait pemberitaan “dugaan korupsi jembatan parit cincin Rp. 13 Milliar” di Kabupaten Rokan Hilir - Riau

 

Menanggapi hal tersebut, Direktur FORMASI RIAU, Dr. M. Nurul Huda, S.H.,M.H yang sekaligus selaku Ahli Pidana dari UIR itu menyesalkan laporan itu dan meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan adil dan bijak terhadap terdakwa RH yg merupakan wartawan yang memberitakan dugaan korupsi Rp. 13 milliar tersebut.

 

Pakar Hukum Pidana Dr. Muhammad Nurul Huda, SH. MH yang merupakan Dosen Hukum Pidana Pascasarjana UIR ini melihat ada kejanggalan, mengapa seseorang, yang konon adalah wartawan yang memberitakan dugaan korupsi Rp. 13 Milliar kok malah dilaporkan pencemaran nama baik dan menjadi terdakwa, menurutnya, Aswas Kejati Riau perlu memeriksa JPU dalam perkara ini. 

 

,"Harusnya yang diproses terlebih dahulu dugaan korupsinya. Benar atau tidak terjadi dugaan korupsi itu. Lagipula Oknum wartawan RH itu sudah melaporkan dugaan korupsi itu ke kejari rokan hilir sejak tahun 2018. Sampai dimana perkembangan laporan ini. Terbukti atau tidak laporan itu. Kalau tidak terbukti apa dasarnya. Kan itu harus jelas semuanya," terang Nurul. 

 

Bahkan FORMASI RIAU melalui Nurul Huda mengingatkan kepada pejabat publik, agar lebih bijak menanggapi laporan dugaan korupsi. 

 

,"Partisipasi warga negara dalam pencegahan dan pemberatasan korupsi itu dilindungi oleh UU Korupsi dan kovenan internasional melawan korupsi sebagaimana yang tertuang dalam UNCAC (United Nations Convention Against Corruption). Dimana UNCAC ini sendiri telah diratifikasi oleh pemerintah republik indonesia melalui UU Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC," jelas Nurul huda.

 

Bahkan FORMASI RIAU meminta Bupati Rohil Suyatno mengevaluasi Jabatan Jon Syafrindo sebagai Kadis. 

 

,"Kami pikir ini tugas berat bagi Bupati Rohil Suyatno untuk mengevaluasi Jon Syafrindo sebagai kadis PUTR. tetapi menurut kami ini harus dilakukan, demi kebaikan dan agenda anti korupsi, yang menjadi perhatian kita semua," terang Nurul.

 

Selanjutnya, FORMASI RIAU meminta Kejaksaan Tinggi Riau memantau perkembangan laporan dugaan korupsi yang dilaporkan RH sejak tahun 2018 ini, terkait sejauh mana perkembangan penyelesaian laporan dugaan korupsi ini, agar diketahui publik.

 

,"Untuk itu, dalam waktu dekat ini kami dari FORMASI RIAU akan mengirim surat resmi ke Kejati Riau untuk meminta perkembangan penyelesaian laporan dugaan korupsi ini. Jika kami pandang perlu, kami meminta Jaksa Agung dan KPK untuk melakukan supervisi terhadap dugaan korupsi ini," pungkasnya.||| Feri Sibarani/rls

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Jumat, 21 Februari 2020 | 00:13:33
Pembangunan PKS PT. SSS Inhu Dipertanyakan
BERIKAN KOMENTAR
Top