• Home
  • Pekanbaru
  • Polemik Pergantian Pengurus P2D HKBP Distrik XXII Berbuntut Panjang
Kamis, 6 Agustus 2020 | 23:15:22
*Diduga Direkayasa

Polemik Pergantian Pengurus P2D HKBP Distrik XXII Berbuntut Panjang

Foto/Ist
Mantan Ketua P2D XXII RIAU, Tiurmaida Silitonga & Sintua HKBP Resort Rumbai, Farida Roma Hutapea
BERITA TERKAIT:
aktualonline.com PEKANBARU ||| Mekanisme yang dijalankan oleh Praeses Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik XXII Riau, Pdt. Mangantar Tambunan, M.T.h dalam pergantian kepengurusan Persekutuan Perempuan Distrik (P2D) diduga cacat aturan alias direkayasa sebagaimana disampaikan oleh mantan ketua P2D periode lama ( 2016-2020) Tiurmaida Silitonga, 6/8/2020.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tiurmaida dalam konfrensi Pers yang dilakukan di Pekanbaru baru-baru ini, sebagaimana disampaikan olehnya bahwa pernyataan Pers terpaksa dilakukan sehubungan atas permasalahan yang disebutnya sarat pelanggaran itu telah menyurati pusat HKBP di Pearaja Tarutung Tapanuli Utara, 14 Juli 2020 lalu, namun hingga saat ini tidak direspon. 

"Ini murni saya lakukan karena surat yang sudah saya layangkan ke pusat HKBP di Pearaja Tarutung terkait keberatan saya dan jajaran saya di P2D periode 2016-2020 atas mekanisme pergantian pengurus P2D yang baru ini sangat melenceng dari aturan yang ada di HKBP yakni Peraturan HKBP tahun 2002 Amandemen ketiga, Bab VIII Pasal 28 bagian 3.3 Tentang Rapat Perempuan Distrik dan Pedoman Persekutuan Perempuan HKBP 2020," Ungkap Tiurmaida. 

Bahkan secara tegas terhadap proses pergantian kepengurusan P2D HKBP Distrik XXII Riau tersebut Tiurmaida dan jajaranya mengklaim hal itu sebagai tindakan rekayasa dan cacat hukum serta tidak sah karena di yakini memiliki maksud-maksud tertentu dan dikhawatirkan dapat memecah belah persatuan Persekutuan Perempuan HKBP. 

Tiurmaida juga menambahkan hal yang lebih merinci tentang mekanisme yang dilaksanakan oleh Praeses HKBP Distrik XXII Riau yang konon di nilai di rekayasa dan cacat hukum antara lain dalam hal proses perencanaan kegiatan rapat, dimana sejak awal perencanaan, Praeses (Pdt.Mangan tar_red) sengaja tidak melibatkan pengurus P2D lama, melainkan hanya bertindak sendiri dengan Kroni-kroninya. 

"Sejak mulai perencanaan kegiatan rapat sudah tidak melibatkan kami pengurus yang lama, kemudian proses rekrutmen peserta rapat juga dilakukan secara serampangan dan tidak mengindahkan pedoman yang ada,"urai Tiur melanjutkan. 

Disebutkan Tiurmaida, bahwa sejatinya berdasarkan peraturan yang ada dalam HKBP, peserta rapat dalam pembentukan kepengurusan P2D semes tinya dilakukan dengan mengacu pada Pedoman persekutuan Perempuan HKBP tahun 2020 yakni peserta rapat perempuan Distrik ialah: 1. 1-2 Orang Perempuan utusan dari resort. 2. Semua Pengurus Persekutuan Perempuan Distrik. 3. Ketua dan Sekretaris Persekutuan Perempuan Huria. 

"Prakteknya, Praeses justru hanya menetapkan utusan hanya berdasarkan rekomendasi dari pendeta resort masing-masing, bukan berdasarkan hasil rapat dari parompuan ressort yang bahkan harus di umumkan dalam sidang jemaat saat ibadah minggu (ting-ting) yang kesemuanya dipercayakan kepada Ketua dan sekretaris parompuan,"lanjut Tiurmaida. 

Yang justru lebih menyalahi aturan sebagaimana disampaikan oleh Tiurmaida dan rekanya adalah dimana dalam utusan peserta rapat yang direkomendasikan oleh sebahagian pendeta-pendeta resort itu justru isteri-isteri para pendeta itu sendiri, yakni Pendeta Rustam Adolf Tambunan ( HKBP Muara Fajar) Pendeta Hottiopan Hutagalung (HKBP Resort Judika Kabun), Pendeta Ambarita Hutabarat (HKBP Resort Sei Intan), dan lainya. Bahkan Pendeta Moratua Simamora telah mengutus parompuan yang bukan ketua atau sekretaris persekutuan perempuan HKBP Tangkerang. 

"Kami melihat akibat hal ini terjadi kegaduhan diantara Perempuan HKBP, dan ini bisa saja semakin meningkatkan eskalasi kedepannya, dan setelah kami konfirmasi ke Pendeta yang bersangkutan, menyatakan mendapat tekanan dari Praeses," Ungkap Tiurmaida. 

Dari keseluruhan bentuk pernyataan keberatan yang disampaikan oleh Tiurmaida dan jajaranya kepada awak media, diketahui ada hal yang sangat disoroti terkait diangkatnya oleh Praeses HKBP seorang perempuan dengan jabatan sekretaris di P2D ternyata beda agama dengan suaminya, dan hal itu membuat pihaknya semakin bertanya-tanya atas kebijakan Praeses HKBP, Mangantar Tambunan, sehubungan pengangkatan seorang petinggi di persekutuan perempuan HKBP dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda agama, disinyalir dapat melahirkan preseden buruk jemaat HKBP dikemudian hari. 

"Kami juga sangat menyayangkan kebijakan Praeses ini dengan diangkatnya Sorta Br. Napitupulu sebagai sekretaris di P2D HKBP yang konon memiliki suami beragama lain, ini kan menjadi pertanyaan kita semua ada apa? Apa tidak ada lagi yang lebih tepat dan menjadi contoh bagi jemaat, mau jadi apa nantinya generasi HKBP khususnya di Riau ini jika melihat petinggi di Persekutuan perempuan HKBP justru dijabat oleh oknum yang memiliki keluarga dengan  berbeda-beda agama?," Tanya Tiurmaida. 

Bagian lain yang termasuk cacat hukum dan tidak mengindahkan pedoman dalam rangka pergantian kepengurusan P2D HKBP itu adalah termasuk soal kepemimpinan rapat dan pelantikan, yang seharusnya khusus pelantikan harus dilakukan pada ibadah minggu di salah satu Gereja distrik. Sehingga atas keseluruhan proses pergantian kepengurusan P2D HKBP itu disimpulkan oleh Tiurmaida dan jajaranya sebagai tindakan perbuatan dan persekongkolan menyimpang dan melanggar semua kebiasaan, pedoman, aturan dan peraturan yang berlaku di HKBP yang kesemuanya di nilai sebagai tindakan memuaskan rasa kekuasaan dan diri sendiri dan kelompok. 

Dalam surat keberatan yang disampaikan olehnya, Tiurmaida dan jajaranya menyatakan sikapnya, yakni : 
1. Protes keras dan tidak menerima hasil rapat tersebut. 
2. Memohon kepada Eporus untuk menganulir/membatalkan keseluruhan hasil rapat tersebut dan menyelenggarakan rapat PPD yang taat aturan dan peraturan, demi tegaknya aturan dan kebenaran serta kesejukan suasana di lingkungan parompuan se Distrik. 
3. Memohon Eporus untuk menindak Praeses HKBP Distrik XXII Riau atas tindakannya yang dinilai dapat mempermalukan HKBP secara umum karena dianggap tidak menghormati ketentuan dan peraturan di HKBP. 

Dalam konfrensi Pers yang berlangsung kurang dari satu jam itu, mendampingi Tiurmaida hadir juga sorang ibu dengan jabatan sintua pada Gereja HKBP Resort Rumbai, Roma Farida Hutapea, dengan pemaparan nya terkait sikap pendetanya sebagai yang mengeluarkan rekomendasi atas peserta rapat P2D di Distrik XXII Riau, mengatakan rasa heran yang di alaminya saat Pendeta Resort Rumbai justru bukan mengutus dirinya selaku pengurus perempuan HKBP di resort Rumbai sebagaimana dalam aturan yang ada. 

"Saya sebagai sintua dan pengurus di HKBP resort Rumbai sangat heran melihat sikap Pendeta resort saya, karena mengutus yang lain dan bukan pengurus perempuan HKBP di resort Rumbai sebagaimana tertuang dalam aturan yang ada, padahal jauh-jauh hari saya sudah selalu bertanya kepada pendeta, justru dijawabnya tentang siapa yang akan diutus mengikuti rapat hanya berdasarkan rekomendasi pendeta, bukan aturan yang ada, ini semua sangat janggal dan timbul tanda tanya besar bagi saya," Urai Roma Farida. 

Bagi Roma Farida sebagai pelayan Tuhan ia berharap semua aturan yang ada dalam organisasi Gereja HKBP dijalankan dengan  penuh amanah dan takut akan Tuhan, bukan untuk tujuan lain, karena nantinya semua bisa berdampak buruk bagi persatuan dan kesatuan didalam Gereja. 

Atas informasi dan pernyataan mantan ketua Persekutuan Perempuan Distrik (P2D) XXII HKBP Riau, Tiurmaida Br. Silitonga tersebut, awak media ini telah melakukan konfirmasi kepada Praeses HKBP Distrik XXII Riau, Pdt. Mangantar Tambunan, M.T.h, untuk memperoleh informasi secara berimbang, kepada awak media ini, Pendeta Mangantar pun mengatakan dirinya tidak melakukan sebagaimana disebutkan oleh Tiurmaida. 

"Saya malu menanggapi perihal ini sebenarnya pak, Tiurmaida kan sudah menyurati pusat HKBP juga, bahkan ibu itu pun sudah menyebarkan permasalahan ini di Group-group dia, sehingga karena ini sudah menyebar hingga ke pusat, jika memang saya dalam hal ini salah, maka biarlah pimpinan saya yang akan menegur saya," Ungkap Pendeta Mangantar melalui selulernya. 

Bahkan Mangantar terkesan sangat menyayangkan masalah ini berbuntut panjang, menurutnya, terkait proses pembentukan panitia dan mekanisme pergantian kepengurusan P2D HKBP yang usai dilantiknya itu tidak perlu lagi dipermasalahkan. 

"Soal ke panitiaan itu kan meruapakan ke kewenangan saya sebagai Praeses, dan kehadiran kepesertaan yang hanya 2 orang mewakili resort itu sudah berdasarkan hasil koordinasi yang saya lakukan sehubungan dengan suasana covid-19, bukan dengan tujuan lain, hal itu juga berlaku bagi kepengurusan naposo bulung, bukan hanya pada P2D, dan itu hanya untuk agenda tunggal terkhusus buat rapat pengurus Perempuan saja dan hanya berlangsung dia jam saja,"katanya.

Sementara terkait dengan pengangkatan seorang pejabat sekretaris di P2D yang konon diketahui suaminya beragama Islam itu menurut Mangantar tidak perlu dipermasalahkan, karena menurutnya soal urusan beda agama dengan suami dari pengurus P2D itu disebutnya sebagai bentuk ketidak sempurnaan setiap orang.
 
"Yang penting orang itu adalah jemaat HKBP, dan datang ke Gereja sebagai jemaat HKBP, soal suaminya beragama Islam atau lainnya, itu bukan masalah, kalau mau tau tau tanya aja pada Pendeta resort yang merekomendasikan itu, kok ke saya? Lanjut Pendeta Mangantar. 

Menanggapi soal kekuatiran pihak Tiurmaida akan adanya preseden buruk dengan menempatkan oknum pengurus (sekretaris_red) beda agama dengan suaminya di P2D HKBP Riau itu, Pendeta Mangantar menampiknya dengan mengatakan bahwa soal yang dilakukan dalam kepengurusan itu adalah pekerjaan Tuhan. 

"Ini kan pekerjaan Tuhan, jadi untuk apa kita takut soal itu, biarlah dia jalani dengan keluarganya, yang sekalipun di awal pernikahan nya dia berbeda agama itu kan nanti bisa menjadi baik, " Katanya

Disisi lain, Pendeta Resort Pekanbaru, Pendeta Sitompul untuk menanggapi pertanyaan awak media ini terkait adanya pengurus di P2D HKBP yang suaminya beda agama, Pendeta Tompul pun tidak banyak komentar, selain mengatakan semua pengurus di HKBP selalu berpedoman kepada aturan yang ada dan harus menjadi figur teladan dalam semua hal, khususnya soal agama dan iman. 

"Saya sebenarnya kurang pas jika diminta berpendapat soal itu pak, karena yang mengutus sekretaris P2D itu adalah Pendeta resort dia, sebaiknya ditanyakan saja dengan pendetanya. Jika saya sebagai pendeta hanya akan berpedoman pada aturan, dan semua pengurus di HKBP ya harus seiman lah, kan harus jadi contoh dan teladan bagi jemaat,"kata Pendeta Tompul. 

Lain halnya dengan Pendeta Martonggo Sitinjak, selalu pengurus HKBP di pusat Pearaja Tarutung menanggapi polemik ini mengatakan dirinya belum mengetahui adanya rekayasa salam proses mekanisme pergantian pengurus P2D HKBP Riau. 

, "Saya belum mengetahui adanya rekayasa ini, dan sebaiknya dipertanyakan kepada jemaat yang mengutus sekretaris itu, dan mereka harus menjelaskan itu, mungkin suratnya sudah sampai di sekretariat, sehingga untuk saat ini saya belum bisa menanggapi," Katanya.||| Feri Sibarani




Editor : Zul

BERITA LAINNYA
Selasa, 1 September 2020 | 23:46:49
Group April Disinyalir Rencanakan Tebang Hutan Alam Riau
Minggu, 9 Agustus 2020 | 00:22:38
Feri Sibarani Jabat Ketua DPD-SPRI Riau
Sabtu, 18 Juli 2020 | 00:29:21
Yan Prana Sepi Dari Pemberitaan
BERIKAN KOMENTAR
Top