• Home
  • Pekanbaru
  • Rp 10 Triliun Kembali Diplot Untuk APBD Riau Tahun 2018…Dua Anggota Dewan Tidak Puas
Kamis, 30 November 2017 | 23:56:36

Rp 10 Triliun Kembali Diplot Untuk APBD Riau Tahun 2018…Dua Anggota Dewan Tidak Puas

illustrasi
Ilustrasi
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU///Rapat paripurna penyampaian laporan hasil kerja Banggar DPRD Riau tentang ranperda APBD Riau tahun anggaran 2018 merupakan angin segar bagi seluruh rakyat Riau, dimana dengan tercapainya kesepakatan kedua belah pihak antara pemerintah provinsi Riau dan DPRD Riau setelah melalui proses pembahasan yang alot, kini waktunya menghirup nafas segar karena Riau kembali akan di guyur uang dengan jumlah yang sangat fantastis yaitu puluhan triliun rupiah selama 12 bulan kedepan. 

 

APBD Riau Disahkan Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau Senilai Rp10,091 Triliun. Uang dengan sebesar itu tentu diharapkan dapat menjadikan Riau mengalami perubahan signifikan khususnya dibidang pembangunan, Pendidikan, dan Kesehatan. 

 

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

 

Ditengah kelegaan dan harapan tersebut, justru ditengah berjalannya sidang paripurna dewan Paripurna DPRD Riau tersebut sempat menuai protes yang keras dari beberapa legislator, namun akhirnya Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 berhasil disahkan dalam rapat paripurna DPRD Riau, Rabu (29/11/2017) malam.

 

Setelah melalui Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) yang cukup alot, akhirnya APBD Riau tahun 2018 disahkan senilai Rp10,091 triliun. Rapat dimulai dengan interupsi keras dari anggota dewan fraksi Hanura, Muhammad Aidil dengan lantang menghimbau supaya agenda sidang terkait dengan penyampaian laporan hasil kerja Banggar DPRD Riau tentang ranperda APBD Riau tahun anggaran 2018 di tunda. 

 

" Menurut saya jika dalam sidang yang membicarakan anggaran uang rakyat sebesar 10 triliun ini tidak dapat dihadiri gubernur, sebaiknya ditunda saja. Mana komitmen gubernur Riau untuk membangun Riau,  sementara hanya mendengar hasil kerja dewan saja dia tidak hadir, "ujarnya. 

 

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo dan dihadiri oleh 45 legislator, sempat berlangsung dengan lancar, sebelumnya M. Adil dari Fraksi Nasdem Hanura terus menginterupsi pimpinan rapat yang akhirnya memilih langkah politiknya untuk keluar sidang. 

 

Walaupun dipenuhi dengan interupsi, akhirnya DPRD Riau berhasil mengesankan Perda APBD Riau tahun 2018 sebesar Rp10,091 triliun.Turut hadir dalam Rapat paripurna yaitu Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, perwakilan Forkopimda Riau, para asisten dan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Riau. 

 

Diluar sidang setelah memilih keluar dari peserta sidang, Aidil yang terlihat sangat kecewa terhadap pimpinan sidang, Sunaryo ( Wakil ketua DPRD Riau) akhirnya menyampaikan rasa kekesalanya terhadap proses sidang yang menurutnya tidak dapat memperjuangkan rakyat sesuai tujuan APBD yang akan di sahkan. 

 

" APBD ini kan untuk rakyat Riau. Tetapi mana keadilan? Apakah Bengkalis dan Dumai itu bukan Riau?  Sampai paripurna ini digelar anggaran kesehatan dari nilai 10% APBD itu tidak ada untuk Bengkalis dan Dumai," Katanya. 

 

Menurutnya langkah politik yang diputuskan lebih baik, sebagai wujud memperjuangkan rakyat khususnya kabupaten Bengkalis dan Dumai. 

 

Ditengah perjalanan sidang usai keluarnya Muhammad Aidil dari ruang sidang, kembali rapat di Heboh kan oleh anggota dewan lainnya, DR. Ilyas HU, yang juga merasa rakyat dari dapilnya di wilayah Kabupaten Kampar di anak tirikan dengan tidak di akomodirnya harapan rakyat Kampar untuk membangun beberapa jembatan Penghubung. 

" Saya sangat kecewa dan merasa proses agenda sidang ini cacat hukum, karena disaat saya masih berbicara untuk menyampaikan aspirasi kami,  tau-tau pimpinan sidang langsung main ketok Palu," Katanya. 

 

Menurutnya sesuai aturan tatib dalam persidangan dewan,  apabila belum ditemukan azas mufakat dalam praktik berdemokrasi, harus dilakukan voting, namun apa yang terjadi adalah terjadi kesewenang wenangan pimpinan sidang. 

 

" Soal dia ( pimpinan sifsng-red) telah mengetok Palu saya tidak mau tau, yang jelas saya tidak mau sidang lanjut karena belum sepakat, dan harus voting," jelasnya.///Feri Sibarani

 

 

 

Editor : Zul 


BERITA LAINNYA
Sabtu, 9 Desember 2017 | 00:45:17
Koramil 01 Rumbai Bantu Korban Banjir
Kamis, 7 Desember 2017 | 16:55:59
Kesbangpol Kota Pekanbaru Sambut Baik DPC PWRIB
BERIKAN KOMENTAR
Top