Sabtu, 13 Januari 2018 | 10:46:37

Proyek 3R di Riau Dituding Sarat Korupsi

illustrasi
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU////LSM Pilar Bangsa Provinsi Riau yang diPimpin Superleni, S. Sos kembali menemukan dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu Satker di Kementerian PUPR di Provinsi Riau. 

 

Dugaan Tindakan melawan hukum tersebut terindikasi saat pihak LSM pilar bangsa yang di ketuai oleh Superleni, saat pihaknya melakukan pemantauan terhadap pembangunan 1 unit Tempat Pengelolaan Sampah ( TPS) atau yang disebut juga  dengan istilah Reuce Reduce Recyele ( 3R) di sebuah desa di kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau. 

 

Dari pantauan LSM Pilar Bangsa menyebutkan proyek yang dibangun dengan jumlah 6 unit di provinsi riau tersebut masing-masing pagu sebesar kurang lebih 500 juta rupiah berasal dari APBN, tahun anggaran 2016 dimana proses mekanisme pelaksanaan nya tidak melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 70 tahun 2012, melainkan penunjukan langsung sehingga diduga terdapat kongkalikong yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan negara. 

 

" Berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat, Ini sudah jelas tindakan melawan hukum karena pelaksanaan nya tidak melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-undang, yaitu tidak melalui proses lelang," Katanya. 

 

Menurutnya proyek yang seharusnya dapat berkontribusi mengurangi wabah penyakit di desa tersebut akibat sampah yang tidak terkelola, justru akan berujung pada pemborosan anggaran negara karena pelaksanaan di bawah tanggung jawab Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Riau di nilai sangat buruk. 

 

" Dari hasil investigasi yang kami lakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, Proyek ini kami duga hanya permainan korupsi saja,  karena terdapat sejumlah indikasi, misalnya pengadaan lahan untuk bangunan hingga saat ini belum jelas karena dibangun diatas lahan pribadi yang tidak di hibahkan, bahkan bangunan terkesan tersembunyi karena berada ditengah semak belukar dan tidak ada akses jalan, maupun listrik, " Terang Superleni. 

 

Menurutnya akibat pengadaan lahan yang tidak memiliki kekuatan hukum tersebut,  maka keberadaan bangunan yang seharusnya menjadi aset pemerintah desa itu menjadi tidak jelas alias tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

 

"Coba bayangkan, untuk siapa nantinya bangunan itu? Karena bangunan TPS ini berada diatas lahan pribadi dan berada di tengah semak belukar, apa maksud pihak terkait membangun disitu? Katanya penuh keheranan.. 

 

Selain itu atas dasar laporan oknum aparat desa setempat kembali muncul dugaan lainya yaitu adanya kesan dipaksakan pembangunan proyek TPS ini di desa tersebut, karena sebelumnya sempat pihak terkait memohonkan rekomendasi pembangunan dari desa lain, yaitu desa Teluk Kenedai yang diduga untuk menghindari pembangunan berganda karena pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 proyek yang sama telah dibangun di desa tersebut. 

 

"Ini jelas-jelas proyek akal-akalan, karena lagi-lagi berdasarkan informasi oknum aparat desa tersebut menyebutkan, pihak terkait sempat memohonkan rekomendasi untuk membangun TPS tersebut dari pihak desa lain untuk menghindari proyek yang sama dalam satu desa," Jelas Superleni. 

 

Menurut Superleni yang telah puluhan tahun menggeluti profesi LSM itu, hal lain yang ditemukan pihaknya terkait kejanggalan bangunan ini adalah jika dibandingkan bangunan TPS di desa ini dengan bangunan di 5 desa lain dengan program dan anggaran yang sama maka tidak terdapat kesamaan sama sekali, alias jauh berbeda, baik dari segi volume bangunan atau luas bangunan. 

 

"Saya semakin yakin proyek ini sarat modus yang dilakukan Satker terkait, karena jika dibandingkan dengan bangunan TPS di 5 desa lain pada program dan anggaran yang sama, maka ini sangat jauh berbeda," Sebutnya. 

 

Bahkan hingga kini pasca penyelesaian pembangunan proyek tersebut pada awal tahun 2017 tidak pernah di fungsikan alias hanya bangunan terlihat sebagai monumen, yang dinilai hanya tindakan pemborosan anggaran saja.

 

"Ini sangat fatal, dimana ternyata setelah proyek akal-akalan ini selesai di awal tahun 2017 lalu tidak pernah di fungsikan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga nyaris tidak punya kontribusi apa-apa untuk masyarakat bahkan masyarakat justru mempertanyakan tujuan keberadaan bangunan tersebut untuk apa dan milik siapa," jelasnya. 

 

Sejauh ini pihak LSM Pilar Bangsa kepada reporter media Aktual melalui keterangan pers nya di ruang kerjanya mengatakan terkait temuan pihaknya akan melaporkan hal ini kepada penegak hukum, namun diakuinya terlebih dahulu akan menunggu respon yang resmi dari Satker terkait berdasarkan surat konfirmasi yang telah dilayangkan beberapa hari yang lalu. 

 

"Kita akan ikuti prosedur yang menganut prinsip praduga tak bersalah dulu, sehingga semua dapat berjalan sebagaimana mestinya, namun jika dalam beberapa hari ini pihak Satker terkait tidak memberikan jawaban resmi,  maka dipastikan LSM pilar bangsa akan melaporkan temuan ini ke pihak penegak hukum, baik provinsi maupun ketingkat pusat, "Katanya.///Feri

 

 

 

 

Editor : Zul 


BERITA LAINNYA
Sabtu, 24 November 2018 | 23:37:39
Dewan Pers dan MOI Dukung Toro dari Kriminalisasi Pers
BERIKAN KOMENTAR
Top