• Home
  • Pekanbaru
  • Pembangunan Pasar Rakyat Tengkuh Kasim Rumbai Disinyalir Menyimpang
Sabtu, 13 Januari 2018 | 10:58:36

Pembangunan Pasar Rakyat Tengkuh Kasim Rumbai Disinyalir Menyimpang

aktualonline.com/feri sibarani
Keadaan bangunan pasar Rakyat Tengkuh kasim belum rapi saat dilaksanakan proses PHO.

aktualonline.com.PEKANBARU///Berawal dari larangan pihak pengawas proyek terhadap sejumlah wartawan yang ingin meliput proses pembangunan pasar Rakyat Tengkuh Kasim Rumbai baru-baru ini berbuntut panjang hingga pada ditemukannya indikasi kejanggalan dalam hasil pekerjaan. 

 

Berdasarkan pemantauan media pada akhir tahun 2017 lalu saat dilaksanakan PHO, terindikasi adanya kejanggalan atau terlihat belum sempurnanya pekerjaan namun proses serah terima pekerjaan tersebut terus berjalan. 

 

Kejanggalan dari hasil pekerjaan pasar Rakyat Tengkuh Kasim Rumbai yang menelan anggaran APBN sebesar 4,7 miliar melalui Tugas Perbantuan ( TP) itu yang berhasil di dokumentasikan oleh beberapa wartawan adalah pada beberapa bagian bangunan yang belum selesai seperti adanya bagian-bagian lantai yang terlihat belum di plester, bahkan sebagian ada lantai yang retak sebelum digunakan, mengindikasikan diduga  tidak sesuainya hasil pekerjaan dengan isi kontrak. 

 

Sebagaimana di lansiran berita di media online Harapan rakyat menyebutkan Pemda Pekanbaru dibawah kepemimpinan Walikota Pekanbaru, Dr H Firdaus, ST, MT dalam merealisasikan Tugas Perbantuan (TP) Kementerian Perdagangan diwakili Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu Ingot Ahmad Hutasuhut sebagai KPA/PPK, dan Denny sebagai PPTK, Kabid Perdagangan Irba Sulaiman (Tim PHO-HR) dan beberapa pegawai lainnya.

 

Dugaan kecurangan yang berpotensi korupsi atas pembangunan Pasar Rakyat Tengku Kasim kental berawal dari dilarangnya awak media melakukan peliputan. Disusul kemudian keterangan pihak-pihak terkait yang satu sama lain seolah saling lempar tanggunggjawab, mulai dari membawa Korps Polda Riau, Kejati Riau, hingga terakhir KPPN.

 

Aroma dugaan korupsi pada kegiatan pembangunan Pasar Rakyat Tengku Kasim Rumbai seolah tak terhindarkan. Berdasarkan dokumentasi sebelum maupun di saat PHO, banyak ketidak beresan pengerjaan konstruksi fisik yang HR temukan, meskipun hal tersebut dianggap bukan suatu kejanggalan menurut pihak-pihak terkait, padahal jika merujuk pada perpres No 54 Tahun 2012 jo Nomor 70 tahun 2012 Pasal 95 terkait prasyarat sebelum melakukan PHO dengan tegas disebutkan, bahwa Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.

 

Rizky yang juga sebagai Kasi Datun Kejari Pekanbaru yang menurut PPTK adalah Ketua TP4D, dibantah keras oleh Kasi Intel Kejari Pekanbaru. Sewaktu ditemui di ruang kerjanya, Kasi Intel Kejari Pekanbaru, Ahmad Fuady, menyebut dirinya adalah Ketua TP4D.

 

"Saya Ketuanya, Bang. Kalau Bapak Kasi Datun Sekertaris TP4D," kata Ahmad Fuady.

 

Kasi Datun Kejari Pekanbaru, Rizky, menyayangkan pemberitaan HR sebelumnya, dan mengaku siap untuk melakukan verifikasi dokumen dan pemantauan ulang ke lokasi atas kegiatan Pasar Tengku Kasim.

 

"Kan, aku yang ijinkan media untuk meliput sewaktu PHO, pada saat itukan hampir dilarang. Semua hasil pengawasan yang kami lakukan berdasarkan dokumentasi dan keterangan konsultan sebagai yang merupakan perpanjangan tangan kami," kata Rizky,seperti dilansir oleh Harapan rakyat. com.

 

Menyikapi adanya beberapa item kegiatan yang belum terlaksana, diluar item lampu yang belum terpasang dan jumlah los pedagang yang kurang, TP4D Kota Pekanbaru menganjurkan HR untuk merinci temuannya dan bahan pendukung, agar TP4D mempelajari dan mencocokkan data yang diperoleh dari Konsultan Pengawas sebagai perpanjangan tangan.

 

*Sekretaris TP4D yang juga Kasi Datun Kejari Kota Pekanbaru

 

"Semua kemungkinan bisa terjadi, Bang. Kita mana tau yang ditunjukin ke kita benar atau tidak. Namun berdasarkan data yang mereka berikan, ya semua sesuai. Kalau soal lampu, nanti kita perintahkan agar segera dipasang, urusan Dinas terkaitlah kalau itu hilang," kata Rizky.

 

Rizky sangat menyayangkan hal tersebut sampai ke Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Riau. Sebagai pengawas, TP4D bukan orang tehnik, namun untuk pegangan TP4D memiliki surat pernyataan dari Kontraktor Penyedia dan Konsultan Pengawas terkait informasi dan data yang disampaikan kepada TP4D adalah benar dan kesiapan pihak terkait untuk diproses apabila ada kebohongan.

 

"Kita punya pegangan berupa surat pernyataan dari Kontraktor maupun Konsultan Pengawas yang isinya menyatakan; kalau data yang disampaikan sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen yang ada, serta kesiapan untuk diperiksa apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan terkait hal tersebut," kata Rizky.

 

Terkait keikutsertaan TP4D dalam kegiatan pemerintah, Anwar Fuady selaku Ketua TP4D Kejari Kota Pekanbaru menyebutkan, bahwa pendampingan TP4D dalam kegiatan Pemda Pekanbaru adalah berdasarkan permohonan.

 

"TP4D melakukan pengawasan apabila ada permohonan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan," tandas Anwar Fuady.///Feri

 

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Sabtu, 24 November 2018 | 23:37:39
Dewan Pers dan MOI Dukung Toro dari Kriminalisasi Pers
BERIKAN KOMENTAR
Top