• Home
  • Pekanbaru
  • Gawat !!!! Pintu Masuk Ruang Komisi DPRD Riau Dilengkapi Sistem Kode Rahasia
Kamis, 18 Januari 2018 | 14:37:52
* Ibarat Kamar Hotel

Gawat !!!! Pintu Masuk Ruang Komisi DPRD Riau Dilengkapi Sistem Kode Rahasia

aktualonline.com/feri sibarani
Gawat !!!! Pintu Masuk Ruang Komisi DPRD Riau Dilengkapi Sistem Kode Rahasia
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU////Ruang komisi DPRD Riau telah berubah eksklusif ibarat menjadi kantor perusahaan pribadi atau Hotel yang terkesan sangat rahasia dan tertutup, dimana disetiap pintu ruang komisi yang seharusnya sangat bersifat terbuka untuk umum itu, kini telah berubah, dan terkesan seperti Hotel. 

 

Pemandangan yang tidak lazim terjadi di lingkungan DPRD Riau, tepatnya pintu setiap ruang komisi, kini telah dipasang kunci digital dengan sistem akses melalui kode rahasia yang tidak mungkin dapat dilewati oleh wartawan sebagai lembaga pengawas dan masyarakat luas yang ingin menyaksikan setiap kegiatan dewan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. 

 

Awal tahun 2018 ini memang terjadi hal yang mengejutkan bagi wartawan yang hari-harinya bertugas di DPRD Riau, yang biasanya para pemburu berita itu dapat leluasa menemui setiap anggota dewan untuk di konfirmasi, kini keadaan telah berubah.

 

Kondisi ini sangat menyulitkan dan dikeluhkan oleh wartawan yang hari-harinya mencari berita di gedung rakyat tersebut, karena kebijakan Sekwan DPRD Riau Kaharudin ini secara nyata telah menghalangi kerja wartawan dalam mencari berita.

 

Menanggapi hal ini ketua Wartawan Parlemen Riau (WPR) DPRD Riau, Edi Gustien sepakat menyatakan apa yang dilakukan oleh Sekwan DPRD Riau Kaharudin sebagai bentuk menghalang-halangi kerja wartawan, 

 

" Kebijakan Sekwan DPRD Riau ini bertentangan dengan UU Pokok Pers nomor 40 tahun 1999, karena telah menghalang-halangi kerja wartawan dalam mencari berita, sangsinya bisa dipidana," kata Edi Rabu (17/1/18) di DPRD Riau.

 

Meskipun demikian Edi masih mempertimbangkan untuk melaporkan kepada Komisi Informasi (KI) Riau dan aparat penegak hukum atas kebijakan Sekwan DPRD Riau yang bertentangan dengan UU Pokok Pers tersebut dan berharap Sekwan dan pimpinan DPRD Riau bisa mencarikan solusi sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

 

"Wartawan yang tergabung di WPR DPRD Riau, sudah paham soal keamanan dan ketertiban di DPRD Riau, kami tidak pernah menganggu ketertiban di DPRD Riau apalagi melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti mencuri atau aksi kriminal lainnya," tegas Edi.

 

Namun Sekwan DPRD Riau Kaharudin membantah jika kebijakan dirinya tersebut bukan untuk menghalangi kinerja wartawan tetapi demi ketertiban dan keamanan di gedung rakyat tersebut.

 

"Pemasangan kunci itu bukan untuk menghalangi kerja wartawan tapi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan anggota dalam bekerja. Siapapun bisa bertemu dengan anggota dewan dengan difasilitasi oleh tenaga pengamanan yang nanti akan ditunjuk untuk tugas tersebut.

 

Disamping itu lanjut mantan sekretaris Disdik Riau ini pemasangan kunci tersebut untuk menghindari adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bebas berkeliaran dan keluar masuk ke ruang kerja dewan tanpa izin.

 

"Beberapa bulan terakhir terjadi kehilangan HP di ruang kerja akibat pengamanan terlalu longgar," bebernya.

 

Namun alasan Sekwan ini tidak cukup kuat terkait kehilangan HP anggota dewan, karena setiap ruangan komisi bahkan sudut ruangan lainnya terpasang CCTV jika memang anggota dewan kehilangan HP pelakunya bisa ditangkap karena terlihat CCTV, yang baru dipasang kembali oleh Sekwan setelah diperintah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun lalu.

 

Menanggapi hal ini Sekwan mengatakan CCTV hanya sebagai alat untuk pemantauan, tidak bisa menghalangi orang bebas berkeliaran.

 

Pada tanggal 11 Desember 2017 lalu WPR DPRD Riau melakukan Studi Jurnalistik ke DPR RI dan mendapat penjelasan langsung dari ketua Wartawan Parlemen MPR RI DPR RI dan DPD RI, jika mereka tidak dibatasi untuk memasuki ruang rapat paripurna dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya. 

 

Para wartawan yang hari-harinya mencari berita di Senayan cukup dibekali kartu identitas sebagai wartawan liputan MPR RI, DPR RI dan DPD RI ditandatangani oleh ketua lembaga tertinggi negara tersebut. Para wartawan hanya tidak boleh memasuki ruangan rapat jika rapat tersebut sifatnya tertutup. Namun setelah usai rapat AKD tersebut wajib menjelaskan kepada media tentang hasil rapat diruangan media center.

 

"Harusnya ini yang ditiru oleh Sekwan DPRD Riau. Jangan seperti saat ini, wartawan terkesan tidak diperhatikan padahal wartawan adalah mitra DPRD Riau yang menyampaikan informasi kepada publik tentang apa yang dibuat oleh anggota DPRD Riau," kata Edi.

 

Namun Sekwan Kaharudin malah menyatakan peraturan itu berlaku untuk semua tamu, lalu menanyakan mengapa wartawan merasa dikecualikan, 

 

" Mengapa bapak merasa dikecualikan, pengaturan itu kan untuk semua tamu," ujarnya

 

Pernyataan Sekwan tersebut seolah-olah wartawan yang sehari-harinya mencari berita di DPRD Riau adalah tamu bukan mitra DPRD Riau.

 

"Oo jadi kami bapak anggap tamu bukan mitra DPRD Riau?

 

" Terserah lah pak Edi saya sudah jelaskan panjang lebar tentang hal tersebut. Kalau pak Edy tetap ngotot dengan persepsi pak Edi silahkan saja," imbuhnya.

 

Disisi lain,  tanggapan dari masyarakat yang diwakili oleh LSM pilar bangsa melalui ketua LSM tersebut, Superleni, S. Sos, pada kesempatan berdiskusi terkait ditutup nya pintu ruang komisi DPRD Riau menyebutkan bahwa sikap seperti itu sama saja melarang. 

, " Pertanyakan saya, apakah dengan ditutup nya pintu dengan sistem kode akses itu mempersulit khususnya bagi wartawan yang mencari berita atau tidak? Jika ya,  berarti kebijakan itu sama saja melarang," Sebutnya. 

 

Menurutnya, jika sekretaris dewan melakukan itu,  seharusnya didepan pintu ruang komisi yang telah di kunci dengan sistem rahasia itu harus ditempatkan personil yang bertugas membuka pintu sewaktu-waktu wartawan ingin masuk mencari narasumber. 

 

" Karena dewan itu tugasnya bekerja untuk dan demi rakyat pak, sehingga sudah semestinya wartawan itu setiap waktu pasti akan mencari mereka untuk konfirmasi atau wawancara terkait berbagai masalah dan hasil yang dikerjakan oleh dewan,  ini kok malah jadi seperti Hotel pake kunci rahasia apa maksud sekretaris dewan ini," Terangnya. 

 

Superleni yang telah lama eksis di dunia LSM itu juga menyayangkan sikap dewan dan sekretaris dewan DPRD Riau yang mempersulit wartawan dan masyarakat untuk bertemu dengan  wakil rakyat, yang mana seharusnya di era Presiden Jokowi ini justru di wajibkan semua Aparatur dan pejabat pemerintahan harus lebih transparan kepada masyarakat. 

 

" Jika ini yang dilakukan oleh dewan atau sekretaris dewan, maka jangan salahkan jika kecurigaan dan asumsi negatif dari wartawan bahkan masyarakat semakin meningkat terhadap kinerja dewan khususnya DPRD Riau," pungkasnya.///Feri Sibarani

 

 

 

 

 

Editor : Zul 


BERITA LAINNYA
Senin, 17 September 2018 | 23:50:37
Ketua Satma IPK Kota Pekanbaru Angkat Bicara
Kamis, 13 September 2018 | 23:51:50
Pemimpin Dengan Mimpi Membangun
Kamis, 13 September 2018 | 13:04:21
3 Bulan Belum Tunjukkan Perkembangan
Senin, 10 September 2018 | 12:18:43
Bentuk Aksi Solidaritas !!! Wartawan Serbu Polda Riau
BERIKAN KOMENTAR
Top