• Home
  • Pekanbaru
  • Dicurigai !!!! Proses Eksekusi PTPN-V Dinilai Sarat Kejanggalan
Kamis, 1 Februari 2018 | 01:29:00

Dicurigai !!!! Proses Eksekusi PTPN-V Dinilai Sarat Kejanggalan

aktualonline.com/feri sibarani
Dicurigai !!!! Proses Eksekusi PTPN-V Dinilai Sarat Kejanggalan
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU///Dalam sidang pengadilan terhadap perkara kasus kehutanan yang dilakukan oleh PTPN-V dilaksanakan di kantor pengadilan negeri Bangkinang Kabupaten Kampar,  diduga sarat kejanggalan,

 

Dengan Surat PN Bangkinang Nomor. W4.U7/277/HK.02/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang sengketa lahan antara PTPN V (Persero) dengan Yayasan Riau Madani, memerintahkan eksekusi lahan seluas 2.823,52 Ha yang merupakan perkebunan sawit.

 

Pada angka 5 amar putusan berbunyi "menghukum tergugat supaya mengosongkan objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa kepada status dan fungsinya kembali sebagai kawasan hutan dengan cara melakukan penebangan pohon kelapa sawit di atas areal seluas 2.823,52 Ha dan kemudian melakukan penanaman kembali dengan menanam tanaman akasia (hutan tanaman industry) serta merawat dan memupuknya sampai tumbuh dengan sempurna."

 

Dengan putusan eksekusi terhadap lahan perkebunan sawit PTPNV seluas 2.823  tersebut, ternyata akhirnya menuai protes dan kecurigaan dari berbagai pihak, dimana putusan pengadilan yang memenangkan penggugat ( Yayasan Riau  Madani),  Diduga adalah pesan sponsor atau ada becking. 

 

Kecurigaan sejumlah pihak tersebut bukan tidak beralasan, namun sangat diperkuat sebagaimana disampaikan oleh bidang Humas PTPN V Ricky dalam keterangan pers nya kepada Media mengatakan bahwa hakim pengadilan negeri Bangkinang Kabupaten Kampar disebut melanggar aturan hukum dan cacat hukum dalam memutus perkara, karena objek perkara yang telah diputus masih dalam tahap proses hukum perdata dengan gugatan masyarakat atas 700 hektar lahan yang telah memiliki sertifikat tanah. 

 

"Seyogyanya keputusan yang diambil PN Bangkinang sejalan dengan hukum acara yang berlaku dan menimbulkan rasa keadilan. Saat ini masih ada perlawanan pihak ketiga yaitu dari warga Desa Kabun Kecamatan Tapung terhadap objek perkara yang sama," kata Risky kepada wartawan Selasa (30/1/2018) malam.

 

Bahkan akibat putusan pengadilan Bangkinang Kabupaten Kampar yang diduga bertindak sepihak itu memaksa ketua Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan ( SPTP) PTPNV Asmanudin Sinaga angkat bicara. 

 

''Saya heran, sampai saat ini masih ada gugatan masyarakat atas objek perkara yang sama. Dari 2800-an hektar yang harus ditumbang, ada 700 Ha lahan punya masyarakat yang sudah bersertifikat hak milik,'' katanya.

 

Disebutkannya, gugatan dari 70 anggota KUD Bumi Asih selaku pemilik lahan 700 Ha yang menolak putusan PN Bangkinang, saat ini statusnya belum incraht karena masih dalam tahap kasasi.

 

Sementara mantan Sekretaris Yayasan Riau Madani ( Penggugat),  Ir. Tommy Simanungkalit, SH, juga mengomentari putusan pengadilan tersebut dengan mengatakan ada ke anehan dalam proses hukum yang merugikan perusahaan negara itu. 

 

"Aset negara di lindungi dan di jaga,  juga dipertahankan serta di amankan oleh negara,  PROTAP nya jelas," ujarnya.

 

Tommy juga mengatakan bahwa perizinan PSPI perlu dipertanyakan Karena pemilik sebenarnya adalah Surya Dumai Group dan Izin tidak boleh di pejual belikan atau di pindahtangankan ke SINARMAS GROUP (ARARA).

 

"Jadi Aset negara tdk bisa di eksekusi. Tuntutan Riau Madani harus berbunyi lahan dikemblikan ke negara, bukan di ambil alih oleh pihak turut tergugat PT PSPI,"Katanya. 

 

Menurutnya Selain beberapa keanehan diatas, hal yang tak kalah menarik adalah putusan pengadilan ini akan lebih terkesan cacat hukum jika dirujuk dari kronologis gugatan yayasan Riau Madani terhadap objek perkara, dimana ternyata gugatan ditujukan bukan hanya pada PTPNV melainkan juga ditujukan kepada Kebun Air Jernih ( Lorena) dengan status sama-sama menguasai lahan yang sama dengan kasus yang sama, namun PT. Lorena memenangkan perkara, sedang PTPNV kalah dengan  hukuman eksekusi lahan. 

 

" Ini kan sangat aneh, ketika ada gugatan terhadap dua pelanggar hukum dengan kasus yang sama dan pada objek yang sama, tetapi yang satu menang dan yang lain kalah, ini ada apa?," Tanya Tommy penuh keheranan. 

 

Menurutnya putusan pengadilan yang terkesan sepihak ini perlu dilakukan Peninjauan oleh komisi yudicial, agar semuanya menjadi terang benderang. 

 

Sebagaimana diutarakan Ir Tommy FM, mantan Sekretaris Yayasan Riau Madani yang dilansir oleh Harian Radar Riau, Ia berharap, Komisi Yudisial (KY) perlu turun tangan melakukan penyelidikan kepada seluruh majelis hakim yang mengadili perkara gugatan legal standing Yayasan Riau Madani lawan PTPN V Riau, yang dimenangkan Riau Madani.

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua LSM IPSPK3 RI, Ir. Ganda Mora dalam pengamatan pihaknya kepada koresponden media Aktual mengatakan bahwa putusan pengadilan negeri Bangkinang Kabupaten Kampar atas PTPNV dinilai penuh tanda tanya. 

 

" Putusan Ini sangat rancuh pak, karena ada dua perusahaan yang sama-sama tergugat dengan kasus yang sama pada lahan yang sama,  Sementara gugatan kepada PTPNV berhasil dimenangkan oleh yayasan Riau Madani, sedangkan atas perusahaan kebun Lorena yayasan Riau Madani kalah, ini ada apa??, "Kata Ganda keheranan. 

 

Bagi Ganda Mora yang kerap mengungkap kasus korupsi di Riau ini, menilai putusan pengadilan negeri Bangkinang ini menjadi tanda  tanya semua orang, apalagi biaya menggugat dan eksekusi lahan menurutnya membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga patut diduga adanya konspirasi dibalik kejanggalan ini. 

 

" Ini kan patut dicurigai ada permainan pihak tertentu dibalik putusan ini,  karena bagaimana mungkin sebuah yayasan Riau Madani mampu membiayai gugatan dan biaya eksekusi lahan seluas 2.823 Hektar," jelasnya.////Feri Sibarani

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Kamis, 16 Agustus 2018 | 12:37:51
Disdik Riau Sambut Baik Sosialisasi TP4D Kejati
Selasa, 14 Agustus 2018 | 12:36:24
Ketua YPC Syahriwal Hormati Proses Hukum di Pengadilan
BERIKAN KOMENTAR
Top