• Home
  • Pekanbaru
  • Drs. Makmur Marbun Sebut Sekda Kota Pekanbaru, M. Noer Tidak Langgar Undang-undang.
Sabtu, 3 Februari 2018 | 00:15:52

Drs. Makmur Marbun Sebut Sekda Kota Pekanbaru, M. Noer Tidak Langgar Undang-undang.

aktualonline.com/feri sibarani
Sekda Kota Pekanbaru, M. Noer
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU///Untuk menjawab pertanyaan berbagai kalangan terkait kekisruhan yang terjadi antara Sekda Kota Pekanbaru, M. Noer dan bawaslu terkait ke ikut sertaan dirinya di acara syukuran Firdaus atas diterimanya SK penetapan calon gubernur Riau dari partai Demokrat baru-baru ini telah menemukan titik terang. 

 

Hal itu ditegaskan oleh Sekda Kota Pekanbaru, M. Noer kepada Media di ruang kerjanya Kamis (1/2/2018) yang mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri dan Lembaga-lembaga lain yang terkait di jakarta. 

 

" Dalam rapat awal, Disana  Kita diberi ruang berdiskusi dan menjelaskan semuanya dihadapan kementerian dalam negeri dan Kelembagaan lainya, yang dipimpin oleh Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian perangkat Daerah,  Drs. Makmur Marbun, M. Si," kata M.  Noer kepada Media. 

 

Selain kementerian dalam negeri, menurut M. Noer yang didampingi oleh bidang Ortal dan humas Pemko Pekanbaru itu, hadir dalam rapat awal tersebut berbagai Kelembagaan lain seperti kementerian PAN RB, Badan Kepegawaian Nasional, dan Komisi ASN, yang akhirnya kesemuanya sama-sama menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Sekda Kota Pekanbaru, M. Noer tidak melanggar Undang-undang apapun. 

 

"Setelah kita berikan keterangan secara akurat, maka Pernyataan Bapak Makmur Marbun sebagai Dirjen di kementerian dalam negeri yang disaksikan oleh seluruh lembaga lain saat itu menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran apapun atas apa yang saya lakukan," Jelasnya. 

 

Alasan pihak kementerian untuk menyampaikan pernyataan itu disebut M. Noer adalah berdasarkan keterangan pihaknya dan Undang-undang yang menyatakan bahwa pelanggaran itu bisa terjadi apabila telah memasuki tahap pilkada atau calon gubernur. 

 

" Kejadian kan bukan diwaktu tahapan Pilkada, atau setelah penetapan calon oleh KPU, tapi diluar masa tahapan Pilkada atau masih bakal calon, sehingga apa yang dilanggar?," Tanya M. Noer yang ditambah tawa khasnya. 

 

Menurutnya, pernyataan Dirjen Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian perangkat Daerah itu bukanlah pendapat pribadi, melainkan merupakan kesimpulan rapat awal dari keseluruhan peserta rapat yang dihadiri oleh berbagai Kelembagaan lainya. 

 

" Kami berpegang pada pernyataan sikap kementerian dalam negeri dan lembaga lainya di akhir rapat awal, bahwa saya tidak terindikasi melanggar undang-undang sebagaimana disebutkan," katanya.///Feri Sibarani

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Jumat, 5 Oktober 2018 | 11:04:01
Parlemen Riau Peduli Korban Tsunami Palu
BERIKAN KOMENTAR
Top