• Home
  • Pekanbaru
  • PTPN V Dieksekusi…Aset Negara Terancam Hilang,Rakyat Rohul Menangis
Jumat, 16 Februari 2018 | 17:51:03

PTPN V Dieksekusi…Aset Negara Terancam Hilang,Rakyat Rohul Menangis

aktualonline.com/feri sibarani
Demonstrasi yang dilakukan oleh Jembatan Aspirasi Rakyat Umum ( Jarum), didepan kantor Kejati Riau Kamis,(15/2/2018).
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU///Polemik atas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar, dan putusan eksekusi dari Mahkama Agung ( MA) terhadap PTPN V di Kabupaten Kampar Riau,  atas perkebunan sawit seluas 2.800 hektar yang ternyata turut melibatkan lahan sejumlah besar masyarakat Rohul hingga kini belum ada penyelesaian.

 

Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat Rohul yang terimbas akibat putusan pengadilan negeri Bangkinang Kabupaten Kampar dan putusan eksekusi oleh MA, terhadap lahan perkebunan mereka, hingga kini masih menyisakan rasa ketidakadilan dan tangisan yang memilukan.

 

Setidaknya hal itulah yang disampaikan oleh sekelompok mahasiswa pendemo yang menamakan diri sebagai Jembatan Aspirasi Rakyat Umum ( Jarum) di halaman Kejati Riau, Kamis (15/2/2018), dimana dalam orasinya koordinator lapangan dengan lantang mengatakan agar Kejati Riau segera menyelidiki pelanggaran hukum terkait putusan pengadilan negeri Bangkinang yang merugikan sejumlah besar masyarakat Rohul, dalam proses penegakan hukum lahan PTPN V baru-baru ini.

 

" Kita meminta Kejati Riau untuk mengusut adanya dugaan take over izin menteri kehutanan dari PT. PSPI, serta meminta Kejati Riau menelusuri kepentingan PT. Sinar Mas Group dalam perkara PTPN V ini,"  Ungkap Korlap demonstrasi kepada Wartawan.

 

Menurutnya pihaknya sangat menyesalkan putusan pengadilan Kampar yang dianggap telah mencederai prinsip keadilan dan telah melukai hati rakyat Rohul, karena pengadilan Kampar telah mengambil putusan atas lahan rakyat Rohul yang dinilai sarat permainan.

 

Permasalahan terkait lahan HTI yang sejatinya dikuasai oleh PT. PSPI ini semakin menambah indikasi saratnya permainan kongkalikong sebab Berdasarkan informasi yang didapat dari pihak perusahaan PT. Surya Dumai Group terkait kepemilikan PT. PSPI, menurut pihak PT. Surya Dumai yang diperoleh pada hari itu juga mengatakan bahwa PT. PSPI sebagai pemilik izin pelepasan kawasan seluas 50.725 hektar sesuai dengan skep. Menteri kehutanan RI. No. 249/KPTS-II/1998 kepada PT. PSPI ternyata telah melakukan pemindah tanganan kepada pihak lain, yang konon bertentangan dengan Undang-undang kehutanan.

" Dan kami telah mendapatkan jawaban dari pihak PT. Surya Dumai Group hari ini,  bahwa ternyata PT. PSPI sejak tahun 2007 tidak lagi bagian dari PT. Surya Dumai Group, dan disebutkan bahwa telah terjadi take over kepada pihak lain, yang dengan jelas hal itu melanggar undang-undang kehutanan, "kata Korlap Jarum.

 

Di akhir aksi demo yang berjumlah 50 orang tersebut, sang Korlap dengan lantang mengatakan jika pihak Kejati Riau dalam waktu 2 minggu tidak menindaklanjuti tuntutan pihaknya, maka barisan demonstrasi berjanji akan turun dengan jumlah demonstrasi yang lebih besar.

 

" Kami minta kepada Kejati Riau agar segera membatalkan putusan pengadilan negeri Bangkinang Kabupaten Kampar yang telah menyengsarakan rakyat Rohul, jika tidak kami beri waktu 2 minggu apabila tuntutan ini tidak ditindak lanjuti, maka kami akan turun dengan jumlah yang jauh lebih besar lagi, "teriak Korlap didepan pintu gerbang Kejati Riau.//Feri Sibarani

 

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Senin, 17 September 2018 | 23:50:37
Ketua Satma IPK Kota Pekanbaru Angkat Bicara
Kamis, 13 September 2018 | 23:51:50
Pemimpin Dengan Mimpi Membangun
Kamis, 13 September 2018 | 13:04:21
• 3 Bulan Belum Tunjukkan Perkembangan
Senin, 10 September 2018 | 12:18:43
Bentuk Aksi Solidaritas !!! Wartawan Serbu Polda Riau
BERIKAN KOMENTAR
Top