• Home
  • Pekanbaru
  • Soal Polemik Eksekusi PTPN V….DR. Suhendro, SH., M.hum Angkat Bicara
Rabu, 21 Februari 2018 | 23:15:01

Soal Polemik Eksekusi PTPN V….DR. Suhendro, SH., M.hum Angkat Bicara

aktualonline.com/feri sibarani
DR. Suhendro, SH. M.hum
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU////Bergulirnya gelombang perlawanan dari masyarakat kabun Kabupaten Kampar terhadap putusan eksekusi dari Mahkamah Agung ( MA) yang di awali oleh putusan pengadilan negeri Bangkinang Kabupaten Kampar terhadap PTPN V semakin menegangkan. 

 

Berbagai arus perlawanan dari masyarakat kabun Kabupaten Kampar terkait putusan pengadilan negeri Bangkinang Kabupaten Kampar terhadap PTPN V terus Bergulir, pasalnya putusan tersebut ternyata telah Merampas Hak milik warga secara semena-mena. 

 

Berdasarkan informasi yang beredar di media dan pernyataan pihak PTPN V melalui bidang Humas PTPN V baru-baru ini mengatakan bahwa masyarakat kabun yang tergabung dalam kelompok koperasi Bumi Asih tersebut akan melakukan perlawanan secara intensif hingga hak mereka dikembalikan. 

 

Menanggapi polemik yang terjadi atas putusan pengadilan negeri Bangkinang Kabupaten Kampar ini,  Salah satu Pakar hukum Riau, DR. Suhendro, SH.,M.hum dari universitas Lancang Kuning pun turut memberikan komentar. 

 

" Jika dalam sebuah putusan eksekusi itu terdapat lahan atau areal pihak lain yang terkena eksekusi, maka pihak lain yang terkena dan tidak tergugat itu boleh melakukan perlawanan hukum," katanya,

 

Menurutnya sepanjang masyarakat atau koperasi Bumi Asih tersebut tidak turut sebagai tergugat dalam putusan, maka masyarakat yang menjadi korban boleh melakukan perlawanan dengan menggugat pengadilan atau eksekusi. 

 

"Boleh saja masyarakat yang merasa dirugikan oleh eksekusi itu melakukan gugatan perlawanan, karena itu diatur dalam proses hukum acara perdata," terangnya. 

 

Bahkan Suhendro yang kerap memberikan komentar di media terkait proses hukum di Riau itu, juga menegaskan bahwa kesalahan locus eksekusi yang ternyata berbeda didalam putusan dan fakta lapangan, yaitu eksekusi di Kabupaten Kampar, sementara areah perkebunan masyarakat berada di Kabupaten Rohul, menurut Suhendro menjadi dasar yang kuat bagi masyarakat dalam memperjuangkan haknya. 

 

" Ya, justru dengan adanya kesalahan locus dalam putusan itu, menjadi dasar yang kuat bagi masyarakat untuk melakukan perlawanan, karena mereka tidak turut sebagai tergugat sehingga harus dipertahankan hak mereka,"katanya kepada Reporter aktualonline.com. Rabu (21/2/2018).////Feri Sibarani

 

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Kamis, 7 Juni 2018 | 20:53:44
Sapma IPK Riau Berbagi Takjil
Selasa, 5 Juni 2018 | 20:08:09
IPK Provinsi Riau Perduli Anak Yatim Piatu
Kamis, 17 Mei 2018 | 00:02:48
DPRD Riau Kecolongan Dari Sisi Pengawasan
BERIKAN KOMENTAR
Top