• Home
  • Pekanbaru
  • Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terhadap PTPN V "Berbuntut" Panjang
Rabu, 21 Februari 2018 | 23:20:21

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Terhadap PTPN V "Berbuntut" Panjang

aktualonline.com/feri sibarani
Asisten Humas PTPN V Provinsi Riau, Risky.
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.RIAU///Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/pdt.G/2013/PN.BKn junto Nomor: 154/PDT/2014/PT.PBR terhadap perkebunan PTPN V Kabupaten Kampar, yang telah berkekuatan hukum tetap dan akan dilaksanakan eksekusi, ternyata Berbuntut panjang, alias tertunda proses eksekusinya. 

 

Polemik pun terjadi atas putusan pengadilan negeri Bangkinang Kabupaten Kampar itu,  manakala ternyata didalam areal PTPN V yang telah diputus eksekusi tersebut terdapat lahan perkebunan masyarakat tempatan yang telah sejak tahun 1999 telah dibangun dengan pola KKPA dengan pihak PTPN V. 

 

Hal ini tentu saja telah membuat masyarakat pemilik lahan menjadi berang dan tidak terima dengan perlakuan semena-mena oleh pihak penegak hukum  (Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar), karena akibat putusan pengadilan tersebut, hak masyarakat atas lahanya akan terancam hilang untuk selamanya. 

 

Informasi ini juga dibenarkan oleh pihak PTPN V, melalui asisten humas PTPN V, Risky diruangan kerjanya di kantor pusat PTPN V Pekanbaru kepada Reporter aktual.com. mengatakan, bahwa pihaknya juga turut prihatin dengan berimbas nya putusan pengadilan negeri Bangkinang itu terhadap masyarakat kabun Kabupaten Rohul yang ternyata dalam laporan gugatan pihak Riau Madani, tidak turut sebagai tergugat. 

 

"Informasi yang kita terima dari masyarakat disana mengatakan mereka akan terus melakukan perlawanan terhadap putusan tesebut, karena putusan pengadilan negeri Bangkinang dianggap telah merampok hak masyarakat kabun khususnya bagi mereka sebagai pemilik lahan dan telah bersertifikat, karena mereka tidak mau kehilangan haknya begitu saja, " jelas Risky, Rabu (21/2/2018). 

 

Karena sejauh ini dari perspektif pihak PTPN V maupun masyarakat yang terancam kehilangan hak, menilai putusan pengadilan negeri Bangkinang Kabupaten Kampar,  selain telah mengancam hilangnya aset negara, hal itu juga telah melukai hati rakyat kebun Kabupaten Rohul. 

 

" Perlawanan ini akan dilakukan masyarakat dengan cara menggugat putusan, dan mempertanyakan terkait locus perkara yang ternyata berbeda dalam putusan dan di lapangan," terang Risky. 

 

Menurutnya dalam gugatan perkara tersebut diatas, telah dijelaskan letak objek

tanah sengketa berada di Desa Sei Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Kampar, tetapi faktanya yang akan di eksekusi berada di wilayah Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dan menyasar ke lahan milik warga Desa Kabun.

 

" Bahwa perlu kami sampaikan, lahan kebun yang dikuasai dan ditanami oleh PTPN. V Sei. Batulangka (SBL) adalah berasal dari tanah ulayat Ninik Mamak Pemangku Adat Kenagarian Kabun yang di peroleh secara turun temurun hingga saat ini, dengan batas ulayat yang jelas sesuai dengan tombo adat " cucu air gilingan sarok, " Imbuhnya. 

 

Terkait aksi perlawanan oleh masyarakat kabun sebagaimana disebutkan Risky berdasarkan informasi yang didapat oleh pihaknya, Kepala ninik/mamak masyarakat kabun, Abdul. M yang sekaligus juga menjabat sebagai ketua koperasi Bumi Asih hingga berita ini dimuat belum dapat dihubungi melalui telepon seluler nya. 

 

Namun disisi lain,  Muhammad Aidi, seorang anggota DPRD Kabupaten Rohul dari komisi III yang membidangi Kesra juga turut memberikan dukungan Moril terhadap masyarakat kabun yang sedang berjuang mempertahankan haknya. 

 

" Terkait dengan putusan pengadilan itu, saya sebagai anggota dewan yang peduli dengan masyarakat kabun sangat mendukung upaya rakyat untuk memperjuangkan haknya, dengan cara apapun yang jelas sebagai rakyat yang haknya dirampas, harus melakukan perlawanan, dan saya akan dukung, " katanya.///Feri Sibarani

 

 

 

Editor : Zul

BERITA LAINNYA
Jumat, 5 Oktober 2018 | 11:04:01
Parlemen Riau Peduli Korban Tsunami Palu
BERIKAN KOMENTAR
Top