Jumat, 6 April 2018 | 13:53:55

Pemprov Bangun Gedung Kejati Riau

aktualonline.com/feri sibarani
Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Uung Abdul Syukur, SH.MH
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKENABRAU///Tak hanya Polda Riau yang memperoleh hibah gedung dari Pemprov Riau, kali ini Kejati Riau pun kejipratan anggaran sebesar 89 miliaran dalam bentuk hibah Gedung yang berasal dari APBD Riau tahun 2018.

Realisasi hibah gedung Kejati Riau tersebut dimulai sejak dilakukannya tanda tangan kontrak kerja, antara dinas PUPR provinsi Riau dan pihak kontraktor pelaksana Hutama karya hari ini, Senin, 2/4/2018 di komplek perkantoran Kejati Riau.

Dalam sambutannya pihak Pelaksana proyek PT.Hutama Karya didepan kepala dinas PUPR provinsi Riau, Dadang Eko Purwanto, yang dihadiri Kejati Riau Uung Syukur, SH.MH pihak kontraktor Hutama karya mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Riau.

"Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah provinsi Riau melalui dinas PUPR atas kepercayaan yang diberikan untuk menyelesaikan pembangunan kantor Kejati Riau,"katanya.

Menurutnya proses pembangunan kantor Kejati Riau tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan di awal bulan April ini ditargetkan selesai sebelum berakhir tahun 2018.

"Kami butuh dukungan dari semua pihak dan khususnya kejaksaan,agar proses pembangunan kantor ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama,"ungkapnya.

Sementara kepala kejaksaan tinggi Riau, Uung Syukur,SH.MH dalam sambutannya juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada pihak pemerintah provinsi Riau dan DPRD Riau yang telah menganggarkan biaya pembangunan gedung baru kejaksaan tinggi, karena kebutuhan gedung yang memadai bagi kejaksaan tinggi Riau sudah sangat mendesak.

"Terimakasih kami sampaikan kepada pemerintah provinsi Riau dan DPRD Riau yang telah memberikan anggaran biaya Untuk Pembangunan Gedung ini, kami memang sudah mendesak untuk memiliki kantor yang memadai bagi pelayanan masyarakat,"kata Uung.

Dalam keterangan persnya, kepala kejaksaan tinggi Riau memaparkan terkait progres pembangun gedung kantor Kejati Riau yang baru dan sumber anggaran sebesar 89 miliar lebih yang berasal dari uang rakyat Riau.

" Selain kepada pemerintah, kami juga berterima kasih kepada masyarakat Riau,karena telah perduli dengan keberadaan kantor kejaksaan yang memang sudah tidak memadai lagi, baik lapangan parkir, maupun ruangan kerja, sehingga dengan adanya gedung baru ini kinerja kami akan lebih baik,"katanya.

Adapun progres pembangunan kantor baru Kejati Riau ini akan dimulai awal bulan April tahun 2018 ini dengan spesifikasi gedung berlantai tujuh, dan terdiri dari 2 buah gedung, yaitu gedung utama dan gedung serba guna.

Selama progres pembangunan gedung kantor Kejati yang baru, rencananya sebagain gedung kantor kerja Kejati Riau nantinya tepatnya bulan Juni tahun ini akan pindah ke wilayah jalan Arifin Achmad kota Pekanbaru.

"Selama proses pembangunan ini sebagian perkantoran kita akan pindah ke jalan Arifin Achmad dan kami harap rekan media juga bisa menyesuaikan karena agak jauh kesana, "Jelas Uung.

Adapun pelaksanaan pembangunan gedung Kejati yang anggaran bersumber dari APBD Riau itu, dimana sejumlah pihak menduga adanya tumpang tindih anggaran dari APBN dan APBD Riau mengingat Kejaksaan adalah instansi vertikal, Kepala kejaksaan tinggi Riau, Uung Syukur menampik dugaan tersebut dengan mengakui hal itu tidak akan terjadi.

"Jika hibah dalam bentuk anggaran itu memang tidak boleh, namun hibah dalam bentuk gedung itu diperbolehkan, karena anggaran untuk kejaksaan seluruh Indonesia itu adalah yang paling kecil sehingga kami sangat mengharapkan bantuan seperti ini, demi meningkatkan kinerja kejaksaan untuk pelayanan masyarakat," tambah Uung.

Bahkan Uung Syukur juga tak lupa menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan terpengaruh sedikitpun dalam penindakan hukum terhadap pejabat pemerintah Provinsi Riau yang terduga melakukan tindakan melawan hukum atas adanya bantuan tersebut.

"Soal profesionalisme jangan diragukan. Sekalipun ada bantuan ini, karena ini kan bukan bantuan dari person si A atau si B, melainkan dari instansi daerah, jadi independensi kami tidak akan terpengaruh sedikitpun dalam melakukan penindakan,"terangnya.///Feri Sibarani

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Jumat, 5 Oktober 2018 | 11:04:01
Parlemen Riau Peduli Korban Tsunami Palu
BERIKAN KOMENTAR
Top