• Home
  • Pekanbaru
  • Kasus RTH Pekanbaru…Hakim Berusaha Ungkap Sosok Kepala Daerah Sebagai Yang Bertanggung Jawab
Jumat, 11 Mei 2018 | 18:52:19

Kasus RTH Pekanbaru…Hakim Berusaha Ungkap Sosok Kepala Daerah Sebagai Yang Bertanggung Jawab

aktualonline.com/feri sibarani
Persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru kasus korupsi RTH eks Kantor PU Pekanbaru.
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU///Drama persidangan atas kasus korupsi RTH eks kantor pu kota Pekanbaru kembali digelar Selasa, 8/5/2018 di pengadilan negeri Pekanbaru hingga petang hari itu merintis jalan untuk membidik kepala daerah sebagai pejabat yang bertanggung jawab. 

Berbagai pertanyaan tegas dan akurat dilontarkan oleh para hakim kepada saksi yang duduk dikursi persidangan, kali ini saksi yang dihadirkan adalah seorang pria yang berkapsitas sebagai bidang peneliti pelaksanaan kegiatan, yang dalam keterangannya banyak menyebutkan bahwa semua kinerjanya sudah sesuai aturan dan berdasarkan perpres 54 tahun 2010. 

"Dasar kami melakukan berbagai perubahan dalam kontrak kerja, adalah SK kepala dinas,"kata Tri menjawab pertanyaan hakim. 

Berdasarkan keterangan saksi, dalam rangka pembangunan RTH eks kantor pu, PPK pernah menyurati pihaknya sebanyak dua kali untuk melakukan perubahan kontrak. 

Bahkan dilanjutkanya Saat ingin menandatangani berita acara penelitian, saksi mengaku bahwa kepala dinas PU, yaitu  Dwi Sumarno meminta kepada saksi untuk melakukan perubahan pada unsur bangunan dengan motif ke Melayuan. 

Kemudian disisi lain kuasa hukum terdakwa, Dwi Sumarno mempertanyakan Panitia peneliti pelaksana kontrak yang kali ini sebagai saksi, Dalam pertanyaannya kuasa hukum terdakwa mempertanyakan atas dasar apa saja PPK boleh mengajukan adendum, Saksi kemudian menjawab, sepanjang hal yang belum diatur di kontrak, dalam  harga satuan, dan berdasarkan perpres 54 tahun 2010. 

Menyangkut Proyek RTH eks Kantor pu itu, diakui oleh saksi pekerjaannya sudah selesai, namun ia mengaku tidak mengetahui apakah bangunan RTH sudah di serah terima kan kepada pengguna anggaran ( PA) atau belum. 

Hal yang membuat hakim berang adalah ketika Saksi mengaku tidak meneliti kontrak dasar pembangunan tugu integritas, melainkan hanya melihat lampiran spek dan beberapa gambar. 

"Apa dasar kamu memberikan rekomendasi kepada PPK, sementara kegiatan tidak tercantum dalam dokumen kontrak awal," kata hakim. 

Hakim juga mencecar saksi terkait Apa saja yang berubah dari adendum pertama dengan setelah adendum kedua. Dan dijawab oleh Saksi dengan  mengaku hanya menambah nilai anggaran, dan tidak ada masalah sepanjang tidak melebihi 10%.

"Penambahan dalam adendum kedua adalah adanya pengadaan tong sampah, Pembuatan tugu, dan cat dan tidak melebihi 10%, " kata Tri. 

Namun Hakim anggota tetap mempertanyakan kenapa ada sesuatu yang dilaksanakan dalam proyek sementara tidak ada dalam adendum penambahan. 

"Kenapa saudara rekomendasikan kegiatan pengadaan yang tidak terdapat dalam adendum kontrak awal ?  Karena sepeser pun uang negara harus dipertanggungjawab kan," kata hakim. 

Lagi lagi Saksi  menjawab dengan santai, bahwa dasar untuk merekomendasikan pengadaan barang yang tidak ada dalam adendum awal adalah perpres 54 tahun 2010. 

Hal yang menarik dari pernyataan Hakim adalah, Hakim menuduh saksi  telah turut serta dalam perbuatan melawan hukum dalam peranannya sebagai yg memberikan rekomendasi kepada kegiatan tersebut, sesuai pasal 55 KUHP, dimana setelah salah satu hakim anggota membeberkan bahwa ternyata dalam melaksanakan proyek pembangunan tugu integritas tersebut ada nama  Heri dari pulau jawa sebagai pelaksana anggaran senilai 425 juta yang konon bukan tersangkut paut dengan  PT. Riau Mandiri,  dan hal itu diketahui oleh saksi. Hal itu menjadi dasar hakim untuk mengklaim bahwa saksi sebagai pemberi rekomendasi sebagai turut terlibat dalam perbuatan melawan hukum. 

Bahkan Hakim menyebutkan bahwa Yuliana yang selama ini disebut sebagai tersangka karena jabatan sebagai pelaksana proyek RTH eks kantor pu, ternyata tidak benar.  Menurut hakim berdasarkan penelitian pihaknya, nama Yuliana tidak tercantum dalam struktur organisasi perusahaan PT. Riau mandiri sebagai pejabat, melainkan atas nama Baskoro. 

"Boleh gak orang yang tidak terkait dengan perusahaan pelaksana, atau tidsk masuk dalam struktur perusahaan, namun melaksanakan kegiatan proyek atas nama perusahaan?," Katanya. 

Atas penjelasan hakim anggota tersebut, saksi  yang sekaligus sebagai peneliti pelaksanaan kegiatan tidak bisa memberikan jawaban, dan hanya terdiam membisu mendengar hakim menjelaskan. 

" Atas rekomendasi saudara lah, mengapa saudara Dwi Sumarno dan ibu Yuliana ini ada sidini dan ditahan, kalau bukan, pasti kedua terdakwa ini tidak berada disini," Katanya. 

"Seharusnya saudara harus menghadap gubernur Riau, dan menyampaikan agar adendum Kontrak itu dirubah dan diperbaiki,"kata hakim. 

Hakim anggota mempertanyakan saksi, terkait ide siapa sebenarnya untuk pembangunan tugu integritas di RTH eks kantor pu Pekanbaru, namun saksi menjawab hal itu adalah ide pak Dwi Sumarno selaku kepala dinas, sementara hakim anggota kurang yakin, sehubungan gaung pembangunan tugu integritas tersebut merupakan berskala nasional karena peresmiannya langsung di hadiri oleh Ketua KPK, kejaksaan Agung, dan Kejati Riau. 

"Acara peresmian itu berskala nasional loh, menghadirkan petinggi dari pusat, apa mungkin ide itu hanya datang dari seorang kepala dinas?," Tanya hakim 

Pertanyakan hakim anggota tersebut muncul, dimana sebelumnya saksi ahli mengatakan, bahwa munculnya proyek pembangunan tugu tersebut adalah akibat perkembangan dilapangan. 

"Adakah petinggi Riau saat peresmian tersebut? Siapa saja yang hadir dalam peresmian itu ?," Tanya hakim anggota, yang dijawab tidak tahu oleh saksi. 

Hakim anggota lainya, Kamazaro Waruwu juga menyanggah keterangan saksi, yang mengatakan ketidaktahuanya atas kehadiran kepala daerah dalam acara rapat maupun hari perayaan integritas, dengan mengatakan kepada jaksa penuntut bahwa saksi minta untuk di konfrontir dengan pihak PPK, dengan tujuan agar terlihat siapa yang berbohong, apakah pihak perekomendasi atau PPK, "kata hakim anggota Kamazaro 

Yuliana sebagai salah satu terdakwa kasus RTH itu ternyata bukan pemilik atau Komisaris atau salah satu pejabat di perusahaan PT. Riau Mandiri namun di setujui oleh PPK untuk melaksanakan kegiatan proyek. Hal itu mengundang pertanyaan dari ketua hakim, yang mengatakan apakah boleh orang lain, yang bukan Komisaris melaksanakan proyek? 

Dalam keterangan saksi  disebutkan juga bahwa ia pernah mendengar Yuliana meminjam perusahaan untuk melaksanakan kegiatan proyek.///Feri Sibarani

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top