• Home
  • Pekanbaru
  • Pembangunan Gedung IGD Terpadu RS.Jiwa Tampan “Terdapat Kejanggalan”
Senin, 2 Juli 2018 | 23:51:59

Pembangunan Gedung IGD Terpadu RS.Jiwa Tampan “Terdapat Kejanggalan”

aktualonline.com/feri sibarani
Pembangunan Gedung IGD Terpadu RS.Jiwa Tampan “Terdapat Kejanggalan”

aktualonline.com.PEKANBARU///Kegiatan pembangunan gedung IGD RS.Jiwa Tampan Kota Pekanbaru dinilai sejumlah lembaga yakni LSM dan DPRD Riau terdapat kejanggalan.

 

Bahkan Kejati Riau melalui Kasipenkum beberapa  waktu lalu menyebutkan pihaknya hanya memberikan pendampingan secara hukum, atas kegiatan tersebut bukan secara teknis.

Pembangunan Gedung yang rencananya berlatai 3 itu dikerjakan oleh PT. Anugerah Bangun Kencana dengan pagu anggaran Rp. 28.227.362.000 yang bersumber dari APBD Riau tahun anggaran 2017 sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pemilihan Penyedia Jasa Kontruksi dengan nomor Pokja 11/RS.JT/L/Fsk.PGIT/2017/06.

Dugaan kejanggalan ini pun mulai terkuak ketika wartawan AKTUAL (group aktualonline.com) bersama dengan LSM IPSPK3RI yang digawangi oleh Ir. Ganda Mora melakukan pemantauan dan investigasi langsung ke lapangan pada bulan April lalu tepatnya pada bangunan fisik gedung yang dibangun di Jalan Soebrantas Panam Kota Pekanbaru.


"Jika melihat spesifikasi bangunan ini pada RAB yang kita miliki, ini dengan jelas tidak sesuai dan bahkan terdapat sejumlah item yang tidak dikerjakan atau menyimpang dari RAB,"kata Ganda menuturkan. 


Adapun menurut Ganda hal-hal yang tidak bersesuaian dengan RAB atas bangunan yang terlihat hanya berlantai 2 itu diantaranya bangunan hingga pada bulan April 2018 atau setelah serah terima anatara penyedia jasa dengan pengguna jasa ternyata masih menyisakan pekerjaan yang belum selesai di lantai 2 dan lantai 3.

 

Kemudian bangunan gedung IGD Terpadu tersebut hanya terdiri dari 2 lantai, tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak kerja yang mencantumkan 3 lantai. Sedangkan yang lain adalah tidak terdapat lanskep pada halaman depan gedung IGD sesuai dengan ketentuan di kontrak kerja.


"Ini kan sangat berbeda jauh dari spesifikasi yang ada di kontrak kerja, setidaknya ada 4 hal yang kita duga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, selain ketiga hal diatas soal kalaender kerja tentu juga telah melewati batas waktu yang dibuat dalam isi kontrak," lanjut Ganda Mora.


Untuk memperoleh informasi yang berimbang terkait dugaan penyimpangan pekerjaan ini sebagaimana disampaikan oleh ketua LSM tersebut, wartawan media ini mencaoba melakukan kroscek dan konfirmasi kepada direktur RS.Jiwa Tampan dr.Hazneldi Juita, MM, kepada awak media ini melalui akun whatsapp nya mengatakan bahwa terkait keberadaan pembangunan fisik bangunan IGD Terpadu RS.Jiwa Tampan itu sudah sesuai dengan ketentuan.


"Apa yang kita lihat sekarang dengan keadaan bangunan IGD Terpadu RS. Jiwa Tampan ini sudah sesuai dengan aturan. Bahkan kami juga terus berkoordinasi dengan semua pihak, terutama pihak kejaksaan tinggi riau merlalui TP4D kami selalu melakukan komunikasi dalam kegiatan ini, " kata Juita.

 

Bahkan Juita sang Direktur itu juga menyarankan media ini agar untuk memperoleh informasi yang lebih akurat terkait proyek yang memakan anggaran negara sebesar 28 Miliar itu, supaya mempertanyakan perihal ini langsung kepada pihak Kejaksaan Tinggi Riau khususnya TP4D.

 

Namun atas pertanyaan wartawan media ini, pihak kejaksaan tinggi riau, melalui Kasipenkum Kejati Riau, Muspidauan, SH.MH kepada AKTUAL menyatakan pihaknya sebagai TP4D hanya memberikan pendampingan secara hukum atas kegiatan tersebut.

 

"Kami sebagai TP4D tidak mengetahui secara rinci terkait teknis dilapangan, karena tugas TP4D hanya sebagai pendamping bagi kegiatan proyek dari sisi hukum saja, sehingga tidak mengetahui soal teknis," Kata Muspidauan.

 

Menurut Kasipenkum kejati riau tersebut, pihaknya tidak lebih hanya sebagai pendamping dari persoalan hukum yang muncul, sehingga jika ada dugaan kejanggalan seperti yang diduga oleh sejumlah kalangan termasuk LSM IPSPK3RI, dan apabila memang dapat dibuktikan adanya penyimpangan secara teknis, bahkan 1000 Rupiah pun uang negara harus dipertanggung jawabkan.

 

"adi soal adanya dugaan korupsi sebagaimana disampaikan oleh LSM itu urusan teknis, maka 1000 rupiah pun uang negara harus dipertanggung jawabkan. Nantilah ya, saya akan pertanyakan hal ini kepada bidang intel supaya tidak terdapat kekeliruan dalam penyampaian,"kata Muspidauan.

 

Disisi lain mendengar informasi terkait dugaan penyimpangan bangunan IGD Terpadu ini, anggota DPRD Riau yang sekaligus wakil ketua koisi E, M. Aidil menanggapinya dengan keyakinan bahwa jika benar bangunan yang rencananya selesai dalam satu tahun itu teryata tidak selesai dengan alasan apapun, maka Aidil memastikan terdapat kesalahan besar dan sangat berpotensi pidana.

 

"Jangan main-main dengan uang negara.Kontrakkan sudah jelas sebelum melaksanakan kegiatan. Tidak ada alasan apapun terkecuali bencana alam yang tidak terduga. Jadi jika semua baik-baik, namun keadaan bangunan tidak selesai 100% sebagaimana dalam kontrak dan telah dilakukan serah terima dengan pengguna jasa, apalagi ada beberapa item yang belum terlaksana maka itu pidana," Kata Aidil mantab.

Senada dengan Ketua Komisi E, Aherson dalam keterangan persnya menjawab pertanyaan AKTUAL di ruang kerjanya mengatakan atas dugaan korupsi yang telah dilaporkan oleh LSM ke KPK beberapa bulan yang lalu itu ,menyatakan pihaknya telah memanggil direktur RS. Jiwa Tampan dr.Hazneldi Juita ke ruang komisi E DPRD Riau untuk mendengrakan keterangan direktur.


'Kemarin kita sudah panggil pihak rumah sakit, langsung direktur RS. Jiwa Tampan melalui Ibu dr, Hazneldi sudah kita dengarkan bahwa pihaknya dengan kejaksaan tinggi riau katanya telah sepakat untuk melakukan kegiatan proyek itu dengan pendampingan TP4D. Direktur mengatakan hal itu terjadi adalah karena keterbatasan waktu yang tersisa, dimana setelah gagal dilaksanakan tender pertama karena  tidak ada pengguna jasa yang mendaftar maka di umumkan lagi lelang kedua barulah ada perusahaan yang mendaftar, namun waktu sudah semakin menipis, maka disepakatilah pekerjaan hanya pada item-item yang dapat diselesaiakan,"kata Aherson.

 

Berbeda dengan wakil ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman pada saat sebelum memimpin rapat paripurna DPRD Riau Senin, 2 Juli 2018 menanggapi rumor ini dengan tegas, bahwa jika benar bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan pada tahun anggaran tunggal 2017, namun tidak selesai kecuali karena ada adendum, maka ia juga mengganggap perihal itu sebagai sesuatu yang janggal, dan patut dipertanyakan.

"Saya mememang tidak paham soal spesifikasinya,harus dilihat dulu, apakah ada adendum sehingga kegiatan belum selesai dan mungkin akan dilanjutkan tahun berikutnya. Namun apabila benar bangunan fisik itu sudah di serah terimakan, dan anggaranya juga telah selesai semua tetapi bangunan tidak selesai 100% maka itu harus dipertanggung jawabkan," kata Noviwaldy heran.

 

Hingga kini ketua LSM IPSPK3RI Ir. Ganda Mora melihat potensi pelanggaran atas kegiatan ini adalah telah melanggar ketentuan yang ada pada  UU No. 18 Tahun 1999 Dan UU No. 2 Tahun 2017 PP No.29 Tahun 2000 Disebutkan dalam ketiga regulasi tersebut kegagalan Kontruksi adalah Tidak berfungsinya sebuah bangunan konstruksi, Sebahagian atau seluruhnya setelah dilaksanakan serah terima bangunan.

 

Sementara Sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak terkait berdasarkan Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut adalah sebgaiberikut, pemerintah :
1. Memberikan teguran secara tertulis

2. Membekukan ijin operasional penyedia jasa

3. Pidana bagi pihak-pihak yang terkait.

Selanjutnya Perpres No.54 Tahun 2010 atau telah diubah menjadi perpres No.172 Tahun 2014 disebutkan bahwa PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila Penyedia jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kontrak.

 

Diakhir wawancara media ini dengan Ketua LSM IPSPK3RI, Ganda Mora berjanji akan terus menggiring dugaan kasus korupsi ini dengan melengkapi segala kekurangan pada berkas laporan terdahulu, hingga ada kejelasan hukum dari pihak penegak hukum.///Feri Sibarani

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top