• Home
  • Pekanbaru
  • Fraksi PDI-P Lemparkan Kritik Tajam Soal Realisasi APBD Riau Tahun Anggaran 2017
Selasa, 3 Juli 2018 | 23:59:08

Fraksi PDI-P Lemparkan Kritik Tajam Soal Realisasi APBD Riau Tahun Anggaran 2017

BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU///Rapat Paripurna DPRD Riau yang digelar Senin, 2 Juli 2018 di gedung DPRD Riau baru-baru ini mengagendakan rapat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Riau 2017.

Dalam rapat yang dihadiri lebih dari separuh kehadiran anggota DPRD Riau itu menjadi bukti dari kinerja legislatif ditingkat provinsi Riau, dimana dari 7 fraksi partai politik, 3 diantaranya memberikan koreksi yang sangat tajam dan relevan dengan realisasi APBD Riau yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Adapun pandangan umum 3 fraksi yang bernada koreksi dan tajam tersebut ialah berasal dari Fraksi PDIP dimana fraksi ini melalui juru bicaranya mengatakan bahwa secara umum realisasi APBD Riau tahun anggaran 2017 belum mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pandangan fraksi PDIP Mengoreksi realisasi APBD yg sangat rendah. Sehingga akhirnya Dana perimbangan masih mendominasi, dengan indikator daerah masih tergantung dan pusat. Selain itu Disebutkan Pemprov Riau tidak mampu mengangkat potensi yang ada.

"Termasuk retribusi dan potensi lainya tidak mampu di kelola dengan baik. Penetapan aset daerah masih amburadul akibat pengelolaan yang tidak tertib. Sehingga PDIP meminta pemerintah untuk mempertanggung jawabkan hal ini, "kata juru bicara membacakan pandangan nya. 

Dalam pandangan fraksi PDIP, salah satu BUMD Bank Riau Kepri pun mendapat sorotan yang sangat tajam, disebutkan kontribusi BUMD tersebut tidak mampu memberikan PAD yang berarti.

"Kesehatanpun  hanya mampu realisasi dibawah 90%. Pembangunan infrastruktur yang kurang maksimal, begitu juga dengan program kerakyatan yang bertujuan mengentas kan kemiskinan dan kesejahteraan di Riau tidak berjalan dengan baik, "lanjut juru bicara.

Selain beberapa koreksi diatas fraksi PDIP juga sangat menyoroti masalah aturan regulasi terkait pajak di Riau, sebagaimana disebutkan bahwa pemerintah provinsi Riau tidak mampu meningkatkan perolehan pajak dari berbagai potensi sektor yang ada.

"Termasuk sejumlah besar perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki NPWP di Riau dibiarkan begitu saja oleh pemerintah sehingga tidak memberikan kontribusi apapun kepada daerah," ujarnya.///Feri Sibarani

 

 

Editor : Zul

BERITA LAINNYA
Senin, 17 September 2018 | 23:50:37
Ketua Satma IPK Kota Pekanbaru Angkat Bicara
Kamis, 13 September 2018 | 23:51:50
Pemimpin Dengan Mimpi Membangun
Kamis, 13 September 2018 | 13:04:21
3 Bulan Belum Tunjukkan Perkembangan
Senin, 10 September 2018 | 12:18:43
Bentuk Aksi Solidaritas !!! Wartawan Serbu Polda Riau
BERIKAN KOMENTAR
Top