aktualonline.com.PEKANBARU///Pemprov Riau dan komisi III DPRD Riau terkesan saling menunggu action terkait tindak lanjut dari misi pencarian informasi tentang kejelasan aset Pemprov Riau dan deviden senilai 12% kepemilikan saham di Gallant Ventur di Lagoi pulau bintan selama puluhan tahun diduga raib oleh oknum pejabat Riau, sebagaimana disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby, Kamis (9/8/2018).

 

"Kita dan semua masyarakat riau sangat mempertanyakan kinerja pemerintah ini, jika pemerintah mau ini terungkap saya kira tidak ada alasan lagi, karena semua bukti pendukung sudah jelas dan bukti autentik sudah kita miliki, kami sedang menunggu action mereka ( pemerintah_red ) tinggal keseriusan aja lagi," kata  Suhardiman,  yang bergelar datuk sebagaimana disematkan padanya.

 

Hingga saat ini, pasca dirinya dan rekan-rekan sejawatnya di komisi III DPRD Riau mendapat informasi tentang aset dan deviden saham dengan potensi triliunan itu diketahui, pihaknya langsung respon dan akan membentuk pansus untuk melakukan investigasi.

 

"Kita sudah siap kelapangan, tinggal menunggu respon pemprov riau, ini dana sangat besar sekali, 12% deviden saham kita disana dalam waktu puluhan tahun diduga hanya dinikmati oknum-oknum mantan pejabat pemprov, ini juga tanggung jawab PT. SPR sebagai perusahaan daerah yang langsung berurusan dan pihak yang paling tau tentang ini, ini aset daerah, uang negara, ada potensi kerugian negara yang sangat besar, jadi jangan coba main-main,"sebut Suhardiman.

 

Terkait adanya rubrik yang menyebutkan bahwa mantan pejabat pemprov riau yang diduga turut menikmati deviden saham senilai 12'5 % itu adalah ber inisial RR dengan  jabatan karir antara lain,Kepala BAPPEDA Riau,Sekdaprovinsi Riau,Wakil Gubernur Riau dan pernah sebagai komisaris independen di Bank Riau Kepri 2007, Suhardiman tidak menampik.

 

" Ya itu dia,dia hanya datang ke Bank Riau 2 tahun sekali tapi gaji fantastis, dengan segudang jabatan di Pemerintahan Riau, dia itu lah yang kita duga paling menikmati deviden itu selama puluhan tahun, ini harus dikejar jangan dibiarkan,"tegas Suhardiman.

 

Untuk memastikan bahwa RR merupakan sosok oknum yang disebut banyak pihak paling bertanggung jawab selain PT. SPR terkait deviden dan aset riau di Bintan itu, Suhardiman yang diwawancara oleh media ini di ruang kerjanya komisi III langsung menunjukkan beberapa dokumen pemberitahuan dari pihak pemprov riau terkait sertifikat saham dan satu dokumen lain dengan nama RR tercantum sebagai direktur inpenden di struktur perusahaan Gallant Ventur hingga kini.

 

"Ini bukti kita yang tidak dapat dibantah, kemana pun akan kita cari. Ini kuat dugaan telah dikorupsi, aset pemerintah harus dipertanggung jawabkan," kata Suhardiman sembari memegang sejumlah dokumen ditanganya.

 

Menurut Suhardiman, jika Pemprov Riau tidak serius atau takut untuk mencari sosok yang paling bertanggung jawab atas lenyapnya deviden atas saham senilai 12'5% di lagoi Bintan dalam waktu yang sangat lama, maka jalan terakhir pihaknya bertekad untuk melaporkan perihal ini ke KPK.

 

"Kami sudah mulai siapkan beberapa berkas laporan tentang ini ke KPK, supaya KPK yang bekerja mengungkap ini, "katanya mengakhiri.///Feri Sibarani

 

 

 

 

 

Editor : Zul