• Home
  • Pekanbaru
  • Masyarakat Terus Menunggu "Nyali" KLHK dan KPK Eksekusi 47.000 Hektar Hutan Lindung Register 40 yang Dikuasai PT. Torganda
Kamis, 16 Agustus 2018 | 12:51:07

Masyarakat Terus Menunggu "Nyali" KLHK dan KPK Eksekusi 47.000 Hektar Hutan Lindung Register 40 yang Dikuasai PT. Torganda

Foto/Ist
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU///Tak cukup puluhan tahun untuk pemerintah RI membiarkan hutan lindung register 40 yang berada di Padang Lawas sumatera utara yang hingga kini terus dalam cengkraman perusahaan perseorangan PT. Torganda, sekalipun pemilik perusahaan tersebut DL. Sitorus telah berurusan dengan hukum pada tahun 2006 lalu, bahkan pada 12 Februari 2007 MA telah mengeluarkan putusanya bahwa lahan PT. Torganda yang konon adalah hutan lindung telah disita untuk negara, sebagaimana disampaikan oleh wakil ketua KPK, Laode.

 

"Selama ini [lahan tersebut] sudah dinikmati orang perorangan dan tidak pernah dinikmati oleh negara, walaupun putusannya udah lebih dari 10 tahun. Ini agak aneh sebenarnya," aku Laode dihadapan awak media 19/2/2018.

 

Menurut Laode keanehan itu telihat pada pelaksanaan eksekusi yang dinalai pihaknya sangat lambat dan tidak berjalan, sementara perintah ekseskusi dari MA telah dikeluarkan.

 

"KPK berharap, mau bekerja sama. Kami, semua stakeholder, baik itu Pemerintah, membantu ibu menteri [Siti] menyelesaikan kasus ini dalam waktu yang sesingkatnya," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/2).

 

Hal itu disampaikan Syarif dalam pertemuan dengan Siti yang datang ke KPK untuk membahas eksekusi lahan seluas 47 ribu hektare, di Padang Lawas, Sumatera Utara, yang telah disita oleh negara. Lahan itu sebelumnya diklaim milik DL Sitorus, ayah dari calon Wakil Gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2018, Sihar Sitorus.

 

Menurut Laode, lahan tersebut perlu dikembalikan ke pemerintah karena bisa menyelamatkan dan meningkatkan perekonomian negara.Ia berharap pihak terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kejaksaan Agung, bisa bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan dalam waktu dekat.

 

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya masih berupaya mencari jalan keluar melalui jalur penyelesaian perkara (litigasi) ataupun jalur non-litigasi. Tujuannya, agar kerugian negara tak semakin membesar.

 

"Bayangkan sudah berapa kerugian negara karena aset hutan produksi malah dikuasai oleh perorangan," ujar dia.

 

Beberapa waktu lalu, ahli waris sekaligus anak DL. Sitorus, Sihar Sitorus, mengajukan praperadilan untuk tetap menguasai hutan register 40 untuk sawit di Kabupaten Padang Lawas (Lawas), Sumut, itu.

 

Akan tetapi upaya itu kandas saat Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak permohonan tersebut. Dengan ditolaknya praperadilan itu, proses hukum lanjutan untuk penyitaan aset dimiliki almarhum DL. Sitorus dapat dilanjutkan oleh pemerintah.

 

Siti mengatakan pemerintah akan melakukan upaya lanjutan untuk mengeksekusi lahan tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil praperadilan yang telah dimenangkan pihaknya. Hingga saat ini, lahan itu belum diserahkan kepada negara.

 

"Langkah akan kami lanjutkan. Dalam hal ini, kami sudah terus di supervisi oleh KPK. Jadi saya bolak balik ditagih dan ditanyakan terus oleh pak Laode dan pak Saut," ujar Siti.

 

Siti menyatakan, pertemuan dengan KPK merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil praperadilan tersebut.

 

"Pertemuan ini tindak lanjut praperadilan yang telah memutuskan pemerintah bisa berlanjut kepada langkah-langkah penyelamatan aset negara berupa kawasan hutan produksi seluas 47 ribu hektare tersebut," tuturnya.

 

Kematian D.L. Sitorus, pada Agustus 2017, telah menyisakan persoalan soal sengketa lahan seluas 47 ribu hektare lahan.

 

Kasus tersebut bermula ketika perusahaan milik D.L. Sitorus, PT Torganda mengonversi 72 ribu hektare hutan di Register 40, di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menjadi perkebunan sawit.

 

Terkait proses eksekusi lahan eks hutan lindung tersebut, yang dinilai aneh oleh pihak KPK, sehubungan mandegnya eksekusi pasca putusan MA 10 tahun lalu,  salah satu penggiat lingkungan hidup riau Walhi riau melalui koordinatornya, Riko Kurniawan menjawab pertanyaan media ini mengatakan tidak ada alasan apapun bagi pemerintah dan penegak hukum NKRI untuk tidak segera mengeksekusi hutan lindung register 40 mahato.

 

"Bagimanapun pemerintah harus mengembalikan fungsi hutan lindung kepada fungsinya, karena itu sangat vital dan berdampak pada hajat orang banyak, dan pemerintah harus segera sita lahan perkebunan sawit itu menjadi milik negara, dan minta pertanggung jawaban PT. Torganda untuk biaya pengembalian fungsi hutan lindung,"katanya.///Feri Sibarani

 

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top