• Home
  • Pekanbaru
  • Kriminalisasi Pers di Riau !!! Ini Pendapat 2 Tokoh Pers
Rabu, 10 Oktober 2018 | 01:05:00

Kriminalisasi Pers di Riau !!! Ini Pendapat 2 Tokoh Pers

aktualonline.com/feri sibarani
Kriminalisasi Pers di Riau !!! Ini Pendapat 2 Tokoh Pers
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PAKANBARU///Mengemukanya kabar terkait dugaan kriminalisasi Pers di provinsi riau, memaksa 2 tokoh pers sekaligus Ketua Organisasi Kewartawanan Persatuan Wartawan Republik Indonesia Bersatu (PWRIB ) di Provinsi Riau, Yosman Matondang dan ketua DPP PWRIB M. L. Gaol angkat bicara, Selasa (9/10/2018).

Lembaga pers sebagaimana diatur dalam UU RI No. 40 tahun 1999 tentang Pers dengan jelas telah mengamanatkan keapada seluruh masyarakat Indonesia sebuah aturan hukum dengan segala kewajiban dan haknya dalam melaksanakan tugas jurnalistik yaitu mencari, menyimpan, mengolah, dan menyebar luaskan informasi dengan di lindungi oleh Undang-undang.

Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang  pers merupakan wujud kebebasan pers dengan segala aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut dengan menjamin kemerdekaan pers secara penuh dalam menjalankan tugas konstitusionalnya untuk mencari dan menyampaikan informasi ke publik melalui media elektronik maupun cetak.

Namun akhir-akhir ini publik dibuat tercengang oleh Amril Mukminin ( Bupati Kab. Bengka lis - Riau )  dan penyidik polda riau yang ternyata diduga mengkriminalisasi sengketa pers menjadi delik hukum pidana melalui UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE, dengan mengabaikan rekomendasi dewan pers melalui PPR untuk melakukan kewajiban hak jawab dan hak tolak serta hak koreksi sebagaimana diatur dalan UU pers, bahkan MoU Kapolri dan Dewan pers pun diduga dikangkangi oleh penyidik polda riau sehingga memaksa insan pers riau termasuk tokoh pers, Yosman Matondang angkat bicara.

"Jika sudah sampai pada polisi sebenarnya kasus ini tidak boleh dilanjutkan karena sudah ada MoU dewan pers dan kapolri. Oleh karena itu sesuatu hal yang mengundang pertanyaan, waktu sengketa itu muncul ada MoU antara kapolri dan dewan pers, dan dewan pers telah mengeluarkan PPR untuk melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam uu pers,"kata Yosman menjawab pertanyaan Media.

Kedua hal itu menurut Yosman telah cukup kuat menjadi acuan untuk melaksanakan mediasi dan hak tolak serta hak jawab.

"Nah inilah yang menjadi pertanyaan, ada apa dengan kepolisian sehingga ini bisa lolos ke pidana, apakah karena penyidik polda riau terlalu pintar atau tidak menghormati MoU kapolri dan dewan pers ?," kata Yosman melanjutkan.

Sementara menurut Ketua DPP PWRIB L.Gaol juga menyampaikan perihal yang sama, diamana menurutnya dewan pers harus bertanggung jawab terhadap PPR yang telah diberikanya kepada Amril mukminin, namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan hak tolak sebagaimana diatur dalam UU Pers, sementara media harianberantas.co.id telah melakukan kewajibanya dengan menerbitkan permintaan maaf karena dianggap telah melanggar kode etik jurnalistik.

"Yang jelas hal itu kan terkait pemberitaan di media pers yang telah berbadan hukum, dan itu telah dikuatkan oleh PPR dewan pers untuk melakukan mekanisme UU Pers, dan ternyata tidak dilakukan oleh Amril, inikan layak dipertanyakan?," jawab L. Gaol.

Bagi L. Gaol selaku Ketua Umum PWRIB yang memimpin sejumlah besar wartawan se Indonesia ia melihat kasus hukum yang menjerat media harianberantas.co.id dan pimrednya, Toro Laia harus dilaporkan kepada kejagung RI, Dewan Pers, Komisi Yudisial ( KY )sebab menurutnya perkara berita di media pers sudah memiliki undang-undangnya tersendiri.

"Jika memang terdapat indikasi kejanggalan dalan proses hukum atas kasus ini dan bukti-bukti lain yang menguatkan sisi kebenaran berita yang dimuat di harianberantas. co.id silakan dilaporkan ke Kajagung RI nanti akan saya bantu menyampaikan, dan jangan lupa membuat laporan juga kepada dewan pers, dan KY," terang ketum PWRIB ini mantab.///Feri Sibarani

 

 

Editor : Zul

 


BERITA LAINNYA
Jumat, 5 Oktober 2018 | 11:04:01
Parlemen Riau Peduli Korban Tsunami Palu
BERIKAN KOMENTAR
Top