• Home
  • Pekanbaru
  • Incar Perkebunan Sawit Ilegal, Jokowi Keluarkan Inpres
Senin, 22 Oktober 2018 | 00:26:49

Incar Perkebunan Sawit Ilegal, Jokowi Keluarkan Inpres

illustrasi
Incar Perkebunan Sawit Ilegal, Jokowi Keluarkan Inpres
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU///Maraknya perusahaan perkebunan sawit ilegal di Indonesia, memaksa presiden RI Jokowi ambil sikap tegas dengan mengeluarkan intruksi presiden No.8 tahun 2018 terkait moratorium perizinan lahan dan evaluasi terhadap sejumlah izin pelapasan lahan perkebunan yang diduga bermasalah dan dipindah tangankan. Sabtu (20/10/2018).

 

Presiden Joko Widodo akhirnya menetapkan moratorium atau penundaan perluasan dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

 

Hal itu ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang terbit 19 September 2018.

 

Dalam beleid disebutkan, moratorium izin perkebunan kelapa sawit dilakukan paling lama tiga tahun sejak Inpres diterbitkan atau hanya berakhir pada 2021. Hal itu dilakukan mengingat banyaknya laporan yang masuk dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah pusat melalui KLHK.

 

 

"Pelaksanaan penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit dan evaluasi atas perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan dilakukan paling lama tiga tahun sejak Inpres ini dikeluarkan," demikian dikutip dari beleid tersebut.

 

Pemerintah akan melakukan penundaan perizinan produksi kelapa sawit melalui sinkronisasi dengan pelaksanaan kebijakan satu peta yang dijalankan kementerian/lembaga terkait.

 

Tak hanya itu, sinkronisasi juga dilakukan terhadap perizinan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha (HGU), serta keputusan penunjukan atau penetapan kawasan hutan dengan HGU.

 

Untuk melancarkan kebijakan tersebut, Presiden Jokowi membentuk tim kerja dalam rangka pelaksanaan koordinasi.

 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas melakukan penundaan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit bagi permohonan baru. Kementerian juga wajib menunda permohonan izin syarat lengkap, meski kawasan hutan masih produktif.

 

Selain itu, Jokowi juga meminta kementerian itu melakukan evaluasi terhadap sejumlah hal terkait dengan perkebunan sawit.

 

Ini terdiri dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk sawit yang belum dikerjakan; kawasan yang berupa lahan produktif; kawasan yang terindikasi tak sesuai dengan tujuan pelepasan; atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

 

Selain itu, KLHK juga diminta melakukan identifikasi perkebunan sawit yang terindikasi berada dalam kawasan hutan. "Melakukan identifikasi perkebunan kelapa sawit yang terindikasi berada di kawasan hutan," demikian aturan tersebut.

 

Dalam hal ini, KLHK juga melakukan penyusunan dan verifikasi data pelepasan atau tukar-menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit. Ini terdiri dari nama dan nomor, lokasi, luas, peruntukan hingga tanggal penerbitan.

 

Di sisi lain, Menteri Pertanian melakukan penyusunan dan verifikasi data dan peta izin usaha perkebunan kelapa sawit, serta pendaftaran surat tanda daftar usaha perkebunan kelapa sawit secara nasional.

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang melakukan penyusunan dan verifikasi data HGU dan melaksanakan perlindungan pembangunan areal hutan yang bernilai konservasi tinggi.

 

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit.

 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas menunda permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan kelapa sawit. Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan.

 

Terakhir, Menteri Koordinator Perekonomian berkewajiban melaporkan pelaksanaan Inpres secara berkala.///Feri Sibarani

 

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top