• Home
  • Pekanbaru
  • BPK Temukan Dugaan Kerugian Negara Rp 7 Miliar lebih di PUPR Provinsi Riau
Rabu, 31 Oktober 2018 | 00:25:48

BPK Temukan Dugaan Kerugian Negara Rp 7 Miliar lebih di PUPR Provinsi Riau

aktualonline.com/feri sibarani
BPK Temukan Dugaan Kerugian Negara Rp 7 Miliar lebih di PUPR Provinsi Riau
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU///Korupsi seakan tidak pernah lenyap dari kehidupan ini, manakala negara secara terus menerus melakukan antisipasi dan penindakan secara hukum terhadap pelakunya, namun perbuatan yang satu ini tetap saja eksis dan didigua kuat tumbuh subur di dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) provinsi Riau sebagaimana dijabarkan dalam LHP BPK RI Perwakilan Riau, Selasa 30/10/2018.


Dalam setiap pengadaan barang/jasa senantiasa di ikuti dengan bukti perjanjian, baik dalam bentuk perjanjian/kontrak maupun surat perintah kerja ( SPK ).Kontrak adalah bentuk kesepakatan tertulis antara penyedia jasa dan pengguna barang/jasa tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam kontrak selalu diatur tentang kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang di perjanjikan, sehingga setiap usaha untuk mengurangi kuantitas dan kualitas barang dan jasa adalah tindak pidana.


Pengurangan kuantitas dan kualiutas ini sering kali dilakukan bersamaan dengan pemalsuan dokumen berita acara serah terima barang, dimana penyerahan barang di ikuti berita acara yang menyatakan bahwa penyerahan barang telah dilakukan sesuai dengan kontrak. Terhadap hal ini KUHP pada pasal 263 menyatakan :


(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, doiancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.


(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, sdeolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.


Bahkan pada Perpres No. 54 tahun 2010 pada pasal 18 diatur tentang tugas pokok dan kewenangan dari panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan ( PPHP ), dimana PPHP mempunyai tugas pokok dan ke wenangan sebagaimana tertuang dalam isi konrak atau perjanjian, yaitu menerima hasil pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dengan menanda tangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

Secara legal formal tanggung jawab untuk menyatakan bahwa barang atau jasa yang diserahkan telah sesuai dengan kontrak, baik kualitas maupun kuantitasnya adalah PPHP. Namun secara material penyedia barang/jasa juga harus bertanggung jawab terhadap kekurangan ini. Penyedia yang melakukan kecurangan ini sebagaimana dalam LHP BPK RI Perwakilan Riau, bisa dikenai tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi yang mana merujuk pada pasal 387 dan pasal 388 KUHP, yang kualifikasinya adalah melakukan perbuatan curang bagi pemborong,ahli bangunan dan pengawas, sehingga membahaya kan keamanan orang atau barang dan membahayakan keselamatan negara. 

 

Dugaan korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara senilai 7 Miliar lebih itu terjadi dinas PUPR Provinsi riau melalui 11 paket kegiatan pembangunan jalan di berbagai kabupaten/kota provinsi riau tahun anggaran 2017 yang sumber anggaranya berasal dari APBD Murni pemprov Riau tahun 2017.

 

Hasil pemeriksaan fisik bersama PPTK, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan atas 11 paket kegia tan  pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau Sebesar Rp 7.082. 972.271,15 dan Keretakan Masif Pada Jalan Beton Serta Terdapat Item Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Spesifikasi.


Atas temuan BPK RI yang berpotensi kuat pelanggaran pidana tersebut, sebagaimana disampaikan oleh pihak BPK dalam LHP nya, BPK juga merekomendasikan Gubernur Riau agar Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran karena belum optimal dalam melaku kan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada satuan kerjanya.

 

Diantaranya Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk meminta pertanggungjawaban kelebihan pembayaran kepada PPK, PPTK, dan PPHP masing-masing paket kegiatan dengan total sebesar Rp7.082.972.271,15 untuk disetorkan ke Kas Daerah.


Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan PPHP yang tidak cermat dalam menilai hasil pekerjaan pihak Penyedia Barang/Jasa dan PPTK tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 


Atas temuan BPK RI Perwakilan riau tersebut, awak media ini mencoba melakukan konfirmasi resmi secara tertulis kepada kepala dinas PUPR Provinsi riau pada awal Oktober 2018 lalu untuk melengkapi dan menambah informasi terkait temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara dengan nilai 7 Miliar lebih, namun kepala dinas PUPR Provinsi riau melalui kepala bidang pembangunan jalan dan jembatan, Yunan Aris, ST.,MT dengan tertulis menyatakan kepada media ini, bahwa pihaknya memberikan jawaban diantaranya sebagai berikut.


"Pada masa pelaksanaan proses pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas, dan pelaksanaan kegiatan dilapangan kita lakukan pada permukaan yang tidak rata dan terjadinya perbedaan titik test Pit atau core drill, antara pemeriksa dangan back up data sehingga terjadi perbedaan atau selisih volume yang menjadi temuan BPK. disamping itu adanya rentang waktu pemeriksaan oleh BPK, sehingga terhadap kontruksi yang tidak permanen akan terjadi perubahan bentuk ( Deformasi ) pada badan jalan," balas PUPR melalui surat tertulis yang dikeluarkan oleh Kabid Pembangunan jalan dan jembatan.

Merujuk dari pernyataan kabid pembangunan jalan dan jembatan, dinas PUPR Provinsi Riau, Yunan Aris tersebut,yang dituangkan dalam surat balasanya, sangat betolak belakang dengan pernyataan BPK RI dalam LHP nya yang menyatakan bahwa tanggapan PUPR tidak sependapat, karena tanggapan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti dokumentasi yang memadai, sehingga BPK RI diakhir pendapatnya merekomendasikan gubernur riau untuk memberikan sanksi kepada kepala dinas PUPR Provinsi Riau dan PPK, maupun PPTK dan PPHP karena tidak sesuai dengan :

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2011 jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

 

Bahkan menurut sekretaris DPW LSM TOPAN RI, Suriani Siboro hal ini sangat berpotensi merugikan keuangan negara, dan terancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi pada pasal 27, yang merujuk pada pasal 387 dan pasal 388 KUHP yang kualifikasinya adalah melakukan perbuatan curang bagi pemborong, ahli bangunan, dan pengawas. 


"Temuan BPK RI Biasanya sangat akurat dan terpercaya, karena dilakukan sangat hati-hati dan tertib, sehingga sebagaimana disebutkan dalam LHP tersebut bahwa terdapat kelebihan bayar sebesar 7 Miliar lebih atas 11 paket pekerjaan di dinas PUPR provinsi riau layak untuk di proses hukum oleh penegak hukum, karena pendapat BPK RI tersebut sudah melalui sistem pemeriksaan yang satndar dan hal itu harus dilakukan lidik untuk mengetahui status hukum atas semua pihak-pihak terkait yang terlibat atas kegiatan pekerjaan yang mengakibatkan lebih bayar itu,"terang Suryani.


Menurut Suryani yang akrab dengan insan pers riau itu, pihaknya juga berkeinginan untuk membawa perihal ini ke pihak penegak hukum, baik ke KPK, atau ke Kejaksaan Tinggi Riau stelah pihaknya menerima data temuan BPK RI tersebut dari media yang bersangkutan sebagaimana diberitahukan kepada pihaknya melalui wawancara via seluler oleh wartawan aktual pada beberapa waktu yang lalu.

 

"Terus terang kami sangat berharap pihak media aktual bersedia menyerahkan data yang diberitahukan melalui pembicaraan via seluler saat wawancara agar kami dengan resmi dapat melakukan proses laporan kepada penegak hukum di tingkat provinsi riau, maupun ke KPK di Jakarta,"harap Suryani.


Suryani dalam menjawab pertanyaan wartawan aktual juga menyampaikan, bahwa dalam LHP BPK RI perwakilan Riau yang menyebutkan terjadi kelebihan bayar sebesar 7 Miliar lebih atas 11 paket pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi riau, sangat meyakini adanya indikasi kuat terjadi tindak pidana korupsi, namun dilanjutkanya penegak hukum lah yang harus bekerja untuk melakukan pemeriksaan terhadap dinas PUPR dan rekanan yang menjadi penyedia barang dan jasa.

 

"Segera hal ini dilaporkan kepada kepolisian atau kejaksaan dan KPK untuk dapat segera dilakukan tindakan sebagaimana mestinya, karena potensi kerugian keuangan negara sangat kental dan itu merugikan rakyat riau secara umum,"pungkas Suryani.///Feri Sibarani

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top