• Home
  • Pekanbaru
  • PT.RSU dan PT.Agro Abadi Diduga Alih Fungsikan Lahan Jadi Kebun Sawit
Sabtu, 3 November 2018 | 00:05:46

PT.RSU dan PT.Agro Abadi Diduga Alih Fungsikan Lahan Jadi Kebun Sawit

* Masyarakat di "Hadiahi" Bencana Banjir.
aktualonline.com/feri sibarani
Aksi demontrasi masyarakat Kampar Kiri Hilir di lahan PT. Agro Abadi
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU////PT. Rimba Serayat Utama ( RSU ) dan PT. Agro Abadi diduga kuat langgar SK Menteri kehutanan RI No. 599/KPTS-II/1996 Tentang pemberian hak pengusahaan tanaman industri seluas 12.600 hektar yang berlokasi di kampar kiri hilir kabupaten kampar, namun kedua perusahaan tersebut seakan tidak takut hukum, manakala sekalipun telah kerap di gugat bahkan di beritakan oleh berbagai media massa, tetap saja perusahaan yang merupakan afiliasi dari Panca Eka Bina Plywood Industri itu  beroperasi. Jumat, 2/11/2018.


Peristiwa pelanggaran ketentuan itu diduga dilakukan oleh PT. RSU saat pihaknya mulai melakukan kecurangan, penyelewengan peruntukan lahan dan melalui salah satu perusahaan lain, PT. Agro Abadi lahan seluas 4.829 hektar telah berubah fungsi menjadi areal perkebunan budidaya kelapa sawit,yang dengan jelas melanggar UU No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.


Sesuai dengan bunyi surat keputusan menteri kehutanan RI tersebut diatas, pada poin kedua nomor 1 hingga 12 semuanya telah ditabrak tanpa ada sanksi hukum dari negara, sekalipun diketahui bahwa PT. RSU telah memindah tangankan izin konsesinya kepada pihak lain untuk memuluskan rencana perusahaan itu melakukan alih fungsi lahan.

 

Terkait hal ini, sejumlah masayarakat kampar kiri hilir kabupaten kampar telah melakukan pertemuan di wilayahnya akibat dampak dari perubahan fungsi lahan tersebut, dimana sejumlah desa mengalami musibah bencana banjir akibat hutan yang telah berubah jadi perkebunan kelapa sawit.


Untuk mendapatkan informasi terkait perihal ini, wartawan koresponden Aktual mencoba melayangkan surat konfirmasi tertulisnya kepada PT. RSU/PT. Agro Abadi melalui kantor besar perusahaan itu di Jalan Sutomo pekanbaru pada beberapa minggu lalu, namun hingga berita ini dilansir, menagemen perusahaan terduga pelanggar Undang-undang itu tidak memberikan jawaban apapun.


Diketahui beberapa waktu yang lalu Masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hilir melakukan aksi di PT Agro Abadi II, dengan  menuding perusahaan mengalih fungsi lahan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Rimba Seraya Utama (RSU). Bahkan Aksi demonstrasi ini mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kampar, Juswari Umar Said. Politisi Partai Demokrat ini mengalamatkan kritikan pedas kepada pemerintah dan perusahaan. Juswari menegaskan, PT Agro Abadi bisa dipidanakan karena diduga mengalihfungsikan lahan konsesi HTI PT RSU Begitupun PT RSU yang diduga lalai memanfaatkan izin dari Menteri Kehutanan untuk membangun hak pengusahaan HTI.


"Perusahaan bisa dipidanakan itu, karena mengalihfungsikan (izin HPHTI) secara ilegal," tegas Juswari kepada media pada Minggu (2/9/2018).

Ratusan masyarakat Kampar Kiri Hilir yang mendatangi perusahaan yang diduga kebal hukum itu  berunjuk rasa di areal yang  dikuasai PT Agro Abadi II di Desa Sungai Bungo pada Kamis sampai Jumat (30-31/8/2018) lalu. Mereka menuding PT RSU menyelewengkan HPHTI seluas 12.600 hektar. HPHTI tertuang dalam Surat ‎Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 599/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Pemberian HPHTI Pola Transmigrasi. PT. RSU menerima bantuan dari Pemerintah RI untuk membangun HTI untuk 4.453,09 hektare sebesar Rp. 2.603.000 per hektare periode 1993 sampai 1999, Namun, areal HPHTI dialih fungsikan menjadi perkebunan Kelapa Sawit seluas 4.829 hektar  di bawah bendera PT. Agro Abadi II. Padahal, izin Menteri mengharuskan PT. RSU menanam komoditi seperti Sengon, Karet, Benuang dan Jabon.

Massa pengunjuk rasa juga mengungkap keluarnya Surat Peringatan I, II dan III dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SP itu tentang sanksi kepada perusahaan karena menyelewengkan izin menteri. Terkait masalah yang dituntut oleh masyarakat, Juswari pernah mengujinya ke Pengadilan Negeri Bangkinang. Ia mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melawan PT. Agro Abadi, PT RSU dan negara pada 20 Mei 2014, Namun disayangkan Juswari mencabut gugatannya pada 2 September 2014, pada hari penetapan hasil mediasi sebelum masuk ke sidang perdana, alasanya gugatan dicabut karena jadwal sidang terbentur dengan agenda di DPRD kala itu.

Juswari pun menjelaskan alasannya menggugat perusahaan tersebut.  Menurut dia, persoalan ini pernah ditangani Komisi I DPRD Kampar yang dipimpinnya kala itu. Sebelum ke Komisi I, Pemerintah Kabupaten Kampar pernah membentuk Tim Sembilan yang khusus menangani persoalan ini. Di tengah perjalanan, Juswari ternyata justru dimutasi dari Komisi I ke Komisi II, Sehingga ia tidak lagi mengikuti kelanjutan penanganannya. Baik di Komisi I maupun Pemkab Kampar.

 

"Saya dipindahkan ke Komisi I waktu (Bupati Kampar) Pak Jefry dulu. Pemerintah pun sepertinya nggak jalan. Makanya saya gugat,"jelas Juswari.


Dalam gugatannya,Juswari menuntut kedua perusahaan itu dihukum dengan memulihkan hak-hak masyarakat yang terkena banjir oleh kegiatan alih fungsi. Dampak buruknya pun tak terhindarkan, banjir terpapar di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja, Bangun Sari Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir.‎


Juswari juga meminta Pengadilan menghukum perusahaan dengan menghentikan segala aktivitasnya di atas lahan konsesi dari negara, namun harapan itu seakan tidak akan terwujud manakala perusahaan pun terlihat semakin bebas melenggang dan melancarkan aksinya hingga saat ini. Adapun Areal konsesi itu tersebar di wilayah Kepau Jaya, Pantai Raja, Bangun Sari, Gading Permai dan Mentulik.

 

Hal senada pun disampaikan oleh salah satu badan penggiat lingkungan dan kehutanan, Eyes on the Forest WWF. Korporasi Panca Eka Bina Plywood Industries (PEBPI) dinilai telah melakukan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Melalui anak perusahaannya PT Agro Abadi, perusahaan tersebut telah menyulap kawasan yang telah dibebani izin IUPHHK Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Kampar menjadi kebun sawit. Tak tanggung-tanggung, Eyes on the Forest WWF Indonesia menaksir hutan seluas 4.829 hektar telah berubah menjadi kebun sawit berumur 5 hingga 12 tahun.

Koordinator Eyes on the Forest WWF Indonesia, Nursamsu menegaskan, hasil investigasi dan pemetaan koordinat yang dilakukan pihaknya, menemukan terjadinya perubahan fungsi kawasan yang dimiliki oleh PT Rimba Seraya Utama (RSU) yang juga berafiliasi dengan PEBPI, menjadi kebun kelapa sawit. RSU sebenarnya merupakan perusahaan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas sekitar 12.600 ribu hektar sesuai dengan SK Menhut nomor 599/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996. Hingga kini, SK penunjukkan tersebut belum pernah dicabut. Itu artinya, status area tersebut adalah masih HTI.

 

"Namun di lapangan, kami temui pada sebagian besar kawasan HTI itu sudah beralih fungsi menjadi kebun sawit. Bahkan, juga sudah ada pabrik kelapa sawit di dalamnya," kata Nursamsu, Selasa (15/8/2017)lalu.

 

Nursamsu menjelaskan, investigasi tersebut bermula dari terbitnya SK Menhut RI Nomor 673/Menhut-II/2014 jo SK 878/Menhut-II/2014 tertanggal 29 September 2014. Dalam surat penunjukkan kawasan hutan Riau yang diteken oleh Menhut saat itu dijabat oleh Zulkifli Hasan tersebut, terjadi perubahan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar menjadi bukan kawasan hutan.

 

Eyes on the Forest WWF Indonesia lantas melakukan investigasi area hutan yang diputihkan tersebut. Pihaknya menemukan sampel sebanyak 26 perusahaan telah diuntungkan dari kebijakan Menhut itu. Area yang sebelum SK dibuat adalah merupakan kawasan hutan, namun setelah terbitnya SK menjadi area penggunaan lain (APL) atau bukan hutan.

 

"Jikalau dihubungkan dengan kasus suap mantan Gubernur Riau Annas Maamun terkait lahan Duta Palma yang akan diputihkan, kami potensi modus yang sama terjadi pada 1,6 juta kawasan hutan yang diputihkan tersebut," kata Nursamsu.

 

Ia menduga, momentum pembahasan RTRWP Provinsi Riau, telah disisipi oleh kepen tingan penguasaan hutan, utamanya oleh korporasi. Legalisasi alih fungsi hutan menjadi usaha lain termasuk kebun sawit lewat modus pemutihan kawasan hutan, diduga dibonceng oleh hiruk pikuk RTRWP yang memanas akhir-akhir ini.


"Tarik ulur ini memunculkan spekulasi negatif. Apalagi, sampai saat ini Menteri LHK belum memberikan sinyal untuk 'mengamini' RTRWP yang tengah dibahas," kata Nursamsu.

Nursamsu menilai, meski kini kawasan hutan tersebut sudah diputihkan menjadi non hutan, namun secara hukum, PT Rimba Seraya Utama (RSU) dan PT Agro Abadi tetap telah melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran fatal yang terjadi adalah alih fungsi HTI menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa izin dari Menteri Kehutanan.


"Kami berharap KLHK memproses secara konkret indikasi terjadi pelanggaran hukum ini. Termasuk puluhan perusahaan lain yang juga telah mengalih-fungsikan kawasan hutan menjadi kebun," tegas Nursamsu.


Petinggi PT Rimba Seraya Utama dan PT Agro Abadi belum bisa dikonfirmasi terkait tudingan negatif ini. Dua jajaran petinggi perusahaan yakni Samuel Soengdjadi dan Agus Setiawan tidak mengangkat ponselnya saat dihubungi. Begitu juga pesan layanan singkat Tribun tak kunjung dibalas.///Feri Sibarani

 

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top