• Home
  • Pekanbaru
  • Kadis LHK Provinsi Riau Diduga Provokasi 5 Anggota Koptan Reboisasi
Kamis, 6 Desember 2018 | 00:04:58

Kadis LHK Provinsi Riau Diduga Provokasi 5 Anggota Koptan Reboisasi

Foto/Ist

aktualonline.com.PEKANBARU///Perjuangan Kelompok Tani Reboisasi Mandiri Hutan Lindung Sei Mahato,Kabupaten Rohul yang dipimpin Paimin semakin terzholimi oleh Dinas LHK Provinsi Riau

 

Pasalnya anggota koptan itu disebutkan dipanggil 5 orang oleh Kepala Dinas LHK Provinsi Riau untuk diprovokasi agar melaporkan Paimin, ketua kelompok tani itu kepada kepolisian dengan tuduhan pengutipan dana masyarakat.Rabu (5/12/2018).

 

Belakangan koptan reboisasi mandiri ini gencar menuntut haknya dari pemerintah soal peran pemerintah yang di nilai minim atas Permasalahan yang dimulai pada tahun 2009, dimana dua koperasi anak angkat PT. Torganda merampas lahan koptan itu dengan cara kejam dan sarat intimidasi, sehingga akhirnya masyarakat koptan dengan terpaksa melepaskan haknya, dan hingga saat ini lahan yang seharusnya dikuasai oleh koptan itu secara resmi, beralih ketangan perusahaan bertangan besi, PT. Torganda dengan pola KKPA.

 

Sejatinya DLHK dalam konteks persoalan koptan reboisasi mandiri hutan lindung Sei Mahato adalah bapak angkat, sebabnya koptan reboisasi tersebut berdiri dan melakukan aktifitasnya di areal hutan lindung berkat rekomendasi dinas kehutanan kabupaten rohul pada tahun 2008 sebagaimana dibawah ini.

 

Para petani sesungguhnya telah mengantongi Surat Rekomendasi Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu, Nomor 52.6/KTPH/0694/VII/2008, tertanggal 29 Juli 2008, yang ditandatangani Ir.H.Hasril Astaman. Dimana Kelompok Tani Mahato Kanan memperoleh rekomendasi untuk melakukan reboisasi diatas hutan lindung yang telah gundul seluas 4.600 ha.

 

"Perjuangan kami ini sudah sampai ketingkat pusat tetapi belum terjawab, disaat kami berharap kepada KLHK untuk bertindak adil dan hadir dalam permasalahan ini, kenapa justru pihak KLHK melalui DLHK Provinsi riau melakukan tindakan tidak terpuji dengan memprovokasi anggota kami agar melaporkan saya kepada penegak hokum ? tindakan provokasi itu jelas pidananya dalam KUHP,"kata Paimin dan kuasa hukum koptan reboisasi itu, Freddy Simanjuntak, S.H.,M.H, Rabu (5/12/2018).

 

Akibatnya, Paimin dan seluruh anggota koptan yang dipimpinnya dalam waktu dekat dikatakanya akan melaporkan Kepala Dinas LHK Provinsi Riau, Ir.  Ervin Rizaldi, M.H ke pihak berwajib agar setiap pelanggaran hukum dapat ditindak secara berkeadilan.

 

"Saya sebagai kuasa hukum koptan reboisasi telah di tunjuk oleh ketua koptan untuk mempersiapkan berkas laporan kepada polda riau, lengkap dengan bukti-bukti yang kami miliki dan kesaksian dari anggota koptan," kata kuasa hukum koptan, Freddy Simanjuntak.

 

Menurut Freddy, ia sangat terkejut mendengar laporan pihak koptan reboisasi itu, karena disaat masayarakat yang tergabung kedalam kelompok tani itu sedang kehilangan haknya akibat lahan yang telah diserahkan oleh pemerintah untuk di tanami dengan tanaman perhutanan, "dirampas" oleh dua koperasi anak angkat PT. Torganda, bukanya di selesaikan oleh dinas tersebut, melainkan justru di zholimi dengan cara memprovokasi anggota koptan.

 

Yang menarik dan sekaligus terasa sangat janggal dari tindakan pihak DLHK provinsi riau adalah, ketika ke lima anggota koptan yang diduga korban provokasi DLHK provinsi riau diketahui mengaku menerima sejumlah uang untuk biaya transport dari pihak DLHK dengan jumlah Rp. 1.400.000. dengan tahapan dan cara pemberian melalui transfer bank sebesar Rp. 400.000 dan sisanya Rp.1.000.000 diserahkan secara langsung.

 

"Mental pejabat seperti ini perlu kita pertanyakan, kami juga akan melayangkan surat laporan kepada Mabes Polri, KLHK, Mendagri, dan komnas HAM, karena ini sudah kami duga sarat permainan, satu-satunya langkah yang belum kami lakukan dan sedang kami upayakan melalui koordinasi dengan teman-teman dipusat adalah bertemu dengan pak kapolri dan presiden Joko Widodo tentang semua peristiwa ini," lanjut kuasa hukum yang dikenal berani itu.

 

Baik Paimin dan kuasa hukumnya, Freddy Simanjuntak, S.H.,M.H sangat terpukul dengan sikap kepala dinas LHK provinsi riau itu, selama perjuangan pihaknya beberapa tahun silam hingga saat ini, untuk mencari keadilan dan mendesak kepolisian agar memproses segala tindakan pelanggaran hukum di wilayah hutan lindung sei mahato, baik pemerintah maupun pihak kepolisian polres rohul dan polda riau di nilai tidak bergeming sekalipun telah berulang kali dilaporkan dengan berbagai alat bukti yang di miliki.

 

"Tidak kurang dari 10 tahun kami telah berjuang mencari keadilan dari pemerintah provinsi riau dan pusat, dan mendesak kepolisian RI, untuk memproses segala bentuk pelanggaran hukum di areal hutan lindung sei mahato kab.rohul yang nota bene milik koptan reboisasi berdasarkan rekomendasi dinas kehutanan tahun 2008, namun hingga kini tidak direspon secara signifikan, melainkan justru kami yang terzholimi dengan sikap kepala dinas DLHK ini, ini ada apa ?? ," tanya Paimin.

 

Atas informasi yang diterima oleh media ini, wartawan Aktual mencoba konfirmasi tentang kebenarannya kepada kepala dinas LHK provinsi riau, Ervin Rizaldi, melalui telepon selulernya, di nomor 0812 7687 xxx namun hingga berita ini dilansir ia tidak bersedia mengangkat panggilan dari reporter aktualonline.com, sekalipun telelepon selulernya berdering hingga dua kali.////Feri S

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top