• Home
  • Pekanbaru
  • Mana Proses Hukum dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kasus Lingkungan dan Kehutanan Riau ??
Senin, 11 Februari 2019 | 00:52:22

Mana Proses Hukum dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kasus Lingkungan dan Kehutanan Riau ??

aktualonline.com/feri sibarani
Mana Proses Hukum dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kasus Lingkungan dan Kehutanan Riau ??

aktualonline.com.PEKANBARU ||| Lingkungan dan Hutan merupakan Sumber daya alam yang wajib dan harus terus dikendalikan agar terjaga keseimbangan dan kelestarian guna memenuhi kebutuhan lingkungan yang sehat, aman, serta melestarikan alam dan hutan serta ekosistem yang ada didalamnya, untuk meberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat luas.

 

Provinsi Riau dikenal sebagai wilayah yang memiliki Sumber Daya Alam melimpah, dan kaya akan hayati, Subur dan mengandung unsur mineral dan Gas bumi yang tak terhingga, serta alam dan kawasan Hutan sangat luas mencapai jutaan hektar, yang begitu bermanfaat untuk menyangga seluruh iklim dan sistem kehidupan. 

 

Namun belakangan sektor lingkungan dan kehutanan Riau telah mencapai titik terparah pada tahun 2015, dimana Riau menjadi pusat kerusakan lingkungan terbesar akibat bencana kebakaran lahan dan hutan secara massif, yang di prakarsai oleh sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan Korporasi HTI perusahaan bubur kertas di Riau yang merusak lahan Gambut dengan membangun ribuan kanal-kanal di wilayah gambut riau, turut berkontribusi menciptakan bencana karlahut selama tahun-tahun tersebut.

 

Dari peristiwa yang sangat merugikan semua pihak tersebut, terutama masyarskat Riau, diketahui ratusan perusahaan dan Korporasi telah diduga kuat sebagai penyebab terjadinya musibah, dan beberapa telah masuk pada tahap penyidikan Polda Riau, sekalipun ada 15 perusahaan yang di SP3 yang kini terus melahirkan sejuta pertanyaan dihati masyarakat, karena diduga Hukum tumpul kepada para cukong dan pemilik perusahaan perusak lingkungan dan kawasan hutan Riau.

 

Menurut Lansiran Penggiat Lingkungan Indonesia Jikalahari, Sepanjang 2018 kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Riau, menurut data BPBD selama 2018 kebakaran terjadi di Riau seluas 5.776 ha. 

 

”Namun untuk menghentikan banjir, pemerintah pusat dan daerah tidak menunjukkan progres apapun selain menetapkan siaga darurat,”kata Made Ali, “akibatnya enam orang meninggal terkena dampak banjir dan masyarakat terdampak mencapai 24.631 jiwa.”

 

Sepanjang 2018 Jikalahari mencatat keselamatan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan tempatan tidak menjadi prioritas dalam Perda No 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau 2018-2038, illegal logging, pencemaran sungai, konflik agraria, konflik satwa dan lambannya penegakan hukum terhadap kasus " kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang mengakibatkan kebakaran dan banjir terus terjadi. 

 

“Lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi dan cukong, review korporasi HTI dan sawit di atas lahan gambut dan ruang kelola masyarakat juga menunjukkan perlambatan, padahal komitmen untuk memperbaiki itu semua indah di atas kertas,” kata Made Ali.

 

Sejak 2016 " 2018 Jikalahari telah melaporkan 140 korporasi baik HTI maupun sawit kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan upaya penegakan hukum karena diduga telah melakukan pelanggaran tindak pidana kehutanan baik perambahan kawasan hutan, karhutla maupun korupsi.

 

Hingga saat ini korporasi yang dilaporkan Jikalahari belum banyak ditindaklanjuti. Selain itu juga ada kasus SP3 Illegal logging yang dilakukan oleh 14 korporasi HTI dan 20 koprorasi korupsi kehutanan di Riau. Saat ini sudah memasuki satu dekade namum belum ada tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum. Padahal 14 korporasi terbukti melakukan penebangan hutan alam.

 

Jikalahari juga menyoroti lambannya restorasi gambut di Riau. Berdasarkan Perpres No 1 tahun 2016 tentang BRG, seharusnya restorasi yang dilakukan sudah 488.840 ha lahan atau 60% dari target 814.734 sejak 2016. Namun sampai saat ini BRG baru mampu melakukan restorasi seluas74.451 ha atau 9.1% dari target. Realisasi Perhutanan Sosial sampai saat ini baru 88.009 ha dari 1.093.686 ha atau sama dengan 8 persen.|||Feri Sibarani

 

 

 

 

 

Editor : Zul

 


BERITA LAINNYA
Selasa, 16 April 2019 | 22:57:48
Penertiban APK, Bawaslu Riau Kirim 2.500 Pengawas
BERIKAN KOMENTAR
Top