• Home
  • Pekanbaru
  • KPK RI Ingatkan Provinsi Riau Masih Rendah Dalam Melaporkan Harta dan Gratifikasi
Kamis, 28 Februari 2019 | 13:13:16

KPK RI Ingatkan Provinsi Riau Masih Rendah Dalam Melaporkan Harta dan Gratifikasi

Foto/Ist
KPK RI Ingatkan Provinsi Riau Masih Rendah Dalam Melaporkan Harta dan Gratifikasi
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU|||Bertempat di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi di Wilayah Provinsi Riau dilangsungkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepala Daerah dari keduabelas Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

 

Hadir sebagai narasumber dari KPK RI, dalam hal ini Koordinator Wilayah Sumatera bidang Kordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah), Adlinsyah.M.Nasution beserta jajaran.

 

Acara juga melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), juga Bupati/Walikota keduabelas Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

 

Acara dimulai dengan pemaparan tata cara mengelola pemerintahan dengan bersih dari praktek Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme (KKN), lalu hasil evaluasi pada tahun 2018 mengenai hasil capaian program pencegahan korupsi Provinsi Riau.

 

Koordinator Wilayah Sumatera bidang Korsupgah, Adlinsyah.M.Nasution mengatakan semua penyelenggara negara wajib untuk melaporkan hasil kekayaan penyelanggara negara di Provinsi Riau, dalam rangka pencegahan korupsi.

 

"Ini perlu didorong, karena sudah merupakan kewajiban para penyelenggara negara, sekarang juga cara melapornya dengan cara elektronik jadi semua lebih dipermudah, jika tidak melapor akan dikenakan sanksi berupa tunda pembayaran penghasilan tambahan pegawai dan sebagainya." terang Adlinsyah.M.Nasution.

 

KPK bidang Koordinasi Supervisi dan Pencegahan juga menghimbau kepada Gubernur Riau untuk memperhatikan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari KKN, harus memperhatikan beberapa sektor yang dikategorikan rawan korupsi seperti penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan dll.

 

"Dalam waktu dekat tim korsupgah KPK RI Wilayah Sumatera akan menyurvei beberapa daerah yang hasil evaluasi program pencegahan korupsinya ditahun 2017 sudah bagus, namun ditahun 2018 malah turun, nah ini ada apa? Jadi diminta Gubernur Riau untuk meninjau langsung juga ke daerah-daerah tersebut." Tegas Adlinsyah.M.Nasution dalam ketika diwawancarai oleh awak media.

 

Sementara Gubernur Riau, Drs.Syamsuar,M.Si., menyampaikan bahwa dirinya akan segera mulai memonitoring dalam aspek pengelolaan anggaran penyelenggara negara untuk mencegah dan mengurangi potensi munculnya tindak pidana korupsi.

 

"untuk teman-teman Bupati dan Walikota se Provinsi Riau, marilah sama-sama membangun Riau untuk lebih baik lagi kedepannya dalam rangka mencegah praktik KKN, kedepan sesuai arahan pak Adlinsyah saya juga akan memonitor semua anggaran yang digunakan oleh penyelenggara negara di 12 kabupaten/kota." tutur Drs.Syamsuar,M.Si,diakhir acara.

 

Sebagai informasi, dihimpun dari data evaluasi selama periode 4 tahun terakhir (2015-2018) kepatuhan dalam melaporkan penerimaan gratifikasi sangat rendah di Provinsi Riau, yakni hanya 0,02 ℅ dari total pejabat/ASN yang berjumlah 88.488 orang.

 

Atas perihal tersebut diharapkan Inspektorat Riau segera memberikan rekomendasi kepada ASN yang belum melaporkan gratifikasi, dan diminta untuk aparat penegak hukum agar menindak sesuai aturan yang dilanggar tersebut.||| Ishak.N.Sibarani

 

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Selasa, 11 Juni 2019 | 00:35:18
Pemudik Jalur Udara di Riau Turun Drastis
Senin, 27 Mei 2019 | 14:02:46
SMAN 08 Pekanbaru Gelar Program Berbagi Berkah
Rabu, 22 Mei 2019 | 00:10:57
Ketua Formasi Riau Apresiasi Kinerja KPK
BERIKAN KOMENTAR
Top