• Home
  • Pekanbaru
  • Cegah Potensi KKN !!! Kemenko Polhukam Dukung Penguatan APIP Riau
Jumat, 8 Maret 2019 | 23:52:59

Cegah Potensi KKN !!! Kemenko Polhukam Dukung Penguatan APIP Riau

aktualonline.com/feri sibarani
Cegah Potensi KKN !!! Kemenko Polhukam Dukung Penguatan APIP Riau
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU||| Bertempat di Hotel Aryaduta,Kota Pekanbaru, Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan menyelenggarakan sosialisasi tindak lanjut kebijakan pemerintah, dalam rangka penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Riau.

 

Hadir sebagai narasumber Asisten Deputi Kementerian Sekretariat Negara (Mensetneg), Tuti Trihastuti Sukardi, S.H.,M.Si.,M.H., Asisten Deputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Nanik Murwanti,S.E.,M.A.

 

Acara dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Brigjend TNI Yoseph Puguh,S.E.,M.H., Inspektur Provinsi Riau, Evandes Fajri, beserta Inspektorat kabupaten/kota, unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) se Provinsi Riau.

 

Acara dimulai dengan pemaparan tentang peran dan Kapasitas Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebaga aparat pengawasan internal pemerintah.

 

"Dalam rangka  meningkatkan kapabilitas dan pemberdayaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), optimalisasi fungsi dan konsultasi APIP menjadi penting dalam mengawal program pembangunan Pemerintah Daerah, termasuk upaya pencegahan korupsi,Dalam perannya sebagai penjaga, APIP melakukan audit dan memberikan saran apabila ditemukan penyimpangan dalam audit." papar Asisten Deputi Kemensetneg, Tuti Trihastuti Sukardi.

 

Kemudian acara membahas tentang koordinasi dan sinergitas perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintah yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme(KKN).

 

"Peran dan fungsi pengawasan di daerah merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, karena dalam penyelenggaraan pemda, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang sering terjadi penyelewengan atau tindakan korupsi didalamnya. Sehingga APIP dalam hal ini memiliki peranan penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel." terang Ditjen Otda Kemendagri, Drs.Makmur Marbun,M.Si,.

 

Sementara disinggung mengenai intervensi Kepala daerah dalam memutasi Kepala Inspektorat tanpa melakukan fit and proper test, padahal instansi Inspektorat merupakan independen, Deputi Koordinasi Politik Hukum dan HAM, Yoseph Puguh mengatakan bahwa memang ada regulasi mengatur mengenai keahlian dalam bidang auditor.

 

"Salah satu upaya dari Kemenko Polhukam adalah bertanggung jawab dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga PP No.18 tahun 2016 masih direvisi oleh Kemendagri tentang revitalisasi dan penguatan APIP sendiri."

Jelas Deputi bidang koordinasi Hukum dan HAM, Yoseph Puguh.

 

Acara diakhiri dengan pemberian cinderamata oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM kepadan Narasumber dan Inspektur Riau, selanjutnya sesi diakhiri dengan foto bersama dan ramah tamah.||| Ishak.N.Sibarani

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Zul

BERITA LAINNYA
Kamis, 21 Maret 2019 | 11:16:29
Musda BKMT III Kabupaten Kampar Resmi Dibuka Bupati
Selasa, 19 Maret 2019 | 15:44:09
Pungutan SMA/SMK se Riau Akan Ditertibkan
Jumat, 15 Maret 2019 | 10:58:32
Kepala Diskominfo, Gorneng, Usulkan Kepihak Terkait
Jumat, 15 Maret 2019 | 10:58:32
Kepala Diskominfo, Gorneng, Usulkan Kepihak Terkait
BERIKAN KOMENTAR
Top