• Home
  • Pekanbaru
  • FITRA dan Jikalahari Sebut, Pemerintah Riau Tidak Serius Cegah Karhutla
Minggu, 10 Maret 2019 | 00:06:24

FITRA dan Jikalahari Sebut, Pemerintah Riau Tidak Serius Cegah Karhutla

aktualonline.com/feri sibarani
FITRA dan Jikalahari Sebut, Pemerintah Riau Tidak Serius Cegah Karhutla

aktualonline.com.PEKANBARU ||| Awal tahun 2019 ini,daerah di Provinsi Riau langsung dihadapkan pada bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan total luas lahan dari data sementara 1.485,9 Hektar pada lahan gambut.

 

Kejadian karhutla tersebut menunjukkan bahwa program mitigasi pencegahan bencana yang dilakukan pemerintah provinsi Riau selama ini belum efektif.

 

Upaya pencegahan selama tahun 2018 terkesan minim dilakukan, pemerintah provinsi Riau lebih terfokus kepada upaya pemadaman yang membutuhkan anggaran lebih besar, karena melibatkan TNI,Polri,dan masyarakat.

 

Menurut data dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, berdasarkan anggaran Pemprov Riau 2019, pemerintah lebih memprioritaskan membeli peralatan pemadaman karhutla, sehingga mengesampingkan upaya pencegahan.

 

Menurut Peneliti FITRA Riau, Tarmidzi,S.H., upaya pencegahan akan lebih efektif jika dilakukan langsung oleh masyarakat seperti mempercepat akses perhutanan sosial untuk dimanfaatkan sebagai lahan perhatian masyarakat.

 

"begitu juga terhadap restorasi gambut, tahun 2019 ini pemprov Riau sama sekali tidak mengalokasikan kegiatan pengendalian kerusakan gambut, padahal kebakaran justru banyak terjadi dilahan gambut." Papar Peneliti FITRA Riau,Tarmidzi di sela diskusi bersama Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dan Kasi Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Riau, Setyo Widodo baru-baru ini.

 

FITRA Riau bersama Jikalahari setuju untuk mengajak pemerintah provinsi Riau, agar mendorong kebijakan anggaran lebih pro terhadap tata kelola hutan dan lahan.

 

"Perhutsos memang kami rasa akan efisien untuk mencegah naiknya angka karhutla, namun alokasi anggaran perhutsos dalam 4 tahun terakhir (2016-2019) rata-rata sebesar Rp.463.000.000 setiap tahun, dan ini dilihat secara rinci, hanya banyak digunakan untuk perjalanan dinas." Terang Peneliti FITRA Riau, Tarmidzi kepada awak media.

 

FITRA Riau dan Jikalahari menyatakan bahwa komitmen percepatan pehutanan sosial harus masuk dalam rencana strategis pemerintah daerah, seperti kebijakan jangka menengah, urusan sektoral (Kehutanan), dan alokasi anggaran yang memadai terhadap pencegahan karhutla setiap tahunnya.

 

Sebagai informasi dalam Permen LHK No.83 tahun 2016, tentang Perhutanan Sosial berbunyi, untuk menetapkan perhutsos sebagai isu strategis meliputi; fasilitasi usulan permohonan,peningkatan kapasitas manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, rencana kerja usaha, pembiayaan pasca panen, serta pengembangan usaha dan akses pasar.||| Ishak Soloriau

 

 

Editor : Zul

 

 


BERITA LAINNYA
Rabu, 22 Mei 2019 | 00:10:57
Ketua Formasi Riau Apresiasi Kinerja KPK
Sabtu, 18 Mei 2019 | 00:25:18
KPK Sebut Bupati Bengkalis Tersangka Korupsi
Senin, 13 Mei 2019 | 00:21:36
Kondisi Kasat Narkoba Siak Membaik Pasca Operasi
BERIKAN KOMENTAR
Top