• Home
  • Pekanbaru
  • Kasus Kehutanan Diduga Mengendap di Polda Riau, Kapolda Riau Diam ???
Kamis, 14 Maret 2019 | 11:08:58

Kasus Kehutanan Diduga Mengendap di Polda Riau, Kapolda Riau Diam ???

Foto/Ist
Kasus Kehutanan Diduga Mengendap di Polda Riau, Kapolda Riau Diam ???

aktualonline.com.PEKANBARU ||| Menumpuknya kasus dugaan pidana kehutanan di Polda Riau, mendorong sejumlah pihak dan penggiat lingkungan hidup angkat biacara.

 

Kasus kehutanan yang diduga dilakukan oleh ratusan perusahaan korporasi HTI dan Perkebunan sebagaimana telah lama dilaporkan oleh sejumlah badan penggiat lingkungan seperti Jikalahari, FoF dan LSM hingga kini diketahui proses hukumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

 

Informasi itu berhasil dihimpun awak media dari beberapa badan lingkungan tersebut, baik Jikalahari, LSM, bahkan mantan sekretaris Pansus Monitoring dan Evaluasi perizinan perkebunan maupun perusahaan HTI tahun 2015, Suhardiman Amby dari DPRD mengatakan bahwa semua laporan pihaknya terkait dugaan pidana kehutanan dan lingkungan di Polda Riau yang diduga dilakukan ratusan perusahaan hingga kini sepi dari kabar perkembangan proses hukum, atau mengendap.

 

," Semenjak kita laporkan awal tahun 2017, Tidak pernah kita ketahui soal perkembangan penanganan kasus itu lagi, dan sampai terjadi beberapa kali pergantian pimpinan di polda Riau hingga kini tidak pernah ada informasi,"kata Suhardiman saat dikonfirmasi awak media beberapa waktu lalu.

 

Hal senada juga disampaikan oleh ketus LSM Koalisi Rakyat Riau ( KRR ), Fachri Yasin, menjawab pertanyaan koresponden Aktual melalui selulernya mengatakan bahwa pihaknya juga usai melakukan konformasi kepihak Dirkrimsus Polda Riau pada akhir tahun 2017 lalu, ternyata hasil nihil.

 

Maka hingga kini diakuinya tidak pernah ada informasi apapun dari Polda Riau kepada pihaknya selaku pelapor dari 33 Perusahaan Perkebunan terduga pelaku pidana Kehutanan, dengan indikasi Perambahan, Pembakaran, dan Alih Fungsi Lahan hutan Lindung tanpa izin dari pihak terkait, yang dengan terang telah melanggar UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, khusunya pada pasal 78 ketentuan pidana degan terang mengancam pelaku dengan kurungan penjara bisa mencapai 10 tahun dan denda 5 Milyar rupiah. 

 

UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Pengrusakan Hutan, juga mengancam setiap pelaku pengrusakan hutan dan fungsinya  dengan kurungan penjara serta denda 500 juta rupiah. Selanjutnya ada UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang lingkungan hidup yang juga mengancam pelaku pengrusakan lingkungan hidup dengan ancaman penjara maupun denda hingga mencapai 3 Milyar rupiah, namun sekalipun pelapor, yang terdiri dari Badan lingkungan hidup, LSM dan unsur DPRD Riau telah menyerahkan berbagai alat bukti dari temuanya, hingga kini tak satu pun yang diketahui menjalani hukuman. 

 

"Pada kesempatan serah terima jabatan kapolda tahun lalu, Kapolda Riau yang baru, Irjen Pol. Eko Widodo Prihastopo berjanji dalam 100 hari melakukan upaya maksimal, namun hingga kini kasus kehutanan yang telah menumpuk di Polda Riau, sekalipun kapolda sudah mencapai 200 hari menjabat, Jenderal Eko Widodo tidak menunjukkan perhatian apapun terhadap kasus kehutanan,"terang Made Ali kordinator Jikalahari.

 

Atas hal itu, guna memperoleh informasi lebih terinci, awak media ini telah lakukan konfirmasi tertulis kepada kapolda Riau Irjen Pol. Eko Widodo, hampir jelang dua bulan pasca konformasi tersebut, hingga kini Kapolda Riau tidak memberikan tanggapan apapun, alias diam.

 

Menurut Sejumlah pihak yang mengamati kinerja kapolda Riau ini, sangat menyangkan sikap Kapolda yang dinilai tidak respon cepat terhadap permaslahan kehutanan sebagaimana visi dan misi Kapolri, bahwa setiap pimpinan di semua jenjang harus menunjukkan respon cepat dalam menanggapi berbagai permaslahan.

 

"Kita sangat sayangkan ya, bentuk respon kapolda Riau ini, yang tidak menunjukkan kinerja berarti untuk mengungkap dan menuntaskan atas berbagai kasus kehutanan yang kita ketahui telah menumpuk di Polda Riau sejak tahun-tahun lalu, Kapolri perlu lakukan langkah evaluasi atas kinerja bawahanya,"sebut ketua LSM Pilar Bangsa, Superleni, S.Sos.||| Feri Sibarani

 

 

 

 

 

 

Editor : Zul

 


BERITA LAINNYA
Kamis, 21 Maret 2019 | 11:16:29
Musda BKMT III Kabupaten Kampar Resmi Dibuka Bupati
Selasa, 19 Maret 2019 | 15:44:09
Pungutan SMA/SMK se Riau Akan Ditertibkan
Jumat, 15 Maret 2019 | 10:58:32
Kepala Diskominfo, Gorneng, Usulkan Kepihak Terkait
Jumat, 15 Maret 2019 | 10:58:32
Kepala Diskominfo, Gorneng, Usulkan Kepihak Terkait
BERIKAN KOMENTAR
Top