Selasa, 19 Maret 2019 | 15:44:09

Pungutan SMA/SMK se Riau Akan Ditertibkan

BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU ||| Maraknya pungutan yang diduga pungli di sekolah-sekolah di tingkat SMA dan SMK di Provinsi Riau sempat menjadi sorotan publik manakala besarnya jumlah biaya pendidikan yang telah diberikan oleh negara baik melalui APBN dan APBD sehingga melahirkan pertanyaan.

 

Hal ini sempat menjadi topik pemberitaan diberbagai Media di Riau sehingga mendorong pemerintah provinsi Riau mengambil sikap karena diketahui pungutan tersebut telah memberatkan beban sejumlah wali murid di provinsi Riau dengan terindikasi terjadinya penahanan raport siswa maupun ijazah siswa.

 

respon yang di berikan oleh pihak komisi V DPRD provinsi Riau sangat menyayangkan pungutan-pungutan yang masih terus terjadi di sekolah-sekolah dan telah meresahkan sejumlah orang tua murid sehingga komisi V DPRD riau telah melakukan hearing dengan seluruh kepala-kepala sekolah SMA SMK dan dinas pendidikan Provinsi Riau.

 

dari kegiatan hearing yang dilakukan oleh DPRD riau baru-baru ini dengan seluruh kepala-kepala sekolah dan dinas pendidikan Provinsi Riau telah menghasilkan sebuah kesepakatan bersama diantaranya dinas Pendidikan Provinsi Riau akan melakukan dan menyiapkan rencana kebutuhan sekolah (RKS) sebagai acuan tentang kebutuhan di seluruh sekolah-sekolah yang terintegrasi dan terverifikasi didinas pendidikan Provinsi Riau.

 

"Dari hearing yang kita lakukan baru-baru ini kita sepakat bahwa dinas Pendidikan Provinsi Riau akan menyiapkan RKS dan harus diverifikasi untuk membedakan mana sumbangan wajib dan mana sumbangan tidak wajib dan tidak boleh adanya penahanan raport dan ijazah di sekolah-sekolah oleh karena murid tidak sanggup membayar kewajibannya kata Aherson Ketua Komisi V DPRD provinsi Riau.

 

Menurut Aherson ada pungutan wajib dan ada pungutan tidak wajib,sebagaimana disampaikannya bahwa pungutan wajib adalah setelah dilakukan pengurangan Bosda dan Bosnas kekurangan boleh dipungut dari orangtua wali murid sesuai dengan kemampuannya,sedangkan yang tidak wajib adalah segala yang berkaitan dengan biaya-biaya untuk pembangunan fisik dilingkungan sekolah.

 

Rencananya pihak komisi V DPRD Riau.pada tanggal 27 Maret ini akan melaksanakan hearing dengan dinas pendidikan Provinsi dan Kabupaten se Riau.||| Feri Sibarani

 

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Selasa, 11 Juni 2019 | 00:35:18
Pemudik Jalur Udara di Riau Turun Drastis
Senin, 27 Mei 2019 | 14:02:46
SMAN 08 Pekanbaru Gelar Program Berbagi Berkah
Rabu, 22 Mei 2019 | 00:10:57
Ketua Formasi Riau Apresiasi Kinerja KPK
BERIKAN KOMENTAR
Top