• Home
  • Pekanbaru
  • Wagubri: Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Harus Dikelola Dengan Baik
Kamis, 23 Mei 2019 | 23:18:49

Wagubri: Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Harus Dikelola Dengan Baik

Foto/Ist
Wagubri: Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Harus Dikelola Dengan Baik
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU ||| Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melakukan berbagai langkah perbaikan pelayanan publik yang berkelanjutan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution mengatakan, itulah salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkenaan dengan akses luas-luasnya kepada masyarakat untuk menyediakan bantuan pengaduan yang diberikan oleh penyelenggara.

Di mana, berdasarkan pada Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan pengurus wajib menyediakan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan bantuan kepada penyelenggara atas pemberian layanannya.

"Oleh karena itu, pengelolaan pengaduan harus dikelola dengan baik, yaitu antara lain menyediakan pengaduan, menugaskan pelaksana yang berkompeten, menangani pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan," kata Wagubri dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama dan Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Layanan publik di Riau, yang ditunjuk di Hotel Pangeran Pekanbaru, Selasa (21/5/2019).

Ia melanjutkan, sebagaimana ditindaklanjuti dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yang memenuhi persyaratannya mengembangkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N) yang terkait dengan bantuan pengaduan pelayanan publik oleh berjenjang pada setiap penyelenggara dalam sistem informasi pelayanan publik.

"Dengan adanya SP4N ini diharapkan pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik dapat dilakukan dengan cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan masing-masing otoritas dan masing-masing pengurus peningkatan dukungan pengurus dan pelaksana pelayanan masyarakat dalam pengaduan pengurus masyarakat," harapnya.

Dengan SP4N ini juga, imbuh Wagubri, diperlukan untuk mengetahui output dan hasil , serta saran dari pengguna layanan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Dimana, bentuk pengaduan bisa berupa loket, kotak saran, email, telepon, sms atau sarana komunikasi lainnya," katanya.

Ia berharap, pengawasan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat diharapkan dapat mencegah tindak pencegahan korupsi, mengurangi potensi konflik, sehingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Namun dalam praktiknya, ia mengakui, pengelolaan pengaduan masyarakat di masing-masing organisasi pengorganisasian masyarakat belum efektif dan terintegrasi.

"Di sini lah, tujuan SP4N ini didirikan, yaitu mengatur penyelenggaraan masyarakat dapat mengoptimalisasikan pengaduan masyarakat, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik," tuturnya.||| Feri/rls

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top