aktualonline.com.PEKANBARU ||| Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mengambil kebijakan didalam dunia pendidikan, yakni mengubah sistem PPDB Sekolah dari yang lama menjadi berbasis Zonasi Sekolah.

 

Sistem Zonasi Sekolah merupakan salah satu peraturan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.14 Tahun 2018, dalam sistem ini disebutkan setiap jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA/SMK) yang diselenggarakan pemerintah wajib menerima paling sedikit 90 % dari jumlah keseluruhan peserta yang diterima untuk calon perserta didik yang berdomisili pada radius terdekat dari satuan sekolah.

 

Tujuan dari diterapkannya Sistem Zonasi Sekolah ini,adalah, memberikan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, selain itu sistem ini memberikan kemudahan bagi pihak sekolah untuk memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah di area tersebut terdaftar di sekolah.

 

Namun realisasi dari penerapan Zonasi Sekolah tersebut menuai polemik dari berbagai kalangan masyarakat, yang secara khusus merupakan orangtua dari calon murid yang hendak mendaftar melalui PPDB.

 

Seperti yang dialami oleh beberapa orangtua calon siswa di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru yang tidak ingin namanya dipublis.

 

"Anak saya mau masuk SMA Negeri, di dekat rumah saya hanya satu SMA Negeri yang terdekat, saya lihat di website online PPDB jarak rumah kami sangat jauh ke sekolah itu dibandingkan calon siswa yang lain." Ungkap Ibu tersebut di area SMAN 12 Pekanbaru.

 

Ibu tersebut mengaku bahwa anaknya berprestasi sewaktu duduk dibangku SMP, namun untuk kuota prestasi yang tersedia hanya 5%, itupun sudah terisi oleh kuota Zonasi yang terdekat dari sekolah tersebut.

 

"Kalau anak saya disekolahkan di swasta  tidak mampu saya membayarnya uang masuk dan SPP nya, pekerjaan saya hanya buruh, anak masih ada SMP satu orang, satu lagi masih SD, terpaksa saya harus meminjam uang dan tentu ini akan menambah beban pengeluaran saya." Ungkap seorang Bapak calon siswa yang pekerjaan sehari-harinya adalah buruh kasar harian.

 

Beberapa dari orangtua murid  yang anaknya mempunyai prestasi khususnya dari kalangan kurang mampu, dan sangat kebetulan juga di wilayah domisili mereka sekolah negeri untuk jenjang SMA hanya satu yang ada, diharapkan Pemerintah Daerah setempat mengambil langkah kebijakan mengenai Zonasi tersebut.

 

"Sementara info yang saya dengar dari beberapa kerabat dikampung saya, bahkan ada sekolah yang kuotanya masih tersisa cukup banyak, karena penduduk rata-rata sedikit yang tinggal disana".Tutur Ibu tersebut.

 

Sementara Kepala Sekolah SMAN 1 Pekanbaru, Hj. Wan Roswita mengungkapkan bahwa jika diberlakukan sistem PPDB seperti yang lalu yakni tersedia beberapa jalur dan sifatnya dinamis, maka anak yang tinggal dekat dari SMAN 01 Pekanbaru akan mengeluh dengan alasan mereka tinggal dekat dari SMAN 01, namun tidak diterima dikarenakan banyak anak yang berprestasi mendaftar ke Sekolah tersebut.

 

"Sementara realitanyasekarang, cukup banyak calon siswa berprestasi tidak diterima masuk PPDB, dan kebanyakan mereka mengeluh karena telah diisi oleh calon siswa dari jalur zonasi, memang aturan dan sistem yang menerapkan seperti itu." Tegas Hj.Wan Roswita.

 

SMAN 01 Pekanbaru telah menerapkan kuota penerimaan untuk jalur zonasi sebesar 80%, dan sisanya 15% jalur prestasi, 5% jalur pindahan.

 

Sekarang adalah Bagaimana Pemerintah, baik itu di Pusat, ataupun Daerah untuk menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi disaat musim PPDB, apakah memang sistem zonasi dirasakan sudah paling tepat untuk PPDB tentunya dengan memperhatikan banyak aspek.

 

Seperti para calon-calon siswa yang mempunyai nilai raport bagus dan cerdas namun dari kalangan keluarga kurang mampu serta tempat tinggal yang jauh dari sekolah favorit, kemudian dengan terpaksa tersingkirkan oleh anak dari jalur zonasi.||| Ishak

 

 

 

 

 

 

Editor : Zul