aktualonline.com.PEKANBARU ||| Sidak yang dilakukan oleh anggota  DPRD Riau, Suhardiman Amby dan Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar ke Perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT. Adei yang berkedudukan di Wilayah Bengkalis Kecamatan Mandau akhirnya memanas.

 

Pasalnya PT. Adei membantah dengan keras klaim DPRD Riau bahwa PT. Adei disebut merambah hutan diluar HGU seluas 2000 hektar.

 

Sebelumnya pada Jum’at,(28/6) dalam kunjungan kerjanya, Suhardiman Amby beserta kedua rekanya, Asri Auzar dan Aherson melakukan sidak ke perkebunan PT. Adei, disana pihaknya membawa turut serta beberapa dinas terkait, seperti kadis kehutanan, perkebunan, dan lingkungan hidup Provinsi Riau, BPN, PPNS dan Polhut untuk melihat langsung lahan yang berada diluar HGU PT. Adei, namun telah dirambah oleh perusahaan itu.

 

Dalam keterangan persnya sebagaimana termuat dalam media, Suhardiman dengan tegas mengatakan hasil temuan pihaknya melalui pansus monitoring dan evaluasi perizinan perkebunan, di Riau beberapa tahun lalu mengindikasikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Adei dengan merambah hutan diluar HGU dan dengan merambah kawasan hutan, DAS, dan tidak membayar pajak.

 

 " Ada tiga indikator pelanggaran perusahaan ini yang kita temukan, yaitu diantaranya merambah hutan diluar HGU, dan diluar izin pelepasan menteri," kata Suhardiman kepada media.

 

Selain itu Menurut anggota DPRD Riau yang dijuluki datuk ini, akibat berbagai pelanggaran tersebut, PT. Adei dapat dijerat dengan hukuman pidana 8 tahun penjara dan sanksi 12 Miliar.

 

Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan wakil ketua DPRD Riau, Asri Auzar, ia menyebut apa yang dilakukan pihaknya itu merupakan upaya menindaklanjuti temuan KPK dimana baru-baru ini KPK mengklaim adanya penguasaan lahan seluas 1.2 juta hektar secara ilegal di Riau, dan hal itu dinilai telah sangat merugikan keuangan Negara, karena tidak adanya aliran pajak yang dapat ditagih dari perusahaan.

 

Atas informasi yang disampaikan oleh Perwakilan DPRD Riau tersebut, PT. Adei Plantation melalui kepala bidang humas perusahaan itu, K. Manullang menjawab pertanyaan awak media ini mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan sebagaimana di klaim oleh anggota DPRD itu.

 

"Itu tidak benar,mereka itu dapat peta darimana ? Kapan itu dibuat peta itu? Perusahaan kami resmi dan jelas legalitasnya, serta lahan HGU kami itu seluas 14.900 hektar yang langsung diukur oleh pihak BPN pada tahun sekitar 1990 an, semua ada sertifikat," terang K. Manullang menjawab pertanyaan awak media.

 

Menurut K. Manullang, PT. Adei hingga saat ini justru hanya mengelolah lahan HGU nya dengan luas 12.000 hektar, sehingga pihaknya tidak pernah mengerjakan lahan diluar HGU, apalagi merambah hutan lain, diluar HGU.

 

"Kami mengikuti apa yang telah dibuat oleh BPN, HGU kami itu sudah jelas sesuai dengan perizinan dan yang ditetapkan oleh BPN, jadi kami membantah semua tuduhan anggota dewan itu, dan kami siap menghadapi kemanapun dibawa," kata manullang menegaskan.

 

Bahkan manullang juga mengatakan pihaknya sangat meragukan semua pernyataan pihak pansus monitoring dari DPRD Riau, karena sejauh ini Manullang mengaku pihaknya tidak pernah menerima kedatangan anggota pansus monitoring dan evaluasi perizinan perkebunan dari DPRD Riau untuk melakukan pengukuran lahan dan memetakan wilayah HGU.

 

"Darimana mereka_pansus red bisa mengatakan itu, sedang peta kita sudah ada dari BPN, peta kami bukan dari kehutanan, jadi kami membantah semua itu, kami siap menghadapi itu,"kata Manullang mengakhiri.||| Feri Sibarani

 

 

 

 

 

 

Editor : Zul