aktualonline.com.RIAU ||| Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau kembali menemukan indikasi pelanggaran dalam Belanja Perjalanan Dinas di lingkungan pemkab Siak sebesar 4 Milyar lebih, yang tidak Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2017.

 

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2018 menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp572.684.776.597,13 atau 90,58% dari anggaran sebesar Rp632.221.673.003,00. Dari realisasi tersebut, di antaranya merupakan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada seluruh OPD sebesar  Rp22.259.448.590,00 atau 78,68% dari anggaran sebesar Rp28.292.180.600,00. 

 

Belanja perjalanan dinas dalam daerah tersebut terdiri atas belanja perjalanan dinas 

dalam daerah provinsi dan belanja perjalanan dinas dalam daerah kabupaten. Komponen pembayaran perjalanan dinas dalam daerah meliputi (1) uang harian yang terdiri atas uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal; (2) biaya penginapan; dan (3) biaya transportasi. Selain tiga komponen tersebut, untuk pejabat tertentu dapat diberikan biaya sewa kendaraan dan uang representasi. 

 

Besaran komponen pembayaran perjalanan dinas dalam daerah diatur dalam Keputusan Bupati Siak Nomor 601/HK/KPTS/2017 tentang Penetapan Standardisasi 

Honorarium dan Biaya Lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2018, yang diduga bertentangan dengan Permendagri No.33 tahun 2017.

 

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas 

dalam daerah kabupaten menunjukkan adanya realisasi biaya transportasi sebesar 

Rp2.080.778.950,00 dan realisasi biaya penginapan sebesar Rp1.937.567.100,00 yang dibayarkan secara lumsum. 

 

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas 

dalam daerah kabupaten pada 25 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak 

menunjukkan Realisasi biaya transportasi sebesar Rp2.080.778.950,00 dibayarkan secara lumsum dan tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah berupa tiket transportasi darat dan/atau daftar pengeluaran riil.

 

Atas hal ini, salah satu Lembaga masyarakat yang aktif memantau pejabat pengguna anggaran di provinsi Riau,  Ir. Ganda Mora angkat biara dan sagat menyayangkan tentang adanya indikasi kuat mengenai pelanggaran sejumlah besar OPD atas SPPD yang bernilai 4 Milyar rupiah tersebut.

 

"Seharusnya Pemkab Siak dapat merujuk permendagri saja, jika memang terdapat kerancuan didalam perbub sebagaimana disampaikan BPK dalam temuanya, sehingga PPTK disetiap OPD dapat terhindar dari dugaan korupsi akibat terindikasi melanggar aruran yang lebih tinggi," kata Ganda saat memberikan keterangan Persnya.

 

Menurut Ganda Mora, pemkab Siak tidak ada alasan untuk menabrak ketentuan dalam permendagri ataupun dalam perbub, sebab dikatakannya bahwa poin terpenting dalam kedua jenjang aturan itu mensyaratkan bahwa  semua belanja perjalanan wajib diberikan sesuai biaya yang riil dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang objektif.

 

"Intinya adalah, bahwa penggunaan anggaran itu harus sesuai dengan ketentuan, dan mutlak harus dapat dibuktikan dengan benar dan rinci terkait bukti-bukti utama akan kegiatan, inikan tidak, BPK justru mengatakan pihak pengguna tidak dapat menunjukkan bukti-bukti fisik seperti tiket dan lain-lain, berarti ada yang fiktif," kata Ganda menjelaskan.

 

Sejauh ini konfirmasi yang dilakukan oleh wartawan AKTUAL kepada Pemkab Siak belum berhasil mendapatkan tanggapan resmi, sebagaimana disampaikan oleh Kabag Humas Pemkab Siak, Wan Saiful Efendi,AP,M.Si

 

"Coba dihubungi pihak BPKAD dan inspektorat karena sekda masih dalam ibadah haji," tulis Wan Saiful.||| Feri Sibarani

 

 

 

 

 

 

Editor : Zul