• Home
  • Pekanbaru
  • Pembangunan Kantor Lurah Kandis Diduga Ajang Korupsi
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:32:24

Pembangunan Kantor Lurah Kandis Diduga Ajang Korupsi

illustrasi
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.RIAU ||| Proyek pembangunan Kantor Lurah Kandis Kota Kecamatan Kandis ditemukan indikasi tindakan korupsi dengan kekurangan volume sebesar Rp.72.000.000 ( Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah ) dalam temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau 2018.

 

Dugaan korupsi ini terkuak atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, dalam rangka menyusun laporan hasil pemeriksaan ( LHP ) yang dilakukan oleh auditor Negara itu secara berkala setiap tahun.

 

Dalam temuan tersebut BPK menyebutkan bahwa pekerjaan yang sedianya dilakukan selama 120 hari kerja itu seharusnya berakhir sesuai kontrak pada akhir Desember 2018, namun pihak KPA/PPTK dari Sekda kabupaten Siak mengambil langkah pemutusan kontrak pada tanggal 26 Desember 2018, dengan alasan dinilai pihak rekanan tidak akan mampu untuk menyelesaikan hingga 100% pekerjaan mengingat waktu yang hampir habis.

 

Atas dasar tersebut pihak KPA/PPTK telah mengajukan pencairan dana jaminan pekerjaan sebesar 5% atau setara dengan 29 jutaan dari Bank Riau Kepri, sekalipun sanksi lainya seperti masuknya CV Tiga Putri Soleha Amin pada daftar hitam perusahaan hingga saat ini belum dilakukan.

 

CV. Tiga Putri Soleha Amin adalah perusahaan pelaksana dengan Kontrak Nomor 01/KONTRAK/SETDA-ADMINPEM/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp586.790.000,00. yang ternyata gagal dalam melaksanakan kewajibanya berdasarkan kontrak.

 

Sementara Pengawasan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh CV Buhara Persada selaku konsultan pengawas, yang seharusnya berkewajiban melaksanakan tugas pengawasan selama kegiatan berjalan, namun sangat disayangkan ternyata berdasarkan temuan BPK, proyek tersebut bermasalah dengan kekurangan volume mencapai 72 Jutaan.

 

Atas permasalahan tersebut, wartawan media ini telah melayangkan konfirmasi elektronik kepada pemerintah kabupaten Siak, melalui kepala bagian tata pemerintahan (Tapem), Iwan, dengan penjelasan pihaknya mengatakan bahwa pekerjaan pembangunan kantor lurah Kandis Kota diakui bermasalah.

 

"Baik pak, saya konfirmasi.

 

Terkait pembangunan kantor lurah kandis kota, tahun 2018, memang telah dilakukan putus kontrak oleh pejabat pelaksana pada waktu itu, karena sampai batas waktu yg ditentukan rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan , sehingga oleh pejabat pelaksana di opname dan dibayar sesuai kemajuan berdasarkan perhitungan konsultan serta dilakukan pemutusan kontrak sesuai ketentuan," tulis Iwan melalui akun WA.

Iwan dalam keteranganya menyampaikan terkait temuan BPK yang telah menemukan indikasi kerugian keuangan Negara sebesar 72 Jutaan, disebutnya telah menyurati perusahaan rekanan untuk pengembalian ke kas daerah.

 

"Terkait itu pada pemeriksaan laporan keuangan BPK terhadap pekerjaan tsb yg putus kontrak, BPK telah melakukan pemeriksaan dan ada temuan kekurangan volume senilai tujuh puluh satu juta lebih (angka pasti ada di temuan) dan bupati melalui sekda telah menyurati rekanan ybs untuk menyetor kerugian keuangan negara itu ke kasda siak sebagai tindak lanjut dari temuan BPK tersebut," urainya.

 

Disisi lain, LSM yang membidangi tipikor riau, Pilar Bangsa melalui ketua LSM tersebut, Superleni, S. Sos dalam keterangan Pers diruang kerjanya mengatakan temuan BPK adalah merupakan kinerja auditor Negara yang resmi dan berdasarkan standar pemeriksaan Negara sesuai dengan UU No.15 tahun 2006 tentang BPK, yang merupakan dasar terpercaya untuk dikembangkan oleh aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan dalam rangka penegakan hukum atas semua tindakan pelanggaran dalam penggunaan anggaran Negara.

 

"Temuan-temuan seperti ini sangat layak untuk ditindaklanjuti penegak hukum, karena Negara Indonesia saat ini adalah perang dengan korupsi, tidak ada ampun untuk semua yang terbukti melanggar aturan, untuk itu kami LSM Pilar Bangsa jika menerima data ini akan segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum," jelasnya.

 

Menurutnya sebagaimana amanat UU 31 tahun 1999 khusunya pasal 32 ayat (1) tentang tipikor dan perubahannya, UU no 20 tahun 2001 telah mengatur secara jelas bahwa segala tindakan yang terbukti merugikan keuangan Negara harus berhadapan dengan hukum.

 

Tindakan-tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan, konon kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan telah melibatkan unsur konsultan pengawas, mengapa pelanggaran terhadap spek masih saja terjadi? ini kan layak disebut tindakan kesengajaan atau kongkalikong, jadi tinggal pengembangan saja," kata Superleni.||| Feri Sibarani

 

 

 

 

 

Editor : Zul

 


BERITA LAINNYA
Selasa, 10 Desember 2019 | 18:25:19
Kepala BKKBN Provinsi Riau Jarang Ditempat
Kamis, 28 November 2019 | 17:53:20
KPK Periksa Rumah "Bos Besar" Pekanbaru
Selasa, 19 November 2019 | 22:57:09
PT. RAPP Giat Lakukan Pencegahan Karhutla
Selasa, 19 November 2019 | 22:52:46
Kepala DLHK Riau Siapkan Langkah Pencegahan Karhutla
BERIKAN KOMENTAR
Top