• Home
  • Pekanbaru
  • Maraknya Aksi Pelanggaran Hukum di LP/Rutan, Picu Kemenkumham Riau Sigap Pencegahan dan Penindakan
Sabtu, 10 Agustus 2019 | 00:41:46

Maraknya Aksi Pelanggaran Hukum di LP/Rutan, Picu Kemenkumham Riau Sigap Pencegahan dan Penindakan

Foto/Ist
Maraknya Aksi Pelanggaran Hukum di LP/Rutan, Picu Kemenkumham Riau Sigap Pencegahan dan Penindakan
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU ||| Hingga tahun 2019, Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Riau memiliki delapan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan tujuh Rumah Tahanan (Rutan) di Provinsi Riau.

 

Tak bisa dipungkiri ada beberapa praktik-praktik terselubung yang melanggar peraturan hukum terjadi di setiap Lapas dan Rutan tersebut, Divisi Pemasyarakatan, Kemenkumham Wilayah Riau berusaha agar mencegah dan menindak segala bentuk-bentuk pekerjaan haram tersebut.

 

Dalam rangka melaksanakan program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yakni setiap Lapas dan Rutan di Provinsi Riau harus bebas dari peredaran uang tunai.

 

Selain itu, sebagai bentuk pencegahan penyimpangan terhadap maraknya pungutan liar yang sering terjadi, Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Riau melalui Divisi Pemasyarakatan sudah menggunakan kartu e-money Brizzi yang bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

 

Kabar terakhir, aksi percobaan tahanan yang ingin melarikan diri terjadi di Rutan Selatpanjang, yang dimana para tahanan tersebut mencoba melarikan diri dengan membobol dinding menggunakan perabotan yang seadanya, namun berhasil digagalkan oleh petugas Rutan Selatpanjang.

 

Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kemenkumham Wilayah Riau, Surung Pasaribu mengungkapkan bahwa penyebab paling dominan percobaan melarikan diri adalah over kapasitas Napi/Tahanan di Lapas maupun Rutan se-Provinsi Riau.

 

"Remisi selalu kami berikan kepada Napi dan Tahanan, kecuali untuk kasus Korupsi, Narkotika, dan Terorisme harus membayar denda dan menjadi status sebagai Justice Collaborator (mengungkap pelaku lainnya)." Singkat Ka.Divisi Pemasyarakatan, Surung Pasaribu, Jumat(9/9/2019)

 

Surung Pasaribu juga mengatakan bahwa perhitungan sebenarnya untuk kapasitas seluruh Lapas dan Rutan di Provinsi Riau adalah 4294 orang.

 

"Informasi yang kami dapatkan hingga akhir Juli 2019, jumlah Napi di setiap Lapas dan Rutan Provinsi Riau sebanyak lebih kurang 12.000." Kata Ka.Divisi Pemasyrakatan.

 

Untuk menghindari masuknya barang-barang terlarang kedalam Lapas dan Rutan seperti, Narkotika, Senjata api, Senjata tajam dan lainnya Divisi Pemayarakatan selalu menekankan kepada Lapas dan Rutan tersebut agar rutin melakukan razia.

 

"Selain razia, para napi dan tahanan ini kami bimbing, didik, dan latih tanpa kekerasan, karena tujuan kami agar mereka setelah bebas menjadi produktif di kehidupannya masing-masing." Jelas Surung Pasaribu.

 

Mengenai kewajiban Lapas dan Rutan untuk mengharuskan dibentuk klinik perawatan beserta tenaga ahli medis, Ka.Divisi Pemasyarakatan Surung Pasaribu mengakui belum semua Lapas dan Rutan di Provinsi Riau terpenuhi.

 

"Kami selalu ajukan ke Kementerian Hukum dan HAM RI (Pusat), namun sering terkendala di keterbatasan pengajuan rekrutmen dokter, saat ini Rutan Pekanbaru, Lapas Kelas II A Pekabaru, Rutan Selatpanjag, Lapas Kelas II B Bengkalis, Rutan Bagansiapi-api sudah memiliki klinik beserta Dokter dan perawatnya." Ujar Ka.Divisi Pemasyaraktan, Kemenkumham Wilayah Riau, Surung Pasaribu.

 

Untuk itu walaupun belum memenuhi sesuai peraturan yang berlaku, Kemenkumham Wilayah Riau melalui Divisi Pemasyarakatan terus berusaha untuk bisa menunaikannya yakni;

-UU No. 12 tahun 1995 ttg Pemasyarakatan.

-Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.6 tahun 2013 ttg Tata Tertib Lapas dan Rutan.||| Ishak

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top