• Home
  • Pekanbaru
  • Diduga Proyek Tanpa Papan Nama "Gentayangan" di Jalan Sudirman Pekanbaru
Kamis, 15 Agustus 2019 | 23:25:11

Diduga Proyek Tanpa Papan Nama "Gentayangan" di Jalan Sudirman Pekanbaru

aktualonline.com/feri sibarani
Proyek Tanpa Papan Nama dan Terlihat Secara kasat mata proyek asal-asalan. Jalan Sudirman Pekanbaru.
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU ||| Proyek pekerjaan seputar drainase sepanjang jalan Sudirman Pekanbaru atau tepatnya di depan kantor walikota lama, yang memanjang dari depan kantor dinas perhubungan provinsi Riau hingga depan kantor Gubernur Riau tampak tanpa menggunakan papan nama proyek.

Akibatnya kalangan media, LSM maupun masyarakat umum tidak mengetahui tentang informasi mengenai besaran nilai anggaran dan volume pekerjaan serta nama perusahaan kontraktor yang melaksanakan kegiatan.

Hal ini diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, khusunya Secara umum, terkait pemasangan papan nama proyek, ada peraturan resmi-undangan yang dapat menjadi rujukan.

Selain itu secara kasat mata jika dilihat dari spek material yang dipasang dipermukaan drainase berupa kayu dengan ukuran kecil yang konon diduga sebagai penyangga trotoar jalan terkesan asal-asalan, pasalnya jika hanya mengandalkan kayu dengan ukuran dan jenis itu dikawatirkan akan mendatangkan musibah bagi pejalan kaki yang menggunakan trotoar dikemudian hari.

Atas hal itu, awak media ini mencoba melakukan penelusuran tentang rekanan yang melaksanakan pekerjaan, melalui salah seorang pekerja mengatakan bahwa seorang yang bernama Hansen adalah yang mengetahui soal pekerjaan. Setelah dihubungi, Hansen hanya mengaku sebagai pemasok material untuk pekerjaan proyek, sedangkan soal mekanisme dan ketentuan lain Hansen tidak mengetahui, melainkan ia menyarankan awak media berkomunikasi dengan Ridho yang disebutnya sebagai pengawas.

Melalui Ridho, awak media ini pun tidak berhasil memperoleh tanggapan resmi, namun menurutnya pekerjaan sudah memiliki papan nama proyek, sekalipun kenyataan dilapangan tidak terlihat, sementara disisi lain Ridho juga berjanji akan berkoordinasi dengan pimpinannya, karena merasa tidak kompeten sehubungan dirinya mengaku hanya sebagai kemanan dan pengawas lapangan saja.

"Besok lah ya pak saya hubungi perusahaan, karena saya tidak bisa menanggapi hal itu, saya hanya sebagai kemanan proyek saja, kalau mau di beritakan silakan saja,"kata Ridho.

Infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya. Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran.

Seperti tidak adanya papan proyek pada program pembangun diatas drainase  jalan Raya Sudirman Pekanbaru yang membentang dari depan kantor dinas perhubungan provinsi riau hingga kantor Gubernur Riau, sejauh pantauan lapangan yang dilakukan awak media ini hingga saat ini tidak terlihat papan pengumuman proyek tersebut.

Padahal, transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

Adapun secara teknis, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing provinsi. Berarti jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas menabrak aturan, yang seharusnya mendapatkan sanksi dari penegak hukum. Karena masyarakat patut mencurigai proyek tersebut, karena diduga tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal.||| Feri Sibarani

 

 

Editor : Feri Sibarani


BERITA LAINNYA
Jumat, 8 November 2019 | 22:33:50
Proyek Jalan di Kampar Tidak Transparan
Jumat, 8 November 2019 | 20:32:22
Triliunan Aset Daerah Siak Terindikasi Hilang
BERIKAN KOMENTAR
Top