• Home
  • Pekanbaru
  • Meski Didampingi TP4D, BPK Temukan Indikasikan KKN Pembangunan Kantor Kejati Riau
Jumat, 6 September 2019 | 10:58:14

Meski Didampingi TP4D, BPK Temukan Indikasikan KKN Pembangunan Kantor Kejati Riau

Foto/Ist
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU ||| Pembangunan gedung kejati Riau menelan anggaran APBD Riau tahun 2018 sebesar 89 Miliar, sebagaimana termuat di dalam plang informasi proyek tersebut pada awal tahun 2018 lalu, namun belakangan pembangunan gedung penegak hukum itu diduga sejumlah pihak terdapat praktik korupsi.

 

Berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Riau hasil audit tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat kekurangan volume pada sejumlah item dan penyimpangan dalam pelaksanaan Manajemen Konstruksi ( MK ) dengan perkiraan kerugian Negara sebesar Rp 400 Juta lebih, sebagaimana tertuang dalam lembaran LHP BPK sebagai berikut.

 

Pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung 

Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau mencakup pemeriksaan pekerjaan beton 

bertulang, pekerjaan pembesian, pekerjaan lantai, pekerjaan Cladding Fassad, 

pekerjaan kaca, pekerjaan atap baja dan pekerjaan plumbing (pompa).

 

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas item-item dalam Rincian Anggaran Biaya 

(RAB) kontrak/addendum tersebut yang dilakukan BPK bersama rekanan pelaksana, 

PPK dan PPTK, serta konsultan pengawas dengan mendasarkan pada 

kontrak/addendum dan as built drawing menunjukkan volume pekerjaan yang 

terpasang kurang dari volume kontrak/addendum sebesar Rp424.407.508,86 dengan 

rincian terlampir.

 

Akibatnya sejumlah masyarakat yang telah mengetahui perihal itu merasa miris, tak terkecuali ketua Lembaga pemantau korupsi di Riau sebut saja, Ir. Ganda Mora dalam keterangan Persnya menanggapi pertanyaan sejumlah awak media mengatakan pihaknya sangat miris dengan temuan BPK tersebut, mengingat bangunan itu merupakan gedung penegak hukum.

 

"Kita sangat sayangkan dalam pekerjaan pembangunan gedung sekelas kejati riau pun masih ditemukan  indikasi penyimpangan, konon lagi gedung lain yang bukan penegak hukum, "kata ketua IPSPK3RI itu.

 

Bahkan Ganda menyoroti peran dan kinerja kejaksaan melalui TP4D yang dipimpin oleh Asintel Kejati Riau, menjadi indikasi bahwa peran TP4D tidak efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan pembangunan di provinsi Riau.

 

" Ini menjadi parameter untuk semua pihak bahwa keberadaan TP4D dalam proyek-proyek pemerintah tidak menjamin Tidak adanya tindakan korupsi, konon lagi baru-baru ini di Yogyakarta KPK telah berhasil menangkap jaksa yang diketahui adalah anggota TP4D justru terlibat dalam skandal korupsi," lanjut Ganda.

 

Berdasarkan indikasi penyimpangan dalam proyek pembangunan kantor kejati Riau sesuai dengan temuan BPK itu, awak media ini melakukan konfirmasi langsung dengan kajati Riau Uung Syukur, S.H.,M.H dengan tegas Kajati Riau yang cukup lama menjabat di Riau itu menyatakan sikapnya.

 

" Yang jelas kami selaku lembaga penegak hukum hanya sebagai penerima hiba dalam bentuk gedung, secara teknis dalam pekerjaan silakan di kroscek kepada PPK yaitu PUPR, jika masyarakat menemukan adanya penyimpangan lapor kepada saya," jawab Kajati beberapa waktu yang lalu usai rapat di internalnya.

 

Baginya yang penting pihaknya menerima gedung hiba dalam keadaan baik sebaik-baiknya, terkait adanya indiaksi sebagaimana dalam temuan BPK, ia meminta media agar konfirmasi dengan pihak PUPR Provinsi Riau.

 

Sejauh ini melalui hasil konfirmasi awak media ini kepada kepala bidang penataan pembangunan di PUPR Provinsi Riau, Zulkifli Rahman, selaku PPK dalam pekerjaan tersebut mengakui adanya temuan itu, namun Zulkifli mengatakan telah menindak lanjuti temuan tersebut tanpa merinci dan menunjukkan bukti-bukti konkret tentang tindaklanjut yang dimaksud.

 

"Sudah, sudah kami tindak lanjuti temuan itu, semua sudah dikembalikan tidak ada lagi masalah," katanya singkat.||| Feri S

 

 

 

 

 

 

Edito : Feri Sibarani


BERITA LAINNYA
Senin, 16 September 2019 | 00:02:11
Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Lokasi Karhutla di Riau
Kamis, 12 September 2019 | 23:52:11
Wagubri : Jika Perusahaan Pelakunya,Cabut Izin Operasinya
Kamis, 12 September 2019 | 23:28:09
Asap di Riau, Bencana Atau Bisnis Korporasi ??
BERIKAN KOMENTAR
Top