• Home
  • Pekanbaru
  • Seratus Juta Lebih Diduga Menguap Atas Perjalanan Dinas Sekdaprov Riau
Jumat, 13 September 2019 | 21:41:20

Seratus Juta Lebih Diduga Menguap Atas Perjalanan Dinas Sekdaprov Riau

Foto/Ist
Ketua FORMASI Riau, Dr. M. Nurul Huda, S.H.,M.H
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU ||| Temuan BPK RI perwakilan Provinsi Riau tahun 2018 mengindikasikan adanya potensi Kerugian keuangan negara sebesar 100 jutaan lebih atas kegiatan perjalanan dinas di lingkungan sekda Provinsi Riau.

 

Dalam pemaparannya, BPK menyebutkan indikasi tersebut terkuak saat pihaknya melakukan pemeriksaan atas realisasi anggaran perjalanan dinas tahun 2018 yang berjumlah fantastis yaitu Rp 327 Miliar lebih.

 

Terdapat kegiatan perjalanan dinas di Sekda provinsi Riau sebesar 100 jutaan yang terindikasi tidak sesuai dengan senyatanya, atau dengan disebutkan adanya selisih pembayaran pada belanja tiket pesawat Garuda Indonesia dan pesawat Lion Air sebesar 28 juta dan perjalanan dinas ganda senilai 11 jutaan ditambah dengan kelebihan bayar pada perjalanan dinas luar daerah sebesar 66 jutaan, sehingga seluruhnya berjumlah tidak kurang dari Rp 100 jutaan.

 

Hal itu tentu saja melanggar ketentuan yang ada, tentang pengelolaan keuangan daerah  sebahaimana disampaikan oleh BPK dalam LHP nya menyebutkan bahwa Sekda provinsi Riau telah melanggar Pergub No. 29 tahun 2017 dan UU No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah.

 

Atas hal tersebut awak media ini mencoba konfirmasi kepada Sekda Provinsi Riau melalui kepala biro umum sekda Provinsi, namun awak media ini tidak berhasil melakukan wawancara karena pejabat staf biro tersebut mengatakan kabiro umum Sekda provinsi Riau tidak berada ditempat.

 

"Maaf pak pak kabiro sedang tidak berada diruangan, tadi ada rapat mendadak, dan saya tidak mengetahui domana rapatnya,"kata satf kabiro umum, Negsih kepada wartawan.

Staf biro umum tersebut berjanji akan menghubungi wartawan jika Kabiro umum yang disebut rapat itu telah kembali ke ruang kerjanya.

 

"Silakan tinggal aja nomor kontak pak, nanti jika bapak sudah kembali bisa ditelpon umtuk memberikan tanggapan," kata Nengsih seraya meminta pokok permasalahan yang ingin di konfirmasi.

 

Hingga berita ini dimuat, Nengsih staf Biro umum Sekda Pemprov Riau belum memberikan informasi terkait konfirmasi yang telah dicatat wartawan ini disebuah kertas sesuai permintaan staf biro untuk diteruskan kepada biro umum Sekda Pemprov Riau, Haryadi.

 

Mendengar perihal ini, Ketua FORMASI Riau, Dr. M. Nurul Huda, S.H.,M.H selaku Forum yang aktif memantau tindakan korupsi atau potensi perbuatan korupsi atas anggaran yang diperoleh dari uang rakyat mengatakan pihaknya tidak puas dengan sikap kepala biro umum Sekda Pemprov Riau tersebut, karena dinilai tidak respon kepada fungsi media yang ditugaskan oleh Undang-undang untuk melakukan fungsi kontrolling dan investigasi atas segala informasi konon terkait temuan BPK yang terindikasi merugikan keuangan Negara harus diberikan tanggung jawab yang benar dan bersifat terbuka.

 

"Wartawan itu kan kerjanya mecari dan memperoleh segala informasi diamana saja, terutama pada semua pos penggunaan anggaran, seharusnya pejabat sekelas Kepala Biro di Sekda Pemprov Riau harus ber etika dan bersedia ditemui oleh wartawan dan tolong berikan informasi dan tanggapan atas pertanyaan media," kata Doktor Hukum pidana ini.

 

Menurut Doktor yang kerap diminta sebagai saksi ahli di pengadilan Negeri Pekanbaru ini, temuan BPK sesungguhnya merupakan hasil audit yang kebenaranya dapat dipercaya, karena merupakan auditor negara dan diatur oleh Undang-undang, sehingga segala temuan yang terindikasi dan berpotensi merugikan keuangan Negara harus ditindak lanjuti baik ke inspektorat atau ke proses hukum, jika tindak lanjut masih belum selesai di inspektorat.

 

"Temuan BPK itu layak dipercaya dan itu diatur oleh Undang-undang, sehingga kita ketahui biasanya ada tindak lanjut di Inspektorat untuk pengembalian kerugian, namun setelah itu baru dilihat apakah akan di proses hukum atau tidak, karena sebagaimana tertuang didalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Tipikor pada pasal 4 atau sebagaimana di ubah dengan UU No. 20 tahun 2001 pada pasal 2 dan 3  bahwa pengembalian kerugian Keuangan Negara tidak menguapuskan proses hukum pidana nya, "lanjut Nurul Huda.

 

Menurutnya segala perbuatan yang terbukti melanggar pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut sekalipun telah mengembalikan kerugian keuangan Negara tetap dapat dilanjutkan pidana nya.||| Feri Sibarani

 

 

 

 

 

Editor : Feri Sibarani


BERITA LAINNYA
Selasa, 8 Oktober 2019 | 16:34:39
Gubernur Riau Sambut Baik Demonstrasi Terkait Karhutla
Kamis, 3 Oktober 2019 | 22:36:57
Jalinsum Longsor,Gubernur Riau Turun ke Lokasi
BERIKAN KOMENTAR
Top