• Home
  • Pekanbaru
  • Ternyata Begini Modus Para Kepala Daerah Raup APBD
Kamis, 19 September 2019 | 13:13:25

Ternyata Begini Modus Para Kepala Daerah Raup APBD

Foto/Ist
illustrasi
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU ||| Anggaran di APBD setiap pemerintahan adalah seyogyanya untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat luas, yang dikendalikan oleh kepala daerah, Bupati/Walikota dan Gubernur, namun di sayangkan KPK menemukan justru kepala daerah bermodus ria untuk meraup uang rakyat guna memperkaya diri.

 

Sudah ratusan kepala daerah pemerintahan di Indonesia yang berhasil di ciduk oleh lembaga anti rasuah ( KPK ) karena terbukti melakukan tindakan korupsi melalui modus sukses fee dari para perusahaan kontraktor rekanan yang diberikan pekerjaan khususnya bidang infrastruktur yang bernilai puluhan hingga ratusan miliar.

 

Yang teranyar kepala daerah yang di gelandang oleh KPK ke ranah hukum adalah bupati Kabupaten Mesuji, Khamami, yang terbukti terlibat praktik suap dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten tersebut.

 

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut beberapa kali lembaganya sering menemui fenomena kepala daerah terjerat kasus suap terkait proyek infrastruktur. KPK pun menyoroti integritas para pemimpin daerah tersebut.

 

"Cukup banyak suap terkait dengan proyek yang ada di Pemkab. Untuk fee proyek terkait pengadaan dinas PUPR memang cukup banyak faktor kami lihat yang mengemuka," ucapnya seperti dikutip dari Jawapos.com, Sabtu (26/1/2019).

 

Mantan aktivis ICW ini mengatakan, banyak perkara kepala daerah menerima suap dari pengusaha yang memang menggarap proyek tersebut. Tak hanya itu, kata Febri, ada kepala daerah yang mendapatkan uang 'haram' dari pengusaha yang sebelumnya membantu biaya politik kampanye.

 

"Bahkan, kami duga memang mereka (kepala daerah) menerima dan mengumpulkan fee proyek untuk menumpuk kekayaan. Ini salah satu fenomena yang muncul di kasus korupsi kepala daerah," imbuhnya.

 

Di sisi lain, Febri tidak menampik bila sistem untuk mencegah perbuatan haram para pejabat belum begitu sempurna. Namun, hal itu tentunya bagi KPK tidak bisa menjadi alasan pembenar atas kelakuan kepala daerah untuk korupsi.

 

"Pasti orangnya bermasalah bahwa sistemnya belum sempurna tentu bisa dipotret dan review melalui proses pencegahan tindak pidana korupsi. Tapi itu bukan alasan pembenar, ya. Seolah-olah kurang dari sistem, maka kita bisa maafkan pelaku korupsi, tidak boleh," pungkasnya.||| Feri Sibarani

 

 

 

 

Editor : Feri Sibarani


BERITA LAINNYA
Selasa, 8 Oktober 2019 | 16:34:39
Gubernur Riau Sambut Baik Demonstrasi Terkait Karhutla
Kamis, 3 Oktober 2019 | 22:36:57
Jalinsum Longsor,Gubernur Riau Turun ke Lokasi
BERIKAN KOMENTAR
Top