• Home
  • Pekanbaru
  • Hutan dan Lahan di Riau Terbakar Lagi !!!! Pemerintah Kemana ?
Sabtu, 21 September 2019 | 22:51:25

Hutan dan Lahan di Riau Terbakar Lagi !!!! Pemerintah Kemana ?

Foto/Ist
Hutan dan Lahan di Riau Terbakar Lagi !!!! Pemerintah Kemana ?
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PEKANBARU ||| Pada 2015, Riau mengalami bencana asap karena kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan. 

 

Selain faktor kemarau ekstrim, faktor alih fungsi lahan mayoritas gambut oleh perusahaan menjadi sumber malapetaka tersebut.

 

Menurut lembaga Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Sekitar 720 miliar telah dihabiskan untuk pemadaman darat, water bombing menggunakan heli serta fix wing dan teknologi modifikasi cuaca oleh BNPB.

 

Selain itu, kebakaran yang terjadi periode Juni hingga Oktober 2015 tersebut telah merugikan negara hingga Rp 221 triliun.

 

Lembaga Jikalahari menyebut bahwa pencemaran kabut asap pada tahun 2015 memakan korban 24 orang meninggal, lebih dari 600 ribu jiwa terjangkit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), dan sebanyak 2,61 juta hektar hutan dan lahan terbakar.

 

Disampaikan oleh Wakil Koordinator Jikalahari, Okto .Y. Setyo, kejadian itu terulang kembali di tahun 2019 ini. Hingga saat ini, sekira 49.000 hektar lahan terbakar di Riau dan mengakibatkan kondisi udara di Riau berstatus Berbahaya.

 

 “Terpantau ada 7.462 hotspot 3.582 hotspot dengan tingkat kepercayaan lebih dari 70% atau dipastikan titik api (firespot) di Riau. Dari jumlah tersebut 2.767 hotspot terjadi di dalam konsesi HTI, 1.175 diantaranya adalah firespot dan 223 hotspot dan 102 diantaranya adalah firespot di dalam konsesi HGU." Ungkap Okto .Y. Setyo.

 

Bukan hanya pemantauan hotspot, Jikalahari juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan membuktikan bahwa terjadi kebakaran di dalam konsesi korporasi Hutan Tanaman Industri dan sawit seperti PT Sumatera Riang Lestari (SRL), PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), PT. Rimba Raya Lestari (RRL), PT. Surya Dumai Agrindo (SDA), PT. Satria Perkasa Agung (SPA). 

 

Selain itu, Divisi Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, juga telah menyegel 10 Korporasi HTI dan sawit,   juga Kepolisian Daerah Riau baru menetapkan 1 korporasi di Riau

 

“Mestinya penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap korporasi pembakar hutan jera. Kami mendesak agar Gakum KLHK segera menetapkan korporasi yang telah disegel,” kata Okto Yugo Setiyo, Wakil Koordinator Jikalahari.

 

Menurut Lembaga penggiat kehutanan dan lingkungan hidup ini Polda Riau dinilai lambat, karena baru hanya menetapkan satu korporasi sebagai tersangka, PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) korporasi sawit.

 

“Kita mendesak Polda Riau bekerja lebih cepat dan berani menetapkan korporasi HTI, khususnya PT. SRL yang sudah diakukan penyidikan sejak lama bersama PT SSS, Ada fakta bahwa penegakan hukum pidana belum pernah menyentuh korporasi HTI, jika pun menjadi tersangka, selalu saja di SP3 oleh Polda Riau,” Seru Wakil Koordinator Jikalahari.

 

Sementara menurut Direktur Eksekutif lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Riko Kurniawan, kebakaran tahun ini masih terjadi di wilayah perusahaan perkebunan sawit dan HTI, tidak tegasnya pemerintah dalam hal penegakan hukum serta minimnya persiapan dalam penanggulangan kebakaran membuat kebakaran berlarut hingga dua bulan.

 

“Dari awal lahan gambut harus dilingungi tidak ada pembukaan lahan, namun perusahaan perkebunan dan HTI melanggar undang-undang,” kata Direktur Eksekutif Walhi Riau, Riko Kurniawan. 

 

Ia menambahkan, pemerintah pusat dan daerah segera melakukan audit izin perusahaan yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan pemulihan gambut pasca kebakaran juga harus di lakukan.

 

“Jokowi sudah menyampaikan bahwa kebakaran di Riau adalah terorganisir, namun dari penegak hukum lambat dalam hal menindak korporasi yang terbukti wilayahnya terbakar,” ujar Riko Kurniawan.

 

Padahal Pemerintah Pusat, yakni Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional, serta Gubernur Riau telah digugat menggunakan mekanisme Citizen Law Suit di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 2016 untuk segera membuat kebijakan agar kebakaran hutan dan lahan di Riau pada 2015 tidak terulang kembali.

 

4 orang Penggugat yang berasal dari beberapa elemen telah memberikan kuasanya kepada Tim Advokasi Lingkungan Hidup Riau yang berkantor di LBH Pekanbaru. Namun sayang, gugatan yang berujung pada akta perdamaian tersebut belum dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh Para Tergugat. 

 

“Padahal dalam jangka waktu 6 bulan sejak Akta Perdamaian tersebut terbit, Para Tergugat sudah harus selesai melaksanakan isi putusan tersebut. Namun ini sudah lebih dari 6 bulan dan kebakaran masih terjadi di Riau.” Ujar Aditia Bagus Santoso, salah satu kuasa hukum dari LBH Pekanbaru.||| Ishak S

 

 

 

Editor : Zul

 

 

 


BERITA LAINNYA
Selasa, 8 Oktober 2019 | 16:34:39
Gubernur Riau Sambut Baik Demonstrasi Terkait Karhutla
Kamis, 3 Oktober 2019 | 22:36:57
Jalinsum Longsor,Gubernur Riau Turun ke Lokasi
BERIKAN KOMENTAR
Top