• Home
  • Pelalawan
  • Ini Alasan PA Pangkalan Kerinci MOU dengan OBH Tidak Terverifikasi dan Akreditasi
Senin, 9 Maret 2020 | 23:55:54

Ini Alasan PA Pangkalan Kerinci MOU dengan OBH Tidak Terverifikasi dan Akreditasi

Foto/Ist

aktualonline.com.PELALAWAN ||| Memorandum Of Understanding (MOU) PA Pangkalan Kerinci dengan Yayasan Harapan Riau Sejahtera yang dilaksanakan pada Kamis, 27 Februari 2020 lalu sempat menjadi sorotan awak media. 

 

Hal ini dikarenakan Pengadilan agama Pangkalan Kerinci telah menjalin kerjasama ( MOU) dengan  Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tidak terverifikasi dan terakreditasi oleh Menkumham Republik Indonesia membuat publik bertanya-tanya.

 

Sesuai dengan Surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang lembaga/organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi.

 

Dalam SK kemenkumham itu  menyebutkan bahwa, dari 524 organisasi bantuan hukum di seluruh Indonesia, untuk provinsi Riau ada 10 Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi.

 

Kesepuluh organisasi bantuan hukum untuk provinsi Riau yang terverifikasi dan terakreditasi untuk tahun 2019 sampai dengan 2021 menurut kementerian hukum dan ham Republik Indonesia,  1.LBH Mahatva, 2.LBH Ananda, 3.LBHI Pekanbaru, 4.LBH Fakultas Hukum Unilak, 5. LBH PAHAM, 6.Yayasan Forum Masyarakat Madani Indonesia, 7.LBH Tuah Negeri Nusantara, 8.posbakumadin siak, 9. Posbakumadin Pelalawan,10. YLBH keadilan sahabat Riau.

 

Terkait MOU, PA dengan LBH yang tidak terverifikasi dan terakreditasi ini, Media Aktual Online dan koran Aktual telah menjadikan perhatian publik dengan mempublikasikan setelah mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan penelusuran dari website kementerian hukum dan ham Republik Indonesia dan mencoba konfirmasi kepiihak Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

 

Beredar nya pemberitaan yang dilansir Media Aktual Group dan media online Riau lainnya, pihak pengadilan agama Pangkalan Kerinci mengundang awak media ini untuk menghadiri undangan untuk klarifikasi pada Senin, 09/03-2020.

 

Mendapat undangan dari pihak pengadilan agama Pangkalan Kerinci ini, awak Media Aktual bersama rekan media online Riau menyambangi kantor pengadilan agama Pangkalan Kerinci pada waktu yang telah ditentukan pukul 09.30wib, bertempat dikantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

 

Pertemuan yang semula telah dijadwalkan turut dihadiri oleh lembaga bantuan hukum yang digandeng dalam kerjasama tersebut (Yayasan Harapan Riau Sejahtera) tidak dapat hadir dalam pertemuan tersebut.

 

Dalam pertemuan antara awak media dengan pihak PA Pangkalan Kerinci yang dihadiri langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Baginda,Sag,MH  didampingi sekretaris Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Saridah,Sag,MH.

 

Saridah dalam keterangan nya,  mengakui bahwa pihaknya memang melaksanakan MOU LBH yang tidak terverifikasi dan terakreditasi.

 

Sebelumnya ada 3 OBH yang mengajukan kerjasama dengan pihak nya diantaranya Posbakumadin Siak dan Posbakumadin Pelalawan serta Yayasan Harapan Riau Sejahtera.

 

Dalam mengambil keputusan untuk menentukan Organisasi Bantuan Hukum mana yang akan kita laksanakan kerjasama, kita tidak berpedoman kepada Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, karena kita memiliki Peraturan Mahkamah agung, (Perma) No.01Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan.

 

Berdasarkan Perma tersebut, pada pasal 26 dan pasal 27 yang menjadi acuan kita sebutnya. Untuk Organisasi Bantuan Hukum yang telah bekerjasama dengan pihaknya, maka  Organisasi Bantuan Hukum memperoleh pembiayaan dari pihaknya sebesar Rp.14.700.000, sesuai pasal 6 ayat 1 dari perma tersebut, seluruh biaya dibebankan pada negara melalui anggaran mahkamah agung republik Indonesia,  tidak seperti yang beredar sebesar Rp.24.000.000/ tahun, terang Saridah.

 

Untuk mengambil keputusan  kita kan punya aturan tersendiri, kita  tidak mengikuti aturan dari kementerian hukum dan ham, karena kita kan punya aturan tersendiri katanya.

 

Saridah menambahkan, keputusan yang mereka ambil ini juga berdasarkan masukan informasi yang kita terima mengenai lembaga bantuan hukum yang memang telah terverifikasi dan terakreditasi kemenkumham  yang mengajukan kerjasama kepada pihak nya, ternyata lembaga bantuan hukum tersebut ada permasalahan dalam kinerjanya, salah satunya lembaga bantuan hukum tersebut  ada meminta uang dari masyarakat penerima jasa layanan hukum, sebutnya.

 

Disinggung maksud adanya masalah dengan OBH yang akhirnya tidak mereka ajak kerjasama tersebut karena ada masalah nya,  Saridah menyarankan agar wartawan untuk mencarinya sendiri.

 

Jangan dari kita lah Pak sumbernya, cobalah wartawan yang menelusuri, nanti pasti menemukan apa penyebab pihaknya tidak menjatuhkan pilihan kepada organisasi bantuan hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi tersebut.

 

Keadaan inilah akhirnya menjadikan pihaknya bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang tidak terverifikasi dan terakreditasi, sebut Saridah yang juga diamini oleh ketua pengadilan agama Pangkalan Kerinci, Baginda.||| Richard Simanjuntak

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Jumat, 26 Juni 2020 | 12:45:26
Disinyalir PT PLN “Tutup Mata"
BERIKAN KOMENTAR
Top